Tetap Bertahan Jadi Direktur, Bambang : Ada 4 Permasalahan di RSUD Arjawinangun

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Senin , 05 Aug 2024 - 15:27

Dirut RSUD Arjawinangun dr Bambang Sumardi.-dokumen -tangkapan layar

Kenapa demikian, Bambang menjelaskan, karena harga satuan dari pemda memang sudah ditetapkan. Bisa saja pihaknya memberikan remunerasi Rp10 juta per bulan, tapi berisiko.

“Lah ini kan RS pemerintah, jadi cantolannya pun sudah diterapkan oleh pemerintah daerah. Kalau kita tabrak aturan itu nanti saya berurusan dengan hukum dong," ucapnya.

Persoalan lainnya, lanjut Bambang, RSUD Arjawinangun dikepung 11 rumah sakit swasta, di mana semua jaraknya dekat.

Hal inilah yang kemudian mengakibatkan perbandingan pelayanan tidak optimal. “Jadi bukan lima RS swasta, tapi ada 11 RS swasta," paparnya.

Sementara RSUD Arjawinangun, 95 persennya adalah pasien BPJS Kesehatan. Untuk itu, dirinya juga meminta pihak Dinkes Kabupaten Cirebon sebagai koordinator untuk bisa memberikan solusi terbaik, agar kinerja RSUD Arjawinangun bisa terdongkrak.

“Pasien kami ini hampir 100 persen pasien BPJS. Jadi bagaimana caranya semua puskesmas di wilayah barat juga merujuk perawatannya ke rumah sakit ini," imbuh Bambang.

Ia berharap, sinergitas Pemkab Cirebon terutama Dinas Kesehatan bisa terjalin.

Artinya, kurangnya SDM yang dimiliki RSUD Arjawinangun bisa terisi dan ditempati oleh orang-orang yang memang punya kompetensi. Kalau ini terjadi, maka pelayanan bisa maksimal dan PAD serta kesejahteraan termasuk remunerasi dokter bisa terpenuhi.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Rivai MA menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap mempertahankan dr Bambang sebagai Dirut RSUD Arjawinangun.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut hasil pertemuan Pemkab Cirebon dengan pihak RSUD Arjawinangun beberapa waktu lalu.

Pj Bupati Cirebon sebagai owner meminta Bambang untuk menata kembali manajemen rumah sakit.

tetap bertahan jadi direktur, bambang : ada 4 permasalahan di rsud arjawinangun                            cirebon- rsud arjawinangun sedang tak baik-baik saja.
ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. karena itu, pengajuan pengunduran diri dr bambang sumardi ditolak. pemkab cirebon meminta bambang bertahan dan menyesalaikan berbagai persoalan yang ada.
kepastian bambang tak jadi mundur setelah melakukan pertemuan langsung dengan pj bupati cirebon drs wahyu mijaya sh msi dan sekda dr hilmy rivai ma. kepada radar cirebon, bambang membenarkan hal tersebut.
baca juga:kabupaten cirebon kekurangan dokter spesialis, idi bantah mundur masal
bambang mengatakan ia diminta tetap bertahan. sebab, persoalan di rsud arjawinangun sangat kompleks.
“ya gak jadi mundur karena pemerintah daerah mempertimbangkan banyak hal," kata bambang kepada radar cirebon di rsud arjawinangun, sabtu 3 agustus 2024
ia kemudian menjabarkan empat permasalahan di rsud arjawinangun.
baca juga:kegiatan semaan alquran triwulanan di majelis hamalah alquran nusantara
yang pertama kenaikan tarif sesuai perda pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd) yang belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. kedua, habisnya dana pbi kabupaten cirebon (uhc).
ketiga, peraturan bpjs kesehatan tentang kris (kelas rawat inap standar) yang mengatur pengurangan tempat tidur. kemudian problem yang keempat adalah kurangnya sumber daya manusia (sdm), termasuk dokter spesialis dan sub dokter spesialis.
baca juga:10 juta bendera merah putih dibagikan gratis
“harus kita akui di rsud arjawinangun kekurangan sdm," terang bambang.
saat ini rsud arjawinangun mempunyai 38 dokter spesialis. jika digabung dengan dokter pihak luar, totalnya 43 dokter.
"kami juga tidak menampik, ada beberapa dokter spesialis yang minta keluar karena kecilnya remunerasi. mereka memilih pindah ke rumah sakit swasta," ungkapnya.
baca juga:kekerasan anak cukup tinggi, lpai : soal isu perlindungan anak di pilkada majalengka masih rendah
kenapa demikian, bambang menjelaskan, karena harga satuan dari pemda memang sudah ditetapkan. bisa saja pihaknya memberikan remunerasi rp10 juta per bulan, tapi berisiko.
“lah ini kan rs pemerintah, jadi cantolannya pun sudah diterapkan oleh pemerintah daerah. kalau kita tabrak aturan itu nanti saya berurusan dengan hukum dong," ucapnya.
persoalan lainnya, lanjut bambang, rsud arjawinangun dikepung 11 rumah sakit swasta, di mana semua jaraknya dekat.
baca juga:perkuat sektor pertanian, luncurkan program pupuk karna sobahi 
hal inilah yang kemudian mengakibatkan perbandingan pelayanan tidak optimal. “jadi bukan lima rs swasta, tapi ada 11 rs swasta," paparnya.
sementara rsud arjawinangun, 95 persennya adalah pasien bpjs kesehatan. untuk itu, dirinya juga meminta pihak dinkes kabupaten cirebon sebagai koordinator untuk bisa memberikan solusi terbaik, agar kinerja rsud arjawinangun bisa terdongkrak.
“pasien kami ini hampir 100 persen pasien bpjs. jadi bagaimana caranya semua puskesmas di wilayah barat juga merujuk perawatannya ke rumah sakit ini," imbuh bambang.
baca juga:upacara adat babarit, ribuan nasi bungkus dan tumpeng indung habis diserbu warga
ia berharap, sinergitas pemkab cirebon terutama dinas kesehatan bisa terjalin.
artinya, kurangnya sdm yang dimiliki rsud arjawinangun bisa terisi dan ditempati oleh orang-orang yang memang punya kompetensi. kalau ini terjadi, maka pelayanan bisa maksimal dan pad serta kesejahteraan termasuk remunerasi dokter bisa terpenuhi.
sementara itu, sekda kabupaten cirebon dr hilmy rivai ma menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap mempertahankan dr bambang sebagai dirut rsud arjawinangun.
baca juga:dukung event tour de linggarjati, andi gani nena wea sumbang rp250 juta
ia mengatakan kesepakatan tersebut hasil pertemuan pemkab cirebon dengan pihak rsud arjawinangun beberapa waktu lalu.
pj bupati cirebon sebagai owner meminta bambang untuk menata kembali manajemen rumah sakit.
“pertemuannya langsung dihadiri pj bupati dan meminta dokter bambang untuk tetap menjadi dirut dan diberi keleluasaan menata ulang manajemen rumah sakit."
baca juga:ziarah melukis sunan matangaji di bantaran sungai situ gangga
"saya juga sepakat bahwa manajemen rsud arjawinangun memang harus ditata ulang," katanya.
hilmy menilai, untuk menata organisasi besar sekelas rsud, diperlukan kerjasama berbagai pihak. penataan manajemen secara keseluruhan harus dilakukan, supaya pelayanan publik bisa maksimal.
“penguatan jejaring dengan puskesmas di wilayah barat perlu diperkuat. ini supaya pasien puskesmas di wilayah barat, semuanya bisa dirujuk ke rsud arjawinangun," tegasnya.
baca juga:bahas perubahan perda pdrd masuk prolegda 2025, masyarakat ajukan judicial review 
hal lain yang menjadi sorotan perbaikan adalah perlunya meningkatkan remunerasi dokter spesialis yang saat ini dirasa sangat minim. jadi wajar, banyak dokter spesialis di rsud arjawinangun yang mengeluh dengan minimnya remunerasi.
“hal tersebut karena berkurangnya kunjungan pasien karena memang pelayanan di rumah sakit ini perlu ditingkatkan lagi," pungkasnya.