Penganggaran Dinilai Terlalu Rumit, Hambat Pengembangan Potensi Wisata Desa

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 08 Aug 2024 - 13:20

Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon Drs H Abraham Mohammad MSi saat memberikan arahan dalam acara evaluasi dan pembinaan kepada puluhan Pokdarwis.-dokumen -tangkapan layar

“Kemudian, Pokdarwis yang diciptakan sendiri keterkaitan pariwisatanya seperti di Kecamatan Suranenggala yang membuat banyak empang berisi berbagai macam jenis ikan untuk edukasi, ada juga wisata hutan mangrove,” bebernya.

Abraham berharap, pemdes bisa menggandeng BUMDes untuk melakukan pengembangan desa wisata.

“Kami harap pemdesa bisa menggandeng BUMDes dalam pengembangan desa wisata karena bisa menambah kesejahteraan perangkat desa dan masyarakat setempat,” pungkasnya.

penganggaran dinilai terlalu rumit, hambat pengembangan potensi wisata desa                            cirebon- puluhan tepatnya 36 desa di kabupaten cirebon masuk dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis).
meraka mememiliki beragam potensi wisata desa yang bisa dikembangan.
sayangnya, dalam pengembangannya mereka terbentur dengan sistem administrasi keuangan yang rumit di level daerah. 
demikian salah satu poin yang mengemuka dalam evaluasi desa pokdarwis yang digelar di kantor dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar) kabupaten cirebon pada rabu 7 agustus 2024.
baca juga:posisi sejumlah pama polres kuningan bergeser 
“tujuan evaluasi ini adalah peran dari desa yang sudah diberikan bantuan anggaran dari pemerintah kabupaten cirebon dalam pengembangan potensi wisata desa sudah sejauh mana,” papar kepala disbudpar kabupaten cirebon, drs h abraham mohammad msi.
dalam forum, birokrat senior yang terkenal  vokal itu meminta agar sistem administrasi keuangan pokdarwis segera dirveisi. pasalnya, sistem penganggaran yang berjalan saat ini dinilai terlalu rumit.
“anggaran uangnya keluar dari bkad, program dan pengawasan adanya di disbudpar. tapi cantolan uangnya ada di dpmd. jadi tumpang tindih. kami kan bingung, ya sudah satu dinas saja,” ujar abraham.
baca juga:antisipasi terjadinya kebakaran hutan, bpbd kuningan laksanakan program sekat bakar
menurutnya, sistem administrasi keuangan tersebut dianggap tidak selaras dan sangat rumit. kalau terjadi penyimpangan anggaran pada pokdarwis, maka pertanggungjawabannya tidak terlalu jelas.
“ini tidak selaras. kalau pokdarwis ya sudah di kita (disbudpar) saja semua. kalau seperti ini, seperti anak satu bapak tiga. dan jangan sampai, kalau terjadi penyimpangan, kita tidak tahu apa-apa kemudian dimintai keterangan oleh aph (aparat penegak hukum),” terangnya.
di samping itu, lanjut abraham, disbudpar kabupaten cirebon juga menghadirkan konsultan untuk memberikan pengetahuan bagaimana prototipe secara teknis pokdarwis, agar pariwisata yang dikelola lebih maju dan diminati wisatawan.
baca juga:teguh lebih memilih jadi anggota dprd, asep makin yakin dampingi ayu
lebih lanjut, dikatakan abraham, terkait pemberdayaan pokdarwis ada dua, yakni pokdarwis yang tumbuh kembang dengan sendirinya dari desa atau yang sudah ada view-nya. seperti wisata banyu panas dan batu lawang di kecamatan gempol.
“kemudian, pokdarwis yang diciptakan sendiri keterkaitan pariwisatanya seperti di kecamatan suranenggala yang membuat banyak empang berisi berbagai macam jenis ikan untuk edukasi, ada juga wisata hutan mangrove,” bebernya.
abraham berharap, pemdes bisa menggandeng bumdes untuk melakukan pengembangan desa wisata.
“kami harap pemdesa bisa menggandeng bumdes dalam pengembangan desa wisata karena bisa menambah kesejahteraan perangkat desa dan masyarakat setempat,” pungkasnya.