CIREBON - Pasangan calon walikota dan wakil walikota Cirebon, Eti Herawati-Suhendrik memahami kegelisahan warga yang terdampak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Namun demikian, Eti-Suhendrik berkomitmen memperjuangkan nasib warga yang terdampak kebijakan kenaikan tarif PBB.
Komitmen tersebut diungkapkan Eti-Suhendrik pada forum diskusi bertema Membedah Pola Pandang Kota Cirebon bagi Paslon pada Saat Memimpin Kota Cirebon, Kamis (19/9) malam di Hotel Onos.
Pada kesempatan itu, Eti mendukung penuh langkah warga yang sedang berjuang mengajukan peninjauan kembali/judicial review (JR) ke Mahkamah Agung atas Perda Nomor 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BACA JUGA:Dani Mardani Dapat Keris Pusaka Jelang Pilkada Kota Cirebon Tahun 2024
Di hadapan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon, Eti berharap, perjuangan aspirasi ini bisa dikabulkan MA.
Jika hasil dari MA itu berbeda dari harapan masyarakat, ia mengaku akan terus berkomitmen agar besaran tarif PBB yang membebani warga ini dapat dievaluasi kalau terpilih nanti.
“Ini menjadi catatan kami berdua. Jika keputusan JR berbeda dengan harapan masyarakat, kami pasangan BERES sangat bisa memperbaiki dan memperjuangkan Perda tersebut. Akan tetapi kalau dikabulkan, kami sangat bersyukur,” ujarnya.
Eti mengatakan, dampak dari penyesuaian tarif PBB, banyak warga di jalan protokol Kota Cirebon merasa terbebani. Bahkan, ada yang mengalami kenaikan tarif pajak hingga 1.000 persen.
BACA JUGA:Pejuang Arum Dukung Pasangan Idola di Pilkada Kota Cirebon 2024
Bagi Eti, besaran tarif kenaikan PBB di Kota Cirebon sudah seharusnya berubah. Karena itu, regulasi tersebut harus dievaluasi dengan mempertimbangkan azas proporsionalitas dan tidak membebani masyarakat.
“Terkait persoalan tarif PBB, kami pasangan BERES (Bersama Eti-Suhendrik, red) akan mengambil keputusan untuk merevisi Perda, jika putusan itu berbeda (dengan aspirasi masyarakat),” katanya.
Di tempat yang sama, calon wakil walikota pasangan BERES, Suhendrik mengaku senang adanya forum-forum diskusi di Kota Cirebon.
Baginya, kegiatan tersebut bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.
BACA JUGA:14 Ribu ASN Diuji Netralitasnya Pada Pilkada Kabupaten Cirebon