SEOUL - Mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun dilaporkan mencoba bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, tempat ia ditahan atas tuduhan terkait pemberontakan dalam konteks penyelidikan darurat militer. Hal itu disampaikan pejabat pemasyarakat setempat kepada anggota parlemen dalam sidang, Rabu (11/12).
Shin Yong-hae, Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea, menyatakan bahwa setelah gagal melakukan percobaan bunuh diri, Kim kini dipindahkan ke sel perlindungan dan kondisinya dinyatakan stabil.
“Kami mengalami insiden di mana (Kim) menghentikan aksinya begitu kami datang dan memaksa pintu terbuka,” kata Shin.
Menurut Shin, saat peristiwa berlangsung, Kim menghentikan aksinya begitu petugas penjaga penjara mendatangi selnya dan memaksa pintu sel terbuka. Insiden ini menambah kompleksitas dari situasi hukum yang tengah dihadapi Kim.
BACA JUGA:Protes Keras terhadap Menlu AS Antony Blinken
Pada Rabu pagi, pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan Kim, yang menjadikan mantan Menteri Pertahanan sebagai orang pertama yang ditahan dalam penyelidikan terkait kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Dengan penangkapan resmi Kim, proses penyelidikan tuduhan pemberontakan terhadap Presiden Yoon diharapkan akan mempercepat prosesnya.
Yoon sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang meninggalkan negara Korea Selatan. Hal ini menjadi bagian dari tindakan hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus darurat militer yang menjadi sorotan publik.
Menurut hukum yang berlaku, seorang presiden umumnya memiliki kekebalan hukum selama masa jabatannya, kecuali dalam kasus pemberontakan. Ini menunjukkan seriusnya sifat tuduhan yang dihadapi Yoon, dan sejauh mana dampaknya terhadap kestabilan politik dan hukum di Korea Selatan.
BACA JUGA:Ratusan Warga Sipil Tewas dan Terluka
Dalam konteks ini, insiden percobaan bunuh diri yang melibatkan Kim memberikan sorotan tambahan atas berlarut-larutnya ketegangan politik dan hukum yang sedang berlangsung. Di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, pihak berwenang perlu memastikan bahwa semua upaya dilakukan untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan integritas proses hukum, sambil menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. (ant)