CIREBON- Realisasi anggaran 2024 masih jauh dari target.
Padahal, saat ini sudah memasuki triwulan keempat, yaitu triwulan terakhir dalam tahun anggaran 2024.
Belum optimalnya realisasi anggaran tersebut tercermin dari sisi penyerapan belanja daerah dan penerimaan pendapatan daerah.
Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa dari sisi pendapatan daerah sektor pajak, saat ini baru tercapai sebesar Rp178,279 miliar, atau sekitar 63,32 persen dari total target pajak daerah 2024 yang direncanakan sebesar Rp281,533 miliar.
BACA JUGA:PHRI Dorong Pemkot Ciptakan Event Tahunan Berskala Nasional
BACA JUGA:Ratusan Perizinan Migas Dipangkas Kementerian ESDM, Jauhkan Ketergantungan Impor
Untuk retribusi, baru terealisasi 49,41 persen, atau sekitar Rp16,55 miliar.
Bahkan, dari sisi belanja daerah, tercatat bahwa sejumlah perangkat daerah masih memiliki serapan belanja yang sangat minim dibandingkan dengan yang direncanakan.
Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang berada di bawah 50 persen.
BACA JUGA:30 Perangkat Daerah Dibekali Pencegahan Korupsi
BACA JUGA:STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin Bedah Buku Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan
Di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) yang serapan belanjanya masih di angka 27 persen, Disnaker 16,79 persen, Disdukcapil 33 persen, serta beberapa perangkat daerah lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MA menegaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sampai dengan triwulan ketiga menunjukkan bahwa beberapa perangkat daerah masih belum memaksimalkan realisasi belanja maupun capaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami mendapati temuan bahwa serapan belanja di SKPD, seperti DPUTR, baru mencapai 27 persen. Kami akan melakukan sinkronisasi untuk mengetahui kendala dan masalah yang ada,” ujar Handarujati.