Pj Bupati: Satu Data untuk Semua Kebutuhan

Akurasi data menjadi hak yang wajib sebagai pijakan pemerintah untuk membuat kebijakan, salah data atau terlalu banyak data yang tersebar membuat kebijakan yang diambil akan menjadi tidak efektif dan tidak tepat.

Oleh karena itu, Pemkab Cirebon menggelar forum group discussion (FGD) untuk menginventarisir persoalan yang ada sehingga kedepannya tata kelola data di kabupaten dimana salah satu pemanfaatannya untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa optimal.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menjelaskan, pihaknya menggelar FGD dengan secara khusus mengundang pakar dari Pusdatin Kemensos dan Kabupaten Sukoharjo yang suda memiliki praktik yang baik dalam implementasi penerapan dan penggunaan data kemiskinan.

“Data menjadi hal yang penting, kita akan belajar pengelolaan data yang baik langsung dari pihak-pihak terkait, sehingga kita nantinya bisa memiliki data yang valid dan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, satu data untuk semua kebutuhan,” ujarnya.

Diterangkannya, data yang valid nantinya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya data terhadap penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

“Dari hasil FGD ini maka kita akan mengerucut pada data yang mana yang menjadi bagian yang harus kita pedomani, mudah-mudahan dengan semua itu kebijakan yang kita buat nantinya akan tepat sasaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Dra Indra Fitriyana MM mengatakan, kegiatan FGD tersebut sebagai momentum luar biasa dimana Dinas Sosial menginginkan satu data terpadu untuk penurunan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

“Dinas Sosial sebagai produsen datanya. Urusan kemiskinan tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial saja, harus ada sinergitas bersama-sama, gotong royong menurunkan angka kemiskinan, satu data nantinya menjadi salah satu strategi agar bisa menurunkan angka kemiskinan,” katanya. 

Saat ini, kata dia, Kabupaten Cirebon sedang merancang data lokal yang valid, satu data bersama-sama. Disebutkannya, ada terlalu banyak data yang menjadi basis data Dinas Sosial untuk bergerak yakni data dari DTKS, BPS, PKH dan lain-lain. 

“Belum ada data lokal yang kita gunakan, kalau menggunakan data berbeda dari sumber yang beragam akhirnya tak pernah selesai, saat ini di DTKS ada 1.500.000 jiwa yang masuk data warga miskin,” paparnya. (dri)