Para Dalang Wayang Kabupaten Cirebon Bakal Gelar Musda, Ini Waktu dan Lokasinya

Kamis 26 Sep 2024 - 10:13 WIB
Reporter : Raswidi Hendra Suwarsa
Editor : Raswidi Hendra Suwarsa

CIREBON- Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi ) Kabupaten Cirebon akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) yang diagendakan pada tanggal 30 September 2024, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kabupaten Cirebon.

Dalam momen Muda Pepadi 2024 ini diperkiraan akan dihadiri sekitar 100 peserta, dari 30 ribu anggota Pepadi di Kabupaten Cirebon. Jadi, mereka yang datang di Musda hanya perwakilan saja.

Perlu diketahui, Pepadi ini anggotanya bukan saja para dalang wayang. Melainkan, para sinden, nayaga, para penari topeng dan seni budaya lainya.

BACA JUGA:Desa Wisata Kabupaten Cirebon Dinilai Bisa Dongkrak Perekonmian, Pj Bupati Serahkan 24 Sertifikat Desa Wisata

Puncak dari Musda ini adalah pemilihan ketua Pepadi Kabupaten Cirebon yang saat ini dijabat oleh Dalang Sudarsono dari Gegesik.

Pembina Pepadi Kabupaten Cirebon Drs R udin Kaenudin MSi mengatakan, banyak undangan yang bakal hadir dalam Musda ini, termasuk Pepadi provinsi maupun pusat.

Musda Pepadi tahun 2024 ini mengambil tema 'Memayu Harjaneng Sasama"

BACA JUGA:Berdekatan dengan Pilkada 2024, Rencana Mutasi ASN Pemkab Cirebon Jadi Sorotan

Dalam kesempatan ini juga, sambung Udin akan ditampilkan berbagai kesenian khas Cirebon, diantaranya tayuban. Ini merupakan momentum yang luar biasa dan sangat istimewa bagi para dalang di Kabupaten Cirebon.

"Penyelanggaran Musda Pepadi ini dilakukan secara mandiri, tidak ada bantuan dari pemerintah," jelas pria berjuluk Raja Utara ini kepada Radar Cirebon 26 September 2024.

Disinggung soal kegiatan Musda berbarengan dengan Pilkada serentak, mantan Camat Kapetakan ini dengan tegas tidak ada kaitanya Musda Pepadi dengan kegiatan politik.

BACA JUGA: Pilkada 2024, Ketua KPU Kabupaten Cirebon: Debat Kandidat Maksimal 3 Kali

Pepadi, kata dia tidak akan dibawa ke rana politik praktis, termasuk politik daerah atau pemilihan bupati atau gubernur. Namun, kalau secara pribadi anggota silahkan, karena itu hak setiap warga negara. 

"Tidak boleh ada kepentingan politik dalam Musda Pepadi ini. Maka dari itu, tidak ada undangan untuk para calon kepala daerah,"pungkas mantan birokrat yang dikenal berani ini. 

Kategori :