Dijelaskannya, dalam mengintegrasikan data, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui. Baginya, integrasi aplikasi dan integrasi data adalah hal yang sulit, dan bukan masalah teknis. Menurutnya, jika masalah ego sektoral masing-masing kementerian/lembaga bisa diatasi, integrasi bisa terjadi.
“Kita bisa lebih humble integrasi itu pasti bisa terjadi. Sehingga publik, tidak usah lihat dua aplikasi, lihatnya satu saja. Biarkan yang menurut kita pantas di depan, itu yang dilihat,” ujarnya.
Menkes mengungkapkan, inti dari integrasi itu adalah kerja sama. Integrasi sudah dilakukan di 199 kabupaten/kota yang dapat diakses melalui MPP. “Dengan terintegrasi kita jadi tahu berapa banyak dan datanya satu, sama. Bisa di-track prosesnya seberapa cepat, kalau kelamaan pemdanya bisa kita tegur,” ungkapnya.
Ditegaskan bahwa dalam perizinan harus ada kemauan antar-kementerian dan lembaga untuk bekerja sama, integrasi, dan rela jika ada orang lain yang di depan. Sementara itu di masyarakat, imbuhnya, digitalisasi adalah hal yang penting.
BACA JUGA:Satu Malam Dua Kebakaran
“Karena tidak mungkin kita bisa menjangkau 280 juta, di 7.000 inhabited island kalau kita tidak bisa pakai ini. Infrastrukturnya udah ada (infrastruktur digital). Penting untuk transformasi digital, agar reformasinya bergerak, birokrasi berdampak,” pungkasnya. (fik/rc)