Menyoal Pendidikan Dasar Gratis

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 28 Jul 2024 - 18:03

Ilustrasi Pendidikan gratis.-istimewa-radar cirebon

Amanat Undang-Undang bahwa anggaran pendidikan ditetapkan 20%. Suatu kebijakan yang sangat layak diapresiasi.

Namun isu yang berkembang di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan muncul data kalau anggaran pendidikan itu tidak sebesar 20% karena tersebar ke berbagai kementerian atau lembaga, dan khusus disebut ke Kementeriaan Desa PDTT sejak ditetapkannya UU desa pada tahun 2014 lalu dan dinyatakan lebih dari 50%.

Oleh karena itu kementerian pendidikan tidak dapat maksimal dalam menyediakan layanan pendidikan sejak prapendidikan dasar sampai pendidikan tinggi akibat anggaran pendidikan 20% tidak nyata-nyata dikelola untuk pendidikan di bawah kewenangan Kementeriaan Pendidikan.

RESPONS KEMENTERIAN DESA PDTT

Tudingan yang berkembang di Komisi X DPR RI pada waktu RDP bahwa anggaran pendidikan 20% dialokasikan ke Kementiaan Desa PDTT, Menteri Desa PDTT melalui media masa dan media sosial menjelaskan bahwa Dana Desa tidak berasal dari 20% anggaran pendidikan.

Jadi itu tidak benar dan bahkan pihak yang mengurusi Dana Desa di Kementeriaan Keuangan turut menjelaskan pula bahwa terjadi salah sumber data/nomenklatur yang berasal dari TKDD yang mestinya dari TKD. Dua istilah teknis dalam transfer dana ke daerah dari Kementeriaan Keuangan.

MASALAH PENDIDIKAN DAN SOLUSI

Masalah pendidikan itu rumit apalagi yang menyangkut pendidikan persekolahan. Memang aspirasi masyarakat akan pendidikan (sekolah) sangat tinggi.

Namun fasilitas akan layanan pendidikan belum mencukupi secara umum, lebih-lebih kalau sampai perguruan tinggi yang memicu UKT tinggi dan kualitas atau mutu yang belum seperti yang diharapkan dan untuk meningkatkannya perlu sumber daya, terutama uang, yang mencukupi dan tentu dengan sendirinya harus bermutu juga.

Apakah masalah pendidikan cukup dengan menyediakan anggaran pendidikan selesai solusinya dengan 20%? Di sebagian bisa namun disebagian lain tidak.

Sebagai contoh dengan tersedianya tunjangan dan tambahan penghasilan bagi guru dan dosen sudahkah dapat mendongkrak mutu pendidikan? Tidak otomatis.

Beberapa indikator mutu pendidikan menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih tergolong rendah di berbahai jenis dan jenjang pendidikan.

menyoal pendidikan dasar gratis                            oleh: yoyon suryono*
perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa pendidikan dasar yang dimaksud adalah sekolah dasar sesuai uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana pendidikan itu mencakup pendidikan formal (persekolahan), pendidikan nonfomal (pendidikan luar sekolah), dan pendidikan informal (pendidikan dalam keluarga dan masyarakat).
sudah sejak tahun 1990-an pemerintah mencanangkan wajib belajar sembilan tahun, yaitu sekolah dasar 6 tahun dan sekolah menengah pertama tiga tahun.
kemudian dalam perkembangannya dikenal dengan istilah pendidikan dasar satu atap dengan tetap 6 dan 3 tahun yang secara kelembagaan tetap terpisah.
baca juga:jaksa jawab pk saka tatal: tak konsisten, novum hanya didapat dari medsos
ketika wajib belajar 9 tahun digaungkan pada tahun 1990-an tentu dengan konsekuensi pembiayaan dari pemerintah dengan sekecil mungkin pembiayaan dari orang tua atau masyarakat. secara kuantitatif gerakan wajib belajar itu relatif berhasil secara nasional.
atas keberhasilan itu kemudiaan digagas lanjutan dari wajib belajar 9 tahun dalam bentuk pendidikan universal pada tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2000-an.
dampak penerimaan peserta didik baru
proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun ajaran 2024/2025 memunculkan banyak masalah dan protes masyarakat.
baca juga:indonesia vs malaysia: misi lolos final
pasalnya peserta didik baru jumlahnya banyak tapi sekolah yang (baik) terbatas dan dibatasi dengan sistem regionalisasi yang ditengarai tidak adil dan banyak manipulasi nilai rapor dan tempat tinggal.
di samping itu keluhan masyarakat muncul berkait dengan berbagai macam pungutan yang berpotensi masuk dalam kategori pungli atau pungutan liar.
ujung cerita dari beberapa masalah dan protes masyarakat dalam ppdb merembet ke alokasi anggaran pendidikan.
anggaran pendidikan
baca juga:bacawalkot cirebon dapat anugerah satu inspirasi 2024
amanat undang-undang bahwa anggaran pendidikan ditetapkan 20%. suatu kebijakan yang sangat layak diapresiasi.
namun isu yang berkembang di komisi x dpr ri yang membidangi pendidikan muncul data kalau anggaran pendidikan itu tidak sebesar 20% karena tersebar ke berbagai kementerian atau lembaga, dan khusus disebut ke kementeriaan desa pdtt sejak ditetapkannya uu desa pada tahun 2014 lalu dan dinyatakan lebih dari 50%.
oleh karena itu kementerian pendidikan tidak dapat maksimal dalam menyediakan layanan pendidikan sejak prapendidikan dasar sampai pendidikan tinggi akibat anggaran pendidikan 20% tidak nyata-nyata dikelola untuk pendidikan di bawah kewenangan kementeriaan pendidikan.
respons kementerian desa pdtt
baca juga:cef ke-9 di kuningan hadirkan guest star tiara andini dan tabligh akbar ust subki
tudingan yang berkembang di komisi x dpr ri pada waktu rdp bahwa anggaran pendidikan 20% dialokasikan ke kementiaan desa pdtt, menteri desa pdtt melalui media masa dan media sosial menjelaskan bahwa dana desa tidak berasal dari 20% anggaran pendidikan. 
jadi itu tidak benar dan bahkan pihak yang mengurusi dana desa di kementeriaan keuangan turut menjelaskan pula bahwa terjadi salah sumber data/nomenklatur yang berasal dari tkdd yang mestinya dari tkd. dua istilah teknis dalam transfer dana ke daerah dari kementeriaan keuangan.
masalah pendidikan dan solusi
masalah pendidikan itu rumit apalagi yang menyangkut pendidikan persekolahan. memang aspirasi masyarakat akan pendidikan (sekolah) sangat tinggi.
baca juga:umkm center ke 4, bsi resmikan di kota makasar 
namun fasilitas akan layanan pendidikan belum mencukupi secara umum, lebih-lebih kalau sampai perguruan tinggi yang memicu ukt tinggi dan kualitas atau mutu yang belum seperti yang diharapkan dan untuk meningkatkannya perlu sumber daya, terutama uang, yang mencukupi dan tentu dengan sendirinya harus bermutu juga.
apakah masalah pendidikan cukup dengan menyediakan anggaran pendidikan selesai solusinya dengan 20%? di sebagian bisa namun disebagian lain tidak.
sebagai contoh dengan tersedianya tunjangan dan tambahan penghasilan bagi guru dan dosen sudahkah dapat mendongkrak mutu pendidikan? tidak otomatis. 
beberapa indikator mutu pendidikan menunjukkan bahwa mutu pendidikan masih tergolong rendah di berbahai jenis dan jenjang pendidikan.
baca juga:mendahului truk elpiji, motor menabrak lubang, penumpang jatuh ke kiri dan terlindas truk
ilmu pendidikan sejak lama mengingatkan bahwa faktor lingkungan berpengaruh sangat kuat pada hasil mutu pendidikan.
dan faktor lingkungan ini tidak mudah dikendalikan seperti seberapa kuat kita mampu nengendalikan lingkungan dunia maya dengan konten edukatif?
pendidikan dasar gratis
normatif pendidikan dasar berhasil kalau gratis. namun, praktek gratisasi pendidikan dasar di beberapa kabupaten tidak menunjukkan hal demikian.
baca juga:lagi dibangun, gedung ruang kreasi cirebon, bakal diisi kegiatan komunitas berbasis ekonomi kreatif
mengapa? karena kontra produktif. untuk apa belajar, semua sudah gratis tidak perlu belajar bersungguh sungguh.
walaupun demikian untuk memenuhi amanat mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan (baca: sekolah) dasar gratis sangat perlu antara lain dengan mereposisi alokasi anggaran pendidikan 20% dibarengi dengan berbagai ikhtiar edukatif seperti menyelaraskan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sektor-sektor kehidupan yang lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik secara dialektik terutama di tingkat pendidikan tinggi yang biaya kuliahnya semakin melambung. (*)
*penulis adalah profesor emeritus universitas ypib majalengka. tinggal di majalengka

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 29 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan