Terbukti Tiduri PPLN, Ketua KPU RI Dipecat

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 03 Jul 2024 - 21:28

Ketua KPU RI periode 2022-2027, Hasyim Asy’ari.-dok jpnn-radar cirebon-radar cirebon

“Karena itu KPU harus kerja keras untuk recovery, memperbaiki citra mereka. Karena, bagaimanapun tidak bagus jika persepsi publik jadi negatif jelang Pilkada serentak," katanya.

Langkah-langkah recovery diharapkan dapat membantu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan baik.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyampaikan imbauan agar pers tak mengungkap identitas korban asusila dari Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.

“Saudara-saudara para jurnalis yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan saudara-sudara agar membuat suasana nyaman, terutama bagi Pengadu yang ada di ruang sidang ini," ujar Heddy di Kantor DKPP, Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Ia mengaku memahami profesi jurnalistik adalah mewartakan berita kepada publik, termasuk sidang pembacaan putusan perkara Hasyim Asy’ari yang berlangsung terbuka. Namun, Heddy yang pernah menjadi pemimpin redaksi di salah satu media massa nasional itu mengklaim sangat memahami tentang Kode Etik Jurnalistik.

“(Di dalam kode etik jurnalistik) secara tegas menyebutkan untuk korban-korban pemerkosaan atau asusila, juga berita yang mengandung sadisme, tidak dibenar dilakukan penyiaran," urainya, dikutip dari RMOL.

Heddy menegaskan, yang disampaikannya tersebut bukan dalam rangka mendikte pers untuk tidak menyiarkan berita sidang putusan DKPP terhadap kasus dugaan KEPP berupa tindakan asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

“Saya sekadar mengingatkan saja, bukan melarang. Jadi tolong jangan disalahpahami. Oleh karena itu, saya minta saudara-saudara semua menjaga kenyamanan semua pihak yang berada di ruang sidang ini. Saya kira bisa dipahami ya semuanya. Jadi saya tidak melarang, tapi mengingatkan kode etik jurnalistik kita tidak membenarkan menyiarkan identitas korban pemerkosaan,” tandas Heddy. (mcr8/jpnn/rm/rc)

terbukti tiduri ppln, ketua kpu ri dipecat                            jakarta- ketua kpu ri periode 2022-2027, hasyim asy’ari, dipecat. ia dinyatakan terbukti melakukan hubungan badan secara paksa di kamar hotel dengan seorang wanita berinisial cat yang merupakan anggota ppln (panitia pemilihan luar negeri) den haag, belanda.
vonis pemecatan atas hasyim disampaikan dalam sidang dkpp dengan perkara bernomor 90/pke-dkpp/v/2024.
pembacaan putusan perkara asusila ketua kpu ri itu digelar di ruang sidang dkpp, jakarta pusat, rabu (3/7/2024).
“memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu hasyim asy'ari selaku ketua merangkap anggota kpu terhitung sejak putusan dibacakan,” ucap ketua majelis sidang yang juta ketua dkpp ri, heddy lugito, saat membacakan putusan tersebut.
baca juga:ketua kpu malah ucapkan terima kasih, cat lega hukum ditegakkan tanpa pandang bulu
hasyim asy’ari sendiri tidak menghadiri langsung sidang putusan tersebut. ia hadir secara daring melalui zoom.
poin tiga putusan dkpp, presiden jokowi diminta melaksanakan putusan itu paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. kemudian, memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
ya, dkpp dalam putusannya itu menyatakan ada hubungan seksual antara ketua kpu ri hasyim asy'ari dengan seorang anggota ppln den haag, belanda, berinisial cat.
dkpp mengatakan hubungan badan dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat hasyim menginap pada 3 oktober 2023 saat berada di den haag, belanda, berkaitan dengan kegiatan kepemiluan.
baca juga:ketua kpu ri dipecat tak mengganggu proses pilkada 2024
saat itu, hasyim menghubungi cat dan memintanya datang ke kamar hotel. di sana, hasyim disebut merayu dan memaksa hingga akhirnya terjadi hubungan badan.
sementara itu, direktur eksekutif parameter politik indonesia (ppi) adi prayitno mengatakan pemecatan terhadap hasyim asy’ari karena terbukti melakukan asusila semakin memperburuk persepsi publik terhadap kpu yang selama ini kinerjanya sudah disorot negatif.
“jadi, pemecatan ketua kpu ini mempertebal keyakinan bahwa salah satu oknum komisionernya memang punya masalah integritas personal," kata adi di jakarta, dikutip dari rmol.
kejadian itu juga merusak kepercayaan masyarakat dan tentu menimbulkan situasi tidak kondusif jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 november. dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik terhadap kpu sangat krusial, untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar dan kredibel.
baca juga:soal nama aplikasi sipepek, kadinsos kabupaten cirebon: itu wujud kecintaan pada bahasa daerah
“karena itu kpu harus kerja keras untuk recovery, memperbaiki citra mereka. karena, bagaimanapun tidak bagus jika persepsi publik jadi negatif jelang pilkada serentak," katanya.
langkah-langkah recovery diharapkan dapat membantu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan pilkada serentak 2024 dapat berlangsung dengan baik.
sementara itu, ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp), heddy lugito, menyampaikan imbauan agar pers tak mengungkap identitas korban asusila dari ketua kpu ri hasyim asy’ari.
“saudara-saudara para jurnalis yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan saudara-sudara agar membuat suasana nyaman, terutama bagi pengadu yang ada di ruang sidang ini," ujar heddy di kantor dkpp, jalan abdul muis, petojo selatan, gambir, jakarta pusat.
baca juga:kdm bicara peluang maju pilwalkot
ia mengaku memahami profesi jurnalistik adalah mewartakan berita kepada publik, termasuk sidang pembacaan putusan perkara hasyim asy’ari yang berlangsung terbuka. namun, heddy yang pernah menjadi pemimpin redaksi di salah satu media massa nasional itu mengklaim sangat memahami tentang kode etik jurnalistik.
“(di dalam kode etik jurnalistik) secara tegas menyebutkan untuk korban-korban pemerkosaan atau asusila, juga berita yang mengandung sadisme, tidak dibenar dilakukan penyiaran," urainya, dikutip dari rmol.
heddy menegaskan, yang disampaikannya tersebut bukan dalam rangka mendikte pers untuk tidak menyiarkan berita sidang putusan dkpp terhadap kasus dugaan kepp berupa tindakan asusila ketua kpu hasyim asy’ari.
baca juga:azrul sebut gus mul beri lampu hijau
“saya sekadar mengingatkan saja, bukan melarang. jadi tolong jangan disalahpahami. oleh karena itu, saya minta saudara-saudara semua menjaga kenyamanan semua pihak yang berada di ruang sidang ini. saya kira bisa dipahami ya semuanya. jadi saya tidak melarang, tapi mengingatkan kode etik jurnalistik kita tidak membenarkan menyiarkan identitas korban pemerkosaan,” tandas heddy. (mcr8/jpnn/rm/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 04 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan