Kemerdekaan Perspektif Republikanisme

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 18 Aug 2024 - 19:29

Ilustrasi perayaan kemerdekaan Indonesia.-istimewa-

Setiap penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk berani menegakkan keadilan dan mewujudkan kesetaraan.

Prinsip konstitusionalisme pun harus ditegakkan guna membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil kepada warga negaranya. Ketidakadilan ini tentu akan menjauhkan hakikat kemerdekaan bagi suatu bangsa.

Begitu pun partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara sangat dibutuhkan, agar jalannya bangsa ini sesuai dengan koridor cita-cita kemerdekaan.

Warga negara pun memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekannya yang dijamin dan harus diwujudkan oleh negara.

Oleh karenanya, dalam perspektif republikanisme, kemerdekaan merupakan suatu hal yang wajib diperjuangkan secara substantif baik oleh negara maupun warga negaranya.

Upaya ini penting demi kebaikan bersama (the common good) yakni dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. (*)

*Penulis adalah Dosen CPNS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia

kemerdekaan perspektif republikanisme                            oleh: mursyid setiawan*
perayaan hari kemerdekaan merupakan hal yang sakral dan penuh khidmat. bahkan suasana kebatinan yang penuh perenungan dan kekhidmatan bisa dirasakan jauh-jauh hari menjelang perayaan.
akan tetapi, tahun ini terasa berbeda. menjelang hari kemerdekaan, 17 agustus 2024, justru diselimuti oleh sejumlah kontroversi di ruang publik. 
perayaan tahun ini seolah menampilkan sebuah dramaturgi kemerdekaan. di panggung depan, para pemangku kebijakan menghamburkan anggaran untuk peringatan hari kemerdekaan dan menganggapnya sebagai kewajaran.
baca juga:peringati hut ke-79 ri, pj bupati ajak isi kemerdekaan dengan pembangunan
sementara di belakang, ada seorang pengemudi ojek online yang meninggal kelaparan ketika mengantri orderan. selain itu, hari kemerdekaan yang semestinya menjadi momentum merefleksikan dan merawat kebhinnekaan, justru tercoreng oleh polemik aturan lepas jilbab bagi paskibraka putri dengan dalih keseragaman.
berbagai polemik dan kontroversi ini perlu kita renungi bersama. apakah bangsa indonesia benar-benar telah merdeka?
mengapa kita cenderung menonjolkan hal-hal yang bersifat prosedural seremonial, sementara substansi kemerdekaan terkesan diabaikan? apa sebetulnya hakikat dan substansi utama dari kemerdekaan?
jika negara ini benar-benar ingin meraih kemerdekaan secara substantif. maka hari kemerdekaan harus dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan sejauh mana cita-cita republik telah tercapai.
baca juga:selesai jalankan masa admisi orientasi, narapidana diberi arahan kalapas
sebagaimana dikatakan oleh bung hatta (1952) bahwa “indonesia merdeka haruslah suatu republik.” oleh karenanya, untuk menuju arah indonesia merdeka harus mencapai cita-cita republik.
bagi bangsa indonesia, cita-cita republik ini termaktub dalam pembukaan uud nri tahun 1945 yang memuat visi dan tujuan abadi bangsa indonesia.
perlu direnungkan bersama bahwa negara ini didirikan atas nama republik, namun tidak banyak warga negaranya yang memahami hakikat dari republik itu sendiri.
dalam kajian filsafat politik berkembang paham republikanisme. paham ini pada dasarnya telah tersemai sebagai filsafat politik bagi negara republik indonesia.
baca juga: pkb sudah lama lakukan komunikasi, farida sebagai balon wakil walikota cirebon
melalui tulisan ini, saya mencoba untuk merefleksikan makna kemerdekaan dalam perspektif republikanisme.
banyak para filosof dan pemikir terkemuka yang telah merumuskan apa itu republikanisme. misalnya dalam kacamata aristoteles, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (the common good) merupakan cita-cita utama dari republik (suseno, 2023).
sementara itu, bagi niccolò machiavelli, nilai utama republik terletak pada kebebasan, kebajikan (virtu), dan kehidupan yang beradab (robet, 2007; suseno, 2023; guarini, 1990).
begitu pun dengan hannah arendt, bahwa nilai-nilai utama yang harus ditegakkan dalam sebuah republik meliputi kebebasan, keadilan, kebahagiaan bersama, solidaritas, dan partisipasi publik demi kebaikan bersama (the common good) (suseno, 2023).
baca juga:dinkes catat hingga juli, orang menderita gangguan jiwa capai 1.800 jiwa, faktor ekonomi penyebab utama
berdasarkan pemikiran para filosof dan pemikir tersebut, sejatinya sebuah negara republik yang merdeka harus mampu mewujudkan cita-cita utama republik yakni menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, menjamin kebebasan warga negara, dan menegakkan keadilan, yang dilandasi oleh kebajikan dan keadabaan kehidupan bernegara, serta ditopang oleh rasa solidaritas dan partisipasi warga negara untuk mewujudkannya.
bagi negara indonesia, cita-cita republik tersebut tercermin dalam visi bangsa indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang harus diwujudkan sebagai upaya untuk mencapai kemerdekaan substantif.
begitu pun dengan tujuan nasional bangsa indonesia yakni melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
tujuan ini pun menjadi cita-cita utama republik yang harus tercermin dalam berbagai capaian pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan. di samping mengemukakan nilai-nilai dan cita-cita utama republik, para filosof dan pemikir pun memberikan rambu-rambu untuk mewujudkannya. 
baca juga:89 orang lanjut usia diberi bantuan paket sembako, tentu mereka yang masuk dtks
misalnya marcus tullius cicero menghendaki bahwa untuk mencapai cita-cita republik, maka penyelenggaraan negara harus dilandasi oleh kebijaksanaan, keadilan, moderasi, dan keberanian (suseno, 2023).
sementara itu, jean-jacques rousseau mengemukakan bahwa ketidakadilan merupakan musuh utama bagi republik (robet, 2007). oleh karenanya, segala bentuk ketidakadilan harus dibumihanguskan dalam sebuah republik.
kemudian philip pettit (1997) dalam bukunya yang berjudul “republicanism: a theory of freedom and government” bahwa untuk mewujudkan cita-cita republik, maka penyelenggaraan negara haru mampu mewujudkan kesetaraan, mengembangkan kebajikan kewargaan, menegakkan konstitusionalisme, dan memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara.
atas pandangan para filosof dan pemikir tersebut, maka untuk mewujudkan kemerdekaan, penyelenggaraan negara harus dilandasi oleh moral kebijaksanaan.
baca juga:anak remaja harus mendapatkan edukasi dan penyuluhan alat kontrasepsi seutuhnya
setiap penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk berani menegakkan keadilan dan mewujudkan kesetaraan. 
prinsip konstitusionalisme pun harus ditegakkan guna membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dan berlaku tidak adil kepada warga negaranya. ketidakadilan ini tentu akan menjauhkan hakikat kemerdekaan bagi suatu bangsa.
begitu pun partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan suatu negara sangat dibutuhkan, agar jalannya bangsa ini sesuai dengan koridor cita-cita kemerdekaan.
warga negara pun memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekannya yang dijamin dan harus diwujudkan oleh negara.
baca juga:vital peran perempuan dalam pengawasan partisipasi, bawaslu gelar pendidikan pengawasan
oleh karenanya, dalam perspektif republikanisme, kemerdekaan merupakan suatu hal yang wajib diperjuangkan secara substantif baik oleh negara maupun warga negaranya.
upaya ini penting demi kebaikan bersama (the common good) yakni dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa indonesia. (*)
*penulis adalah dosen cpns pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fpips universitas pendidikan indonesia