SELAIN berunjuk rasa di Kantor Disdikbud Kabupaten Indramayu, ribuan honorer yang sudah masuk database BKN juga mengepung gedung DPRD Kabupaten Indramayu.
Tuntutannya sama, yakni menolak status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, dan meminta di tahun 2025 ini semuanya diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu
Mereka ditemui oleh Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, yang berjanji akan memperjuangkan nasib para honorer tersebut.
Imron Rosadi meminta para demonstran bersabar, dan tidak pernah berhenti berdoa.
BACA JUGA:Mensos Resmikan Lumbung Sosial
“Semuanya harap bersabar, kita akan perjuangkan hal ini sama-sama. Kita akan coba tembuskan ke pusat. Yang penting jangan lupa untuk selalu berdoa, agar apa yang kita inginkan terkabul,” ujar Imron.
Sementara itu, Koordinator Aksi Ilham mengatakan, aksi unjuk rasa itu menjadi puncak kekecewaan mereka atas ketidakpastian status dan masa depan mereka.
Menurutnya, kebanyakan demonstran sudah menjadi honorer puluhan tahun, khususnya tenaga pendidik atau guru ada yang sudah menjadi honorer 10 tahun, 25 tahun hingga 30 tahun
Untuk itu, Ilham mendesak pihak-pihak terkait untuk mematuhi amanah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.
BACA JUGA:Tolak Status Paruh Waktu
“Kami mendesak pihak-pihak terkait untuk segera menuntaskan database BKN 1 seperti amanah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Yang kedua kemudian seluruh yang terkait tadi mendorong ke pemerintah pusat untuk segera menuntaskan database BKN ini menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujar Ilham yang merupakan guru di SDN IV Sumbon Kecamatan Kroya itu.
Diungkapkannya, honorer Kabupaten Indramayu yang telah terdata BKN berjumlah 2.368 orang terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga teknis dan tenaga pendidik atau guru.
“Kami berharap, DPRD Indramayu bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib ribuan honorer ini menjadi PPPK Penuh Waktu,” pungkasnya. (han)