CIREBON- Warga yeng lokasinya berada di perbatasan Kabupaten Cirebon, salah satunya Desa Tawangsari Kecamatan Losari mengadu ke DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka mengancam pemekaran desa atau pindah ke Jawa Tengah, karena infrastruktur pembangunan di wilayah perbatasan minim perhatian. Terutama ketika ingin mengakses fasilitas kesehatan (Faskes), khususnya di Dusun 4 Blok Sadek dan Dusun 3 Blok Tegur, yang masih terisolir.
Perwakilan Masyarakat Tawangsari, Pais menjelaskan, kehadirannya bersama rombongan, awalnya untuk beraudiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. Mengingat ada keluhan masyarakat yang mendesak dibangunnya akses jalan. Selama ini mereka kesulitan, terutama ketika ingin mengakses fasilitas kesehatan.
“Kami kesulitan. Jalan yang ada, hanyalah jalan setapak dan rusak. Harus pakai motor,” kata Pais, usai audiensi. Padahal, katanya, masyarakat menginginkan akses jalan memadai. Meskipun terpisahkan oleh sungai, masyarakat desa Tawangsari masih masuk Cirebon. Artinya kalau aksesnya memadai, masyarakat tidak akan bereaksi. Ancaman pemekaran pun tidak akan muncul ke permukaan.
BACA JUGA:Desain Gerbang Mundu Pesisir Cirebon
Kata dia, di Desa Tawangsari memiliki geografis cukup luas. Kedua Blok itu, terisolir. Wilayah geografisnya terpotong oleh Sungai Cisanggarung dengan desa intinya. Sementara, akses pendukungnya tidak terpenuhi. Akses jalan yang ada tidak memadai.
"Kami ingin diperhatikan. Karena kami anak Cirebon. Kalau pun tidak bisa, ya sudah dimekarkan saja," jelasnya.
Sebaliknya, sambung dia kalau diperhatikan, kami juga tidak meminta adanya pemekaran. Spekulasinya, ketika sudah dimekarkan, dua blok yang terpencil itu, harapannya nanti bisa mandiri. Sehingga, pembangunannya pun bisa maksimal. Sementara itu, Ketua Komisi I Sofwan ST menjelaskan, banyak hal yang mendesak masyarakat mengharapkan dilakukannya pemekaran desa. Bukan hanya karena kurangnya pembangunan.
Tapi, sambung Sofwan dari segi wilayahnya pun sudah cukup jauh. Sementara akses jalannya kurang memadai. Yang ada, hanyalah akses jalan setapak. Bisa dilewati dengan sepeda motor. Akan tetapi kendaraan roda empat, tidak akan bisa melewatinya. “Akses jalannya hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Kalau hujan, sama sekali tidak bisa dilewati,” kata Sofwan ini.
BACA JUGA:8 Narapidana Berkelakuan Baik Dapat Remisi Natalan
Menurutnya, munculnya desakan pemekaran itu, adalah reaksi masyarakat yang sudah memuncak. Karena kurangnya perhatian dari Pemkab. “Kalau Cirebon tidak mau memperhatikan, ya sudah serahkan saja ke Jateng. Biar diperhatikan Jateng karena secara geografis masuk Jawa Tengah,” katanya.
Kalau perhatian itu diberikan, Opang memastikan, tidak mungkin masyarakat minta untuk dilakukan pemekaran. Sementara, permintaan perhatian itu, sudah cukup lama disuarakan. Pemkab sendiri kata Opang--sapaan akrabnya sebenarnya memiliki program skala prioritas. Yakni terkait daerah perbatasan dan daerah terpencil. “Nah, kedua blok ini, masuk kategori daerah perbatasan dan juga daerah terpencil. Kalau sekilas melihat orang melihatnya, ini masuk Jateng,” katanya.
Warga pun pada saat audiensi menjelaskan untuk akses jalan harus melewati Jateng. Dan akses jalan yang ada kondisinya rusak. Jateng tidak mau memperbaiki, karena jalan tersebut dilewati oleh penduduk Jabar.“Sementara, Jabar dan Pemkab Cirebon sendiri tidak memperhatikan warga disana. Padahal jumlah penduduknya sudah lebih dari 3000,” katanya.
BACA JUGA:Siswa MTsN 8 Majalengka Geluti Seni Sunda Degung
Warga disana, lanjut Opang minta perhatian sudah cukup lama. Karena mereka disana sudah puluhan tahun lamanya. Politisi Gerindra itu menegaskan hasil dari audiensi akan ditindaklanjuti dalam agenda Komisi I. “Ya, kami akan menindaklanjuti dengan rapat internal di komisi terkait pemekaran masal di Kabupaten Cirebon. Karena kan kaitan dengan pemekaran itu terakhir kali dilakukan juga tahun 83-an,” katanya. (**)