Pj Walikota Hadiri Penyerahan LHP BPK RI ke Presiden

Pj Walikota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Senin 8 Juli.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Ir Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengusung tema ‘Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’. 

Penyampaian LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI, Isma Yatun, kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, LHP LKPP mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada BPK RI atas pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara. 

Ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini.

”WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban dalam penggunaan APBN secara baik. Kita harus menyadari bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban dalam penggunaan APBN dan APBD secara baik,” ujarnya.

Di hadapan seluruh menteri dan kepala daerah, Presiden Jokowi menjelaskan tentang kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi global tumbuh melambat, dengan perkiraan pertumbuhan tahun ini sebesar 3,2 persen.

“Alhamdulillah, ini patut kita syukuri, karena ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu bahwa di kuartal pertama tahun ini, ekonomi kita tumbuh sebesar 5,11 persen, dan inflasi tetap terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Walikota yang hadir bersama Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, dan kepala perangkat daerah terkait, menyatakan bahwa opini WTP atas LKPP ini telah diberikan untuk kedelapan kalinya oleh BPK RI kepada Pemerintah Pusat, yang dimulai sejak tahun 2016.

”Sama seperti Kota Cirebon, kami juga telah menerima opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2016,” ujarnya.

Pj Walikota menilai bahwa momentum ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menyatukan persepsi di antara seluruh kepala daerah, khususnya dalam pelaksanaan anggaran.

”Arahan dari Pak Presiden agar para kepala daerah dapat melanjutkan program yang sudah ada dan menggunakan anggaran dari masing-masing, baik dari APBN maupun APBD, secara transparan, karena setiap pelaksanaan program akan diaudit,” tuturnya. (azs)