SUMBER-Potensi cuaca ekstrem di Kabupaten Cirebon perlu diwaspadai. Pasalnya, Kabupaten Cirebon berstatus siaga darurat bencana hidrometeorologi. Bencana tersebut diakibatkan tingginya curah hujan, angin kencang dan longsor.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon, Dr Denny Nurcahya MSi mengatakan, surat keputusan status siaga darurat bencana hidrometeorologi telah dikeluarkan Bupati Cirebon. Status siaga itu per 1 Desember 2023 hingga 1 April 2024.
“Karena itu, kami minta masyarakat untuk waspada dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan serta mempersiapkan diri dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Seperti cara menghadapi cuaca ekstrem, kesiapsiagaan banjir, dan panduan kesiapsiagaan longsor,” kata Denny, kepada Radar Cirebon, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/1).
Denny menjelaskan, siaga darurat bencana hidrometeorologi itu hanya sebatas siaga. Belum mengarah pada penggunaan untuk anggaran Belanja Tak Terduga (BTT). Sebab, BTT bencana alam belum dapat dikeluarkan ketika Kabupaten Cirebon dinyatakan darurat bencana.
BACA JUGA:Bappeda Gelar Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal RKPD
“Anggaran BTT bencana alam dapat dicairkan ketika pemerintah daerah mengeluarkan status darurat bencana. Keputusan itu pun dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tatkala terjadi bencana yang berkesinambungan,” terangnya.
Menurutnya, tahun 2023 lalu, BTT tidak terserap, lantaran Kabupaten Cirebon tidak mengeluarkan status darurat bencana. Dan anggaran itu tetap menjadi kas daerah.
Sebab, setiap tahun alokasi anggaran BTT itu selalu disiapkan oleh pemerintah daerah melalui BKAD. “Besarannya, yang mengetahui BKAD,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kabupaten Cirebon, Hendi Eko Prasetyo menjelaskan di awal tahun 2024 ini, sudah banyak kejadian di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA:Puluhan Kades di Kecamatan Hantara Curhat Depan Dandim 0615
Meliputi pohon tumbang akibat hujan disertai angin kencang, banjir, hingga longsor. Akibat dari itu, menyebabkan beberapa rumah mengalami kerusakan.
“Setidaknya BPBD mencatat ada 52 unit rumah mengalami kerusakan dengan kategori rusak ringan, 1 unit rumah rusak sedang dan 1 rumah rusak berat,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Eko, ada 250 unit rumah terendam banjir. Menyebabkan 315 Kepala Keluarga (KK) dan 934 jiwa yang terdampak bencana.
Masih kata Eko, di awal tahun ini, bencana dimaksud terjadi dibeberapa kecamatan. Mulai dari Kecamatan Mundu, Plered, Plumbon, hingga Greged.
BACA JUGA:Tanam Padi Jadi Prioritas Daerah