KUNINGAN – Sebanyak 19.860 petugas penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Kuningan, telah mendapatkan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini diupayakan, sebagai bentuk perlindungan bagi petugas pilkada dari berbagai potensi risiko selama bertugas.
Dalam langkah penting ini, Pemda Kuningan bersama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon menandatangani perjanjian kerja sama terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perjanjian tersebut mencakup perlindungan bagi para petugas pemilihan, termasuk anggota KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), petugas ketertiban, serta anggota sekretariat PPK dan PPS.
Program jaminan sosial ini meliputi perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan risiko kematian yang dapat terjadi selama proses penyelenggaraan pilkada, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Dengan adanya jaminan ini, seluruh petugas pemilihan di Kuningan diharapkan dapat bekerja dengan tenang, dan lebih fokus menjalankan tugasnya tanpa perlu khawatir terhadap kemungkinan risiko yang dapat terjadi.
BACA JUGA:Tim Paslon 02 Minta Usut Tuntas Intimidasi terhadap Pegawai Honorer
Pj Bupati Kuningan Dr Agus Toyib menyampaikan, bahwa perlindungan ini diberikan agar petugas pilkada merasa aman selama menjalankan tugas mereka. "Perlindungan sosial ini adalah bentuk jaminan, untuk menjaga keberlangsungan tugas selama proses pilkada berlangsung,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya tetap berharap tidak ada insiden atau kecelakaan yang menimpa para petugas. “Kita berharap penyelenggaraan Pilkada bisa sukses, lancar, dan aman,” harapnya.
Dengan jumlah petugas yang cukup besar dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, keberadaan jaminan sosial ini diharapkan menjadi dukungan nyata bagi para petugas yang terlibat. Sekaligus menjaga komitmen Kabupaten Kuningan untuk melindungi warganya dalam proses demokrasi yang aman dan berkualitas. (ags)