Genderang perang Pilkada di Kabupaten Cirebon 2024 mulai ditabuh. Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH atau Jimus, didapuk jadi ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih SE MSi atau Ayu dan H Sholichin SH Mkn (Wali).
Pertarungan sengit antarpartai pengusung, PDIP versus Nasdem kian kentara. Yakni, Wali versus pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Imron-Agus Kurniawan. Jimus terang-terangan mengawal pasangan Wali saat pengundian nomor urut di kantor KPU Kabupaten Cirebon, Senin (23/9).
Masuknya mantan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon periode 2014-2019 di gerbong Wali itu diprediksi membuat konsentrasi PDIP pada Pilkada atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebonn 2024 pecah.
Kepada Radar Cirebon, Jimus mengaku sudah mengundurkan diri dari keanggotaan PDI Perjuangan, sekaligus menyerahkan KTA, terhitung sejak 17 September 2024, atau bertepatan setelah pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029. Di tanggal 18 September 2024, ia langsung mendapat tawaran menjadi ketua Tim Pemenangan Pasangan Wali.
BACA JUGA:Petugas DLH “Marema” Sampah Kawasan GGM
"Setelah mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, saya ditawari oleh pasangan Wali untuk memimpin, mengawal kemenangan pasangan Wali," terangnya.
Menurut dia, nomor urut 3 yang telah ditetapkan oleh KPU untuk pasangan Wali ini merupakan keberuntungan, kemakmuran dan kesejahteraan. “Ini merupakan simbol keberuntungan. Artinya, ketika ingin sejahtera, masyarakat harus cerdas dalam memilih pasangan calon,” ucapnya.
"Ada yang perlu saya ingatkan setelah penetapan nomor urut pasangan calon. Marilah kita berkontestasi dengan fair di Pilkada ini dengan jujur dan adil, tidak dengan menggunakan segala macam cara," ungkapnya.
Jimus menekankan agar para ASN harus bersikap netral. Apalagi sudah ada pakta integritas, jangan sampai pakta integritas hanya sekadar seremonial.
BACA JUGA: Sosialisasi Masif RDTR Kota Cirebon
"Saya sebagai orang yang berpengalaman di pemerintah, tahu betul. Ini warning dari saya, karena saya sudah punya banyak data. Ada oknum-oknum memegang kewenangan yang sudah terindikasi dukungan ke salah satu calon. Oleh karena itu, saya ingatkan agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan fair, jujur dan adil," pungkasnya. (sam)