Ia pun memberikan beberapa catatan terkait ambruknya gapura tersebut. Pertama, Bambang memberikan nilai minus untuk pelaksana proyek yang pada kenyataannya apa yang dikerjakan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
“Ini tentu membuat kita kecewa, baru diresmikan kok bisa kejadian seperti ini? Kami mendesak ada audit menyeluruh yang dilakukan terhadap proyek ini, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua,” ujar Bambang.
Audit ini nantinya diharapkan bisa memberikan gambaran secara rinci apakah penggunaan anggaran dalam proyek itu sudah sesuai atau belum. Sehingga jika nanti muncul temuan atau hal-hal yang tak sesuai, bisa segera diambil tindakan yang tepat.
Kedua, kata Bambang, pihaknya mendorong agar APH atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. Baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. Dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara.
Terlebih, menurut Bambang, ia membaca statement Bupati Cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi. “Ini harus jadi momentum APH bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. Siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. Bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya.
BACA JUGA:Wawancara dengan Sekjen DPN Partai Gelora Mahfuz Sidik: Visi Baru Perjuangan Politik Umat
Selain itu, kata Bambang, dengan kejadian ini Pemprov Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilaksanakan di daerah. Jangan sampai, niat baik dari Pemprov Jawa Barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi.
Proyek Pataraksa, kata Bambang, bersumber penuh dari Provinsi Jawa Barat dengan anggaran lebih dari Rp15 miliar. “Ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? Ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata.
Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon Ivan Yoko Wibowo. Menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. Hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim Kejaksaan.
“Pulbaket dan puldata ini konotasinya bukan kita harus memanggil orang untuk diperiksa. Bisa juga kita yang turun memghimpun data. Yang jelas terkait Pataraksa, sudah kita lakukan (pulbaket dan puldata). Tapi tentu hasilnya belum bisa kita sampaikan," ujar Ivan kepada Radar Cirebon, Kamis 4 Januari 2024.
BACA JUGA:Dari Peristiwa Tabrakan Kereta Api, Pemerintah Percepat Double Track
Diterangkan Ivan, terkait penyebab ambruknya gapura tersebut pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut karena force majeur atau hal lainnya. Saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut. “Semua kemungkinan kita dalami. Nanti dari hasil pendalaman itu baru kita simpulkan, langkah apa yang akan kita ambil," imbuhnya.
Kejaksaan, kata Ivan, tak melakukan pendampingan terhadap proyek Alun-alun Pataraksa. Kejaksaan tahun 2023 hanya melakukan pendampingan pada dua proyek di Kabupaten Cirebon, yakni GOR Watubelah dan TPAS Kubangdeleg.
Di akhir pembicaraan, Ivan menyebut hanya fokus pada aspek hukum terkait Pataraksa saja. Ia pun memastikan kejaksaan akan berlaku profesional dan terbuka dalam persoalan tersebut. “Kami tidak melihat siapa dan apanya, kita fokus di aspek hukumnya saja. Selama kita benar, jangan takut. Kejaksaan akan profesional menangani persoalan ini," ungkapnya. (dri)