Kampus STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin Cirebon menggelar acara bedah buku berjudul Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan (FKPP), Selasa (15/10).
Buku tersebut ditulis Jamaluddin Mohammad, Roland Gunawan, Achmat Hilmi, dan Nur Hayati Aida.
Agenda ini merupakan kerjasama antara STID Al-Biruni, Rumah Kitab, JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), dan Bawaslu Kabupaten Cirebon, dihadiri sekitar 200 peserta. Yang terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan mahasiswa.
Jamaluddin Muhammad sebagai pembicara pertama, membuka diskusi dengan menguraikan tinjauan historis dan teologis terkait peran perempuan dalam politik.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan sudah ada sejak lama dalam sejarah Islam, dan menekankan pentingnya memperkuat partisipasi politik perempuan untuk mencapai kesetaraan yang lebih luas.
“Kepemimpinan perempuan bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari sejarah yang panjang dalam Islam,” kata Jamaluddin.
Sementara, Fathan Mubarok dari JPPR sebagai pembahas kedua, mengungkapkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih adil dan merata bagi seluruh warga negara.
“Artinya, kebijakan mencerminkan keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Di tempat yang sama, Perwakilan Bawaslu Kabupaten Cirebon, Amir Fawaz memberikan pandanganya. Ia menekankan bahwa tanggungjawab untuk mendorong pencalonan perempuan dalam Pemilu ada di tangan pemerintah dan partai politik.
“Maka, peran aktif partai politik dalam mengusung kandidat perempuan adalah kunci keberhasilan,” imbuhnya.
Pembicara terakhir, Dr Ainun Najib dari STID Al-Biruni, menyimpulkan, keterlibatan perempuan di parlemen tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga menjadi elemen penting dalam menyelesaikan tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Kehadiran perempuan di ranah politik diperlukan untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan, bahwa buku FKPP ini membahas perjalanan panjang keterlibatan perempuan dalam politik, mulai dari era Islam awal hingga realitas kepemimpinan perempuan di Indonesia modern.
“Diskusi ini mempertegas komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak politik perempuan demi kemajuan bangsa di masa depan,” pungkasnya. (sam)