Kontroversi Pansus Haji 2024

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto, mengemukakan tidak sepakat terhadap rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024. Ia menilai pengusul pansus kurang pemahaman terhadap ekosistem haji. 

"Jadi menurut saya isu Pansus Haji itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya pada ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi soal haji, baru ngomong," ujar Yandri dikutip Antara, Kamis (20/6/2024).

Pernyataan ini mencuat setelah Ketua DPR RI Puan Maharani, mengumumkan rencana pembentukan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Menurut Puan, Tim Pengawas Haji DPR masih menemukan berbagai kebijakan yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Yandri menyatakan bahwa isu Pansus Haji terlihat sangat politis dan disertai dengan kurang pemahaman tentang berbagai isu yang sebenarnya terjadi pada ekosistem haji. Menurutnya, sebelum membicarakan masalah ini, lebih baik untuk lebih mendalami apa yang terjadi sebenarnya dalam pelaksanaan ibadah haji.

BACA JUGA:Anggaran BTT Banjir Terserap 100 Persen

Pansus Haji diusulkan sebagai hasil dari temuan-temuan masalah yang dihadapi oleh tim pengawas haji. Misalnya, salah satu permasalahan yang disoroti adalah terkait dengan ketersediaan tenda di Mina, di mana tim pengawas menemukan bahwa tenda yang disediakan sangat tidak layak karena sempit.

Yang disoroti oleh Tim Pengawas DPR bahwa jatah per orang dalam tenda hanya sekitar 0,8 meter, karena tenda yang disediakan memiliki ukuran 10x12 meter untuk 160 orang. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter. Padahal, luasan Mina sudah tidak bisa diperbesar, sehingga seluruh peserta haji dari berbagai belahan dunia merasakan hal yang sama soal tenda dan ruang tidur.

"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti tidak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.

Hal ini membuatnya merasa heran terhadap sorotan terus menerus terkait dengan masalah tenda haji. Menurutnya, evaluasi terkait perbaikan pelaksanaan ibadah haji, yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Agama, seharusnya sudah cukup dibahas dalam Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.

BACA JUGA:Desak Benahi RS tanpa Kelas

Selain itu, Yandri berpendapat bahwa masalah ini seharusnya sudah dapat ditangani melalui forum-forum seperti Rapat Kerja, Panja, atau FGD, sebab Kementerian Agama bersama dengan Komisi VIII juga harus segera menyiapkan pelaksanaan haji tahun depan.

Dia juga mengingatkan bahwa masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024, serta masa jabatan DPR yang akan segera berakhir. Menurutnya, agenda rapat yang harus disusun akan berjalan hingga bulan September sebelum DPR berakhir pada 1 Oktober.

Menanggapi hal ini, Menko PMK Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan jamaah haji di Mina tidak mendapatkan tenda yang layak atau luas. Dia juga mengusulkan solusi terkait dengan toilet di Mina, agar pemakaian lahan yang terbatas dapat lebih efisien, meskipun belum ditemukan solusi yang konkret terkait hal ini. (ant/jpnn)