Soenoto Tawarkan Gagasan

soenoto tawarkan gagasan tokoh pengusaha cirebon, ir soenoto, menawarkan gagasan redesign country management system. tiga struktur penopang negara, terdiri dari konstitusi sebagai pondasi, birokrasi sebagai tiang dan dinding, serta kebijakan sebagai atap, perlu didesain ulang karena saat ini ketiganya sudah menyimpang dari cita-cita awal bangsa. di tingkat lokal, gagasan ini juga dapat diterapkan pada kebijakan pemerintah terkait pajak, terutama pajak bumi dan bangunan (pbb) yang sedang menjadi polemik di kota cirebon. ”mengenai kebijakan pajak, negara dari pusat hingga daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, tetapi harus bijak. jangan hanya karena mereka memiliki kewenangan penuh, mereka tidak mempertimbangkan harapan-harapan rakyat,” ujar soenoto. menurutnya, birokrasi mungkin merasa bahwa membuat regulasi adalah tugasnya. namun, apakah kenaikan sebesar 1.000 persen masih bisa dianggap wajar?  “karena prinsip utama hukum adalah salus populi suprema lex, yang berarti keamanan dan keselamatan rakyat adalah yang tertinggi,” ujarnya. baginya, jika tingkat pajak yang tinggi membuat rakyat merasa tidak aman, maka kebijakan pajak dari pusat hingga daerah perlu didesain ulang. ”penerimaan negara melalui pajak, cukai, bea, dan lain-lain, harus direvisi. dari mana saja pendapatan ini berasal, berapa besarnya, berapa targetnya, dan berapa yang harus ditanggung oleh rakyat, semuanya harus adil dan proporsional,” tambahnya. ketika kebijakan dari pusat atau daerah diberlakukan, tentu masyarakat akan bereaksi. reaksi ini bisa berupa demonstrasi, audiensi, petisi, dan sebagainya. ”jadi, kebijakan pajak terkait dengan redesign country management system, kebijakannya harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat,” ujarnya. masih kata soenoto, harus ada manfaat yang dirasakan oleh rakyat dari tingginya pajak ini.  di kota cirebon, warga masih mempertanyakan manfaat apa yang mereka dapatkan meskipun pajak begitu tinggi. ”jalanan masih rusak, masalah sampah juga masih besar, ke mana uang pajak ini digunakan?” tambahnya. dia mengingatkan bahwa rakyat adalah orang tua dan birokrasi adalah anak-anaknya.  jadi, jika anak-anak belum bisa membuat orang tua senang, itu tidak apa-apa, yang penting jangan sampai membuat marah orang tua. oleh karena itu, solusinya adalah pemerintah harus melakukan evaluasi ulang, dan dasar yang digunakan harus jelas.  misalnya, berdasarkan nilai jual objek pajak (njop), padahal bumi dan bangunan adalah milik rakyat dan bukan barang dagangan. ”eksekutif dan legislatif perlu melakukan evaluasi ulang yang proporsional. secara teknis, mereka dapat menghitung dengan menggunakan formula tertentu, yang penting masyarakat merasa puas dan pemerintah bisa bekerja dengan tenang,” tambahnya. (azs)

Tag

• # tokoh pengusaha
• # soenoto
• # pajak bumi
• # pbb

Share

• 
• 
• 
• 
•