KCD Dalami Dana Partisipasi SMAN 1 Cirebon

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Kamis , 01 Aug 2024 - 20:01

Kepala KCD Wilayah X Disdik Provinsi Jawa Barat Ambar Triwidodo mengatakan pihaknya mendalami dana partisipasi pendidikan di SMAN 1 Cirebon.-azis muhtarom-radar cirebon

CIREBON- Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah X Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tengah melakukan pendalaman terkait peristiwa viralnya dana partisipasi pendidikan di SMAN 1 Cirebon.

KCD meminta kepada sekolah-sekolah (SMAN/SMKN), khususnya di Kota Cirebon, agar jangan menggelar dulu rapat komite tahun ajaran baru 2024-2025 yang berkaitan dengan keuangan.

Kepala KCD Wilayah X Disdik Provinsi Jawa Barat Ambar Triwidodo mengungakapkan terimakasih atas masukan dari tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, yang saat ini tengah viral di media masa dan media social lainnya. Ini, kata Ambar, merupakan saran perbaikan untuk dunia pendidikan yang lebih baik lagi ke depan.

Ambar mengaku sudah mendapatkan instruksi dari pimpinan, dalam hal ini Plh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pendalaman kepada para pihak, terkait viralnya dana partisipasi orang tua siswa di Komite SMAN 1 Cirebon yang nilainya selangit tersebut.

Pada kegiatan pendalaman tersebut, pihaknya mencoba mencari keterangan kepada para pihak, terkait kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Baik itu Permendikbud 75 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang Komite Sekolah. Yang di dalamnya juga mengatur mekanisme fungsi peran komite di dalam kegiatan penggalangan dana.

“Yang jelas, apa yang tercantum bahwa sekolah maupun komite, dilarang melakukan pungutan (terhadap orang tua siswa),” ujar Ambar kepada wartawan Kamis (1/8/2024).

Di dalam kegiatan pendalaman, pihaknya meminta keterangan semua unsur yang terkait, baik itu pihak sekolah, Komite Sekolah, serta seluruh stakeholder di SMAN 1 Cirebon, dengan metode audiensi dan mencari tahu seperti apa yang terjadi, mekanisme yang ditempuh, sampai pada penggunaannya, apakah sesuai dengan regulasi atau tidak.

“Apapun nanti hasilnya, akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menjadi menjadi pertimbangan dan perhatian bagi kita semua. Sehingga diharapkan bisa mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik ke depan,” sebutnya.

Karena menurutnya, kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja. Sebab, tentunya masyarakat yang selaku user dari penyelenggaraan layanan pendidikan dari pemerintah, bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik, akuntabel, dan transparan.

“Kami juga juga mengimbau kepada seluruh sekolah, agar di tahun ajaran 2024 ini untuk sementara di Kota Cirebon, tidak menggelar rapat komite terkait keuangan terlebih dahulu. Hingga adanya pemahaman yang sama, terkait isi dari Permendikbud 75 maupun Pergub 97,” terangnya.

Sehingga, lanjutnya, ke deoan tidak ada lagi salah pengertian atau mulitafsir dari regulasi tersebut. Yang berdampak pada menjadi perbaikan bagi kita semua. Terkait akan adanya penyempuranaan regulasi, pihaknya mengembalikan lagi kewenangan ini kepada langkah apa yang akan ditempuh oleh pimpinan. Dalam hal ini Pemprov Jabar.

Yang jelas, pihaknya meyakini jika pimpinannya di Pemprov Jawa Barat akan mengambil kebijakan yang manfaatnya dapat benar-benar dirasakan untuk meningkatkan dunia pendidikan.

kcd dalami dana partisipasi sman 1 cirebon                             cirebon- kantor cabang dinas (kcd) wilayah x dinas pendidikan provinsi jawa barat tengah melakukan pendalaman terkait peristiwa viralnya dana partisipasi pendidikan di sman 1 cirebon.
kcd meminta kepada sekolah-sekolah (sman/smkn), khususnya di kota cirebon, agar jangan menggelar dulu rapat komite tahun ajaran baru 2024-2025 yang berkaitan dengan keuangan.
kepala kcd wilayah x disdik provinsi jawa barat ambar triwidodo mengungakapkan terimakasih atas masukan dari tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, yang saat ini tengah viral di media masa dan media social lainnya. ini, kata ambar, merupakan saran perbaikan untuk dunia pendidikan yang lebih baik lagi ke depan.
ambar mengaku sudah mendapatkan instruksi dari pimpinan, dalam hal ini plh kepala dinas pendidikan provinsi jawa barat untuk melakukan pendalaman kepada para pihak, terkait viralnya dana partisipasi orang tua siswa di komite sman 1 cirebon yang nilainya selangit tersebut.
baca juga:pedagang keluhkan lemprakan pasar tumpah
pada kegiatan pendalaman tersebut, pihaknya mencoba mencari keterangan kepada para pihak, terkait kepatuhan terhadap regulasi yang ada. baik itu permendikbud 75 tahun 2016 serta peraturan gubernur jawa barat nomor 97 tahun 2022 tentang komite sekolah. yang di dalamnya juga mengatur mekanisme fungsi peran komite di dalam kegiatan penggalangan dana.
“yang jelas, apa yang tercantum bahwa sekolah maupun komite, dilarang melakukan pungutan (terhadap orang tua siswa),” ujar ambar kepada wartawan kamis (1/8/2024).
di dalam kegiatan pendalaman, pihaknya meminta keterangan semua unsur yang terkait, baik itu pihak sekolah, komite sekolah, serta seluruh stakeholder di sman 1 cirebon, dengan metode audiensi dan mencari tahu seperti apa yang terjadi, mekanisme yang ditempuh, sampai pada penggunaannya, apakah sesuai dengan regulasi atau tidak.
“apapun nanti hasilnya, akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menjadi menjadi pertimbangan dan perhatian bagi kita semua. sehingga diharapkan bisa mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik ke depan,” sebutnya.
baca juga:pohon tumbang timpa tiga mobil di bima, saling lempar tanggung jawab
karena menurutnya, kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja. sebab, tentunya masyarakat yang selaku user dari penyelenggaraan layanan pendidikan dari pemerintah, bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik, akuntabel, dan transparan.
“kami juga juga mengimbau kepada seluruh sekolah, agar di tahun ajaran 2024 ini untuk sementara di kota cirebon, tidak menggelar rapat komite terkait keuangan terlebih dahulu. hingga adanya pemahaman yang sama, terkait isi dari permendikbud 75 maupun pergub 97,” terangnya.
sehingga, lanjutnya, ke deoan tidak ada lagi salah pengertian atau mulitafsir dari regulasi tersebut. yang berdampak pada menjadi perbaikan bagi kita semua. terkait akan adanya penyempuranaan regulasi, pihaknya mengembalikan lagi kewenangan ini kepada langkah apa yang akan ditempuh oleh pimpinan. dalam hal ini pemprov jabar.
yang jelas, pihaknya meyakini jika pimpinannya di pemprov jawa barat akan mengambil kebijakan yang manfaatnya dapat benar-benar dirasakan untuk meningkatkan dunia pendidikan.
baca juga:ahli di sidang pk: ada jebakan batman saat saka tatal disidang duluan
seperti diketahui, dana partisipasi pendidikan yang dibebankan kepada orang tua siswa sman 1 cirebon memantik reaksi publik. hal ini pertama kali muncul di akun media sosial anggota dpr ri dapil cirebon indramayu, ono surono.
dalam postingan yang di-upload di medsos, ono yang juga ketua dpd pdip jawa barat itu mempertanyakan pertemuan orang tua siswa yang dilaksanakan pihak komite sekolah. dari pertemuan tersebut, muncul kebutuhan rencana anggaran sebesar rp7,434 miliar untuk pembiayaan program peningkatan standarisasi kelas x (kelas 10).
sedangkan, pendanaan yang baru tersedia adalah dari bantuan operasional sekolah (bos) pusat sebesar rp1,917 miliar, serta biaya opersional pendidikan (bopd) rp2,223 miliar. sehingga, terdapat kebutuhan sebesar rp3,315 miliar yang diminta kerelaannya dari partisipasi orang tua siswa.
kebutuhan tersebut, jika dipukul rata dibagi 349 orang siswa kelas x, maka masing-masing orang tua murid sman 1 cirebon dibebankan rp9,5 juta. di postingan ono, juga mengunggah bukti pembayaran dari orang tua siswa sebesar rp7,5 juta ke rekening bendahara komite sman 1 cirebon.
baca juga:kematian vina dan eky, jaksa tetap yakin pembunuhan
menanggapi hal ini, kepala sman 1 cirebon naning priyatnaningsih mpd menjelaskan bahwa apa yang dipertanyakan di media sosial adalah rapat komite di tahun 2023 untuk siwa kelas x tahun ajaran 2023-2024. rapatnya pun bukan dilaksanakan oleh pihak sekolah.
“kami dari pihak sekolah hanya menyampaikan program bahwa di sman 1 cirebon banyak program peningkatan standar pendidikan, yang semuanya untuk kepentingan siswa. sehingga, banyak kegiatan yang membutuhkan dana partisipasi," ujarnya kepada wartawan, senin (29/7/2024).
naning menjelaskan, pada praktiknya, partisipasi dari orang tua siswa sifatnya tidak mengikat. dengan nilai rp9,5 juta, pada kenyataannya, banyak orang tua siswa yang tidak membayar sama sekali. “alhamdulillah banyak orang tua yang mengajukan keringanan dan banyak juga yang dibebaskan alias tidak mesti bayar sama sekali. kalau angka rp7,5 juta juga bagi yang mampu dan mau membayar," ungkapnya.
kemudian, jelas naning, pembayaran dana partisipasi tersebut juga tidak dikumpulkan oleh pihak sekolah, tetapi langsung ke komite sekolah. hal tersebut sesuai dengan mekanisme partisipasi dalam pembiayaan pendidikan yang diatur pemerintah. “partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, tidak lewat sekolah," jelasnya.
baca juga:kata hakim usai sidang pk saka tatal: bebas berbuat, tapi ada hisab setelah kematian
sementara humas komite sekolah sman 1 cirebon iing ismail mengapreasi apa yang dipertanyakan oleh ono surono melalui media sosial. “beliau kan menanyakan apakah sumbangan ini sesuai undang-undang atau tidak. jadi kami mengapresiasi. perlu diluruskan bahwa rapat tersebut berlangsung tahun kemarin, sekitar semester pertama tahun ajaran 2023-2024," kata iing ismail dalam keterangan kepada media.
menurutnya, apa yang telah dilakukan pihak komite dan disepakati sebagian besar orang tua siswa, juga telah sesuai dengan mekanisme pergub jabar no 44 dan 75 tahun 2022. aturan tersebut mengatur pemenuhan anggaran sekolah yakni bukan hanya bos dan bopd.
sayangnya, bos dan bopd tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan siswa. apalagi di sekolah seperti sman 1 cirebon. dia juga menyampaikan kritik sistem bos dan bopd pemerintah, yang besarannya dipukul rata dan dihitung per siswa. padahal kebutuhan setiap sekolah berbeda.
“sma 1 kan sekolah juara, berapa kali piala bergilir popkota. masa iya sekolah tidak bisa memberikan dana. sedangkan untuk jadi juara kan harus latihan, supporting system. itu baru satu sisi, baru popkota. belum o2sn, dan lomba-lomba yang lainnya," ujar iing ismail.
baca juga:cimb niaga kembangkan produk berbasis digital
terkait dengan angka yang munculnya nilai partisipasi yang dibebankan ke orang tua siawa sebesar rp9,5 juta, iing menyebutkan jika dalam musyawarah tersebut, disepakati nilainya hanya rp7,5 juta. itu pun bagi yang mampu dan bersedia dengan kerelaan berpartisipasi.
bahkan, pada praktiknya, sambung iing, banyak orang tua siswa yang mengajukan keringanan. tidak sedikit pula yang benar-benar dibebaskan dari partisipasi tersebut.
“pada prakteknya, ada yang hanya berpartisipasi 50 ribu kita terima, 100 ribu, 300 ribu, 1 juta. tiga juta, semua kita terima. dan orang tua yang tidak sanggup membayar pun, pelayanan pendidikan kepada anak-anaknya tidak dibeda-bedakan," tandas iing ismail. (azs)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 02 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan