CIREBON-DPRD Kabupaten Cirebon akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025, melalui rapat paripurna di Ruang Abhimata DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (21/11) lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dr Sophi Zulfia SH MH menyampaikan, persetujuan ini merupakan hasil dari serangkaian pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif.
Alokasi anggaran pada APBD 2025 difokuskan untuk mendukung pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan layanan publik.
“Raperda APBD 2025 disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, di antaranya peningkatan kualitas infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, selanjutnya perekonomian inklusif dan berdaya saing, serta ketahanan pangan,” kata Sophi kepada Radar Cirebon.
Dengan disetujuinya APBD 2025, diharapkan Kabupaten Cirebon dapat mencapai target pembangunan yang lebih baik serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sementara itu, Pj Bupati Cirebon Drs H Wahyu Mijaya MSi, mengapresiasi atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang telah memungkinkan pengesahan APBD 2025 berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, postur APBD 2025 telah proporsional dan diselaraskan dengan Asta Cita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, pihaknya juga komitmen mendukung program pemerintah pusat.
“Sehingga, APBD 2025 disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan lainnya,” katanya.
Setelah pengesahan APBD, dokumen tersebut akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk segera menyiapkan dokumen anggaran 2025 dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“RAPBD 2025 ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Saya minta seluruh SKPD segera mempersiapkan dokumen anggaran dan memastikan pembangunan di Kabupaten Cirebon berjalan optimal,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa APBD 2025 Kabupaten Cirebon menjadi dasar alokasi anggaran untuk berbagai program strategis, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat. (sam)