Bupati Cirebon Raih Banyak Penghargaan di Bidang Pengelolaan Keuangan

CIREBON- Selama empat tahun lebih menjabat Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg telah menorehkan berbagai pencapaian dan juga penghargaan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Sri Wijayawati, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon. Ia mengatakan ada tiga prestasi yang ditoreh oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon di bawah kepemimpinan H Imron.

Pertama, Pemda Kabupaten Cirebon bisa mempertahankan keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan itu didapat secara berturut-turut dari tahun 2017 hingga 2022.

Dengan penghargaan itu, diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. “Penghargaan ini didiharapkan memberikan dampak yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Kedepan diharapkan dapat dipertahankan,” kata Sri dalam keterangannya pada Jumat (8/12/2023).

BACA JUGA:Soal Pengungsi Rohingya, Jokowi: Ada Dugaan TPPO

Selain itu, di bawah kepemimpinan H Imron, Pemkab Cirebon menjadi pemerintah daerah dengan kinerja penyaluran dana alokasi khusus (DAK) terbaik di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon selama 2021-2023.

Kemudian, lainnya adalah penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kinerja penyaluran DAK fisik terbaik ketiga di Jawa Barat (Jabar) pada 2021 dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar.

“Dengan lebih cepat penyaluran dana transfer pemerintah pusat ini, maka pembangunan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer akan lebih cepat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, masih ada raihan yang didapatkan Kabupaten Cirebon. Seperti pemerintah daerah pemohon lelang barang milik daerah (BMD) dengan capaian pokok lelang terbesar pada 2020 sampai 2023 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Cirebon.

BACA JUGA:Ganjar Pranowo Janji Seret Koruptor Ke Nusakambangan

Tertibnya pengelolaan BMD yang terbuka dan akuntabel, hal ini pun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kabupaten Cirebon terhadap barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam pelaksanaan operasional daerah. (cep)