CIREBON - Kehadiran para kepala perangkat daerah dan direksi BUMD di Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon disorot.
Pasalnya, rapat dengan agenda yang cukup penting tersebut, kehadiran mereka dapat dihitung dengan jari.
Seperti diketahui, pada Senin, 25 November 2024, dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Cirebon dengan salah satu agendanya adalah ketok palu persetujuan RAPBD 2025.
Agenda tersebut juga mengundang seluruh kepala perangkat daerah dan direksi BUMD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon.
Selain sebagai undangan, kepala perangkat daerah dan direksi BUMD merupakan pengguna anggaran yang akan disetujui dalam rapat tersebut.
Namun, pada saat forum rapat paripurna tersebut, hanya beberapa kepala perangkat daerah yang hadir, di antaranya Pj Sekda, Kadisdik, Direktur RSD Gunung Jati, Kepala DPRKP, Kepala DPPKP, Kepala BPKPD, serta Asisten Administrasi dan Umum.
Tidak semua camat juga hadir di tempat duduk yang disediakan untuk forum ini.
Sementara itu, direksi BUMD mayoritas mewakilkan kehadirannya.
Hanya Direktur Perumda Farmasi yang hadir, namun hanya setengah jalan.
Ketika diabsen oleh Pj Walikota, sudah tidak ada di kursi yang semula didudukinya.
Pj Walikota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi menyayangkan minimnya kehadiran para kepala perangkat daerah dan direksi BUMD ini.
Terlebih lagi, absennya mereka mayoritas tidak memberitahukan alasan yang jelas.
Hanya beberapa yang memberi izin dan memberitahukan bahwa mereka sedang ada tugas dan kegiatan lain, seperti Dirut PDAM, Kadinkes, Aspemkesra, dan Kepala DPMPTSP.
“Saya minta kepada Pj Sekda untuk mencatat kepala perangkat daerah yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Bagi yang sudah memberitahukan izin dan berhalangan, saya hargai itu,” ujar Agus Mulyadi di tengah pidato forum tersebut.
Sementara itu, Pj Sekda Pemkot Cirebon Dr Iing Daiman MSi menyebutkan bahwa ketidakhadiran sejumlah kepala perangkat daerah dan direksi BUMD menjadi perhatian.