PKL Puspa Siliwangi Mengadu ke DPRD

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE didampingi Wakil Ketua Hj Kokom Komariah menerima pengaduan PKL Puspa Siliwangi dan memfasilitasi berdialog dengan Pemda Kuningan.-ist-radar cirebon

Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Puspa Siliwangi mengadu ke wakil rakyat di gedung DPRD Kuningan, Selasa (11/6). Mereka yang datang didampingi sejumlah advota Kuningan yang dipimpin Dadan Somantri Indra Santana, mengadukan kondisi usahanya yang tak lagi mujur setelah direlokasi.

Pimpinan DPRD Kuningan mempersilakan para PKL ini masuk untuk berdialog di ruang sidang utama. Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy SE didampingi Wakil Ketua Hj Kokom Komariah menyambut kedatangan ratusan PKL tersebut. Terlihat juga Ketua Komisi I DPRD Deki Zainal Muttaqin bersama anggota H Purnama.

Sementara dari pihak Pemda Kuningan, hadir Asda II Setda Kuningan H Deden Kurniawan Sopandi AKs MSi, Kepala Diskopdagperin Trisman Supriatna SPd MPd, Kepala Satpol PP dan Kadishub. 

Para pedagang mengeluhkan kondisi sepinya lokasi perdagangan di Puspa Siliwangi sebagai tempat relokasi PKL dari pertokoan Siliwangi dan Tamkot. Akibatnya, mereka merasa sangat keberatan lantaran penghasilan turun drastis yang berdampak pada penghidupan keluarga. 

BACA JUGA:Akhirnya, DLH Angkut Sampah di Sungai Singaraja

"Sepi pisan, kita dagang juga teu pararuguh di Puspa Siliwangi mah. Saya bingung, pembeli sepi sekarang, kebutuhan tidak bisa ditunda. Biaya anak sekolah, kebutuhan sehari-hari juga jadi terganggu, jualannya sepi," papar salah seorang pedagang yang hadir dalam audiensi di gedung DPRD sambil menangis memikirkan nasib keluarga. 

Dalam audiensi PKL dengan Pemda Kuningan yang dimediasi DPRD itu, nyaris terjadi perdebatan panjang antara Asda II Deden Kurniawan dengan Advokat Dadan Somantri. Ketua DPRD Kuningan akhirnya memberi jalan agar masalah tersebut segera dicarikan solusi terbaiknya oleh pemkab.

Asda II Setda Kuningan H Deden Kurniawan Sopandi Aks MSi mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab Kuningan sedang berupaya keras untuk menjadikan lokasi Puspa Siliwangi semakin ramai atau mendatangkan banyak pengunjung. Di antaranya dengan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Disdukcapil, yang secara kebetulan di lokasi kantor Disdukcapil selalu macet dan kewalahan melayani masyarakat. 

"Kita ada pelayanan Adminduk juga di Puspa Siliwangi, juga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sebagai salah satu upaya untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung ke sana," ujar Deden. 

BACA JUGA:Suhendrik Apresissi Gen Z Peduli Lingkungan

Dijelaskan Deden, konsep penataan bukan hanya PKL. Selama ini, PKL beraktivitas di pinggir jalan, sehingga pijakan penataan kota yang dilakukan Pemda Kuningan mengacu pada UU yang ada, termasuk Perda 3/2024 tentang Trantibum yang telah disepakati bersama antara Pemda dan DPRD. 

"Perlu digarisbawahi, ada 2 yang tidak bisa dipisahkan dan menjadi pijakan kami, yaitu penataan dan pemberdayaan," ujarnya. 

Deden juga menyampaikan, saat ini terdapat sebanyak 198 PKL di Puspa Siliwangi. Dan berdasarkan hasil pendataan terakhir, masih terdapat sebanyak 131 PKL belum terrelokasi. Dari hasil rakor, azas proporsional atau keadilan harus dikedepankan, dalam hal ini jangan sampai di satu lokasi ada satu keluarga yang berdagang lebih dari satu lapak. 

Para PKL yang belum terelokasi tersebut, lanjut Deden, yakni pedagang yang saat ini berjejer di pinggir Jalan Otista. Ia memastikan pihak Sat Pol PP tidak menyentuh para PKL di lokasi tersebut. 

Tag
Share