Warga Miskin tak Masuk DTKS, DPRD Nilai DTKS Amburadul

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 07 Aug 2024 - 08:37

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Heriyanto ST mendorong lembaganya memanggil tiga SKPD untuk membenahi data penerima BPJS PBI.-dokumen -tangkapan layar

“Kalau ada yang bicara DTKS tidak menggambarkan data yang sebenarnya, kita gak tahu juga"

"Karena data yang kita terima itu kan dari masyarakat, melalui Puskesos maupun desa. Sementara di Dinsos sifatnya hanya verifikasi data,” kata Edi kepada Radar Cirebon, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin 6 Agustus 2024.

Sebetulnya, kata Edi, pihaknya sejak tahun 2021 mengingatkan melalui bimtek bersama pemerintah desa agar memasukkan warga miskin ke DTKS melalui musyawarah desa.

“Tapi ya seperti itu, ada desa yang aware ada yang tidak," ucapnya.

Menurutnya, ketika masih banyak warga miskin yang belum tercover BPJS PBI, Dinas Sosial mempersilakan warga tersebut agar datanya masuk ke DTKS atau terdaftar di Data kemiskinan lokal Sipendilsewu.

“Ketika masih ada masyarakat yang membutuhkan UHC BPJS PBI, monggo diusulkan. Tanpa menyalahkan siapa yang salah,” terangnya.

Edi membenarkan, kuota BPJS PBI tahun 2024 sudah habis dan telah melampaui batas. Namun, tidak ada tambahan kuota di tahun ini.

Skema yang dibangun bagi warga miskin untuk kebutuhan BPJS PBI, Dinas Sosial saat ini tengah getol melakukan pemadanan data.

“Per Mei 2024. Kuota BPJS PBI itu sudah habis. Solusinya, kita atur ulang tuh gimana caranya agar warga miskin yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dari Pemkab Cirebon," ungkapnya.

Salah satunya, kata Edi, melakukan pemadanan data atau pergantian data warga yang sudah meninggal dunia, migrasi, dan status sosialnya meningkat.

warga miskin tak masuk dtks, dprd nilai dtks amburadul                            cirebon- komisi iv dprd kabupaten cirebon menilai, data terpadu kesejahteraan sosial (dtks) amburadul.
faktanya, tidak sedikit masyarakat miskin tidak masuk dtks.
artinya, proses pendataan melalui pusat kesehatan sosial (puskesos) tidak bisa dijadikan landasan.
demikian dikatakan anggota komisi iv dprd kabupaten cirebon heriyanto st kepada radar cirebon, pada selasa 6 agustus 2024.
ditegaskannya, puskesos merupakan kepanjangan tangan dari dinas sosial (dinsos). sehingga, sudah menjadi tugas dinsos untuk melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin hasil pendataan puskesos. 
baca juga:masyarakat antusias buat nib, dpmptsp roadshow ke 5 kecamatan
“jadi saya menilai, kuncinya ya ada di dinas sosial. kita gak mungkin menyalahkan pemerintah desa maupun puskesos,” kata heri, sapaan politisi partai demokrat itu. 
menurutnya, persoalan syarat penerima bpjs kesehatan pbi ini harus segera diselesaikan. tidak bisa berlarut-larut seperti ini. sebab, banyak warga miskin yang membutuhkan masuk di bpjs pbi. 
“kita akan jadwalkan untuk memanggil tiga dinas terkait yang mendapat instruksi dari pj bupati untuk penerima bantuan iuran (pbi) bpjs, seperti dinas sosial, dinas kesehatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil,” terangnya. 
baca juga:3 tahun berturut-turut lunas pbb, kuwu kabupaten cirebon gratis umrah
upaya pemanggilan itu juga, sambung heri, sudah dibicarakan dengan ketua komisi iv dan anggota lainnya. “ini bukan masalah kecil. karena menyangkut hajat warga miskin yang ada di kabupaten cirebon,” ujarnya.
sebelumnya, kabid linjamsos dinas sosial kabupaten cirebon, dr edi junaedi mm mengatakan, dtks itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi.
data tersebut diambil melalui puskesos maupun pemerintah desa yang kemudian di putuskan melalui musyawarah desa (musdes). artinya, semua usulan penerima bantuan pemerintah berangkat dari bawah.
baca juga:tanggal 15 agustus ini rekomendasi cabup golkar turun
“kalau ada yang bicara dtks tidak menggambarkan data yang sebenarnya, kita gak tahu juga"
"karena data yang kita terima itu kan dari masyarakat, melalui puskesos maupun desa. sementara di dinsos sifatnya hanya verifikasi data,” kata edi kepada radar cirebon, saat ditemui di ruang kerjanya, pada senin 6 agustus 2024.
sebetulnya, kata edi, pihaknya sejak tahun 2021 mengingatkan melalui bimtek bersama pemerintah desa agar memasukkan warga miskin ke dtks melalui musyawarah desa.
baca juga:bendera dan pernak pernik tujubelasan mulai marak di jalan
“tapi ya seperti itu, ada desa yang aware ada yang tidak," ucapnya.  
menurutnya, ketika masih banyak warga miskin yang belum tercover bpjs pbi, dinas sosial mempersilakan warga tersebut agar datanya masuk ke dtks atau terdaftar di data kemiskinan lokal sipendilsewu.
“ketika masih ada masyarakat yang membutuhkan uhc bpjs pbi, monggo diusulkan. tanpa menyalahkan siapa yang salah,” terangnya. 
edi membenarkan, kuota bpjs pbi tahun 2024 sudah habis dan telah melampaui batas. namun, tidak ada tambahan kuota di tahun ini.
baca juga:pilkada kota cirebon, bambang wirawan juga dapat surat tugas dari pkb
skema yang dibangun bagi warga miskin untuk kebutuhan bpjs pbi, dinas sosial saat ini tengah getol melakukan pemadanan data. 
“per mei 2024. kuota bpjs pbi itu sudah habis. solusinya, kita atur ulang tuh gimana caranya agar warga miskin yang membutuhkan dapat menikmati fasilitas pelayanan kesehatan dari pemkab cirebon," ungkapnya. 
salah satunya, kata edi, melakukan pemadanan data atau pergantian data warga yang sudah meninggal dunia, migrasi, dan status sosialnya meningkat.