Tombokan Posyandu Diganti

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Kamis , 23 May 2024 - 17:40

Ilustrasi-ist-

tombokan posyandu diganti                             cirebon - anggaran untuk kebutuhan pemberian makanan tambahan (pmt) hingga akhir mei ini belum bisa diserap, namun diharapkan tidak mengurangi semangat para kader posyandu dalam memberikan pmt di setiap kegiatan.
seperti diketahui, sejak awal tahun, mayoritas posyandu dalam menyediakan pmt terpaksa menggunakan dana talangan. 
beberapa kelompok posyandu bahkan meminjam ke koperasi warga agar penyaluran pmt tetap berjalan.
untuk posyandu yang telah menyediakan fasilitas pmt secara tombokan atau memakai dana talangan, biaya tersebut akan diganti ketika anggaran pmt sudah bisa disalurkan.
kadinkes kota cirebon, dr hj siti maria listiyawati, mm, menjelaskan bahwa para kader posyandu yang telah menggunakan dana talangan selama lima bulan terakhir bisa mengajukan penggantian asal laporan administrasinya lengkap dan jelas.
“yang menggunakan dana talangan akan dicairkan untuk bulan 1 sampai 5, jadi bisa dibayarkan, asalkan laporan pertanggungjawabannya benar dan sesuai,” ujarnya.
terkait persoalan ini, pihaknya berharap alokasi anggaran untuk penyediaan pmt bisa langsung digunakan sejak januari. namun, proses pencairannya diatur ketat karena pendanaannya bukan bersumber dari apbd kota.
dia menjelaskan bahwa dana untuk penyediaan pmt di posyandu bersifat stimulan dan pendanaannya bersumber dari dana alokasi umum (dau) spesifik tahun 2024. proses pengunduhan dau spesifik dari pusat baru selesai dan ditandatangani pada tanggal 30 april lalu.
proses pengunduhannya baru diinformasikan kepada dinas kesehatan untuk menyiapkan pengajuan pencairan yang baru dilakukan pada minggu pertama mei 2024 ini.
“awalnya kami berharap tanggal 9 mei bisa cair, tapi ternyata sampai sekarang belum. kemarin, pada hari senin, kami sudah memproses pencairannya. jadi kami sama sekali tidak berniat menahan,” sebut dr. maria.
diberitakan sebelumnya, upaya pemerintah dalam menekan angka stunting menemui kendala. pasalnya, di lapangan para kader posyandu sebagai garda terdepan pengentasan stunting terkendala keterlambatan dropping pemberian makanan tambahan (pmt).
padahal, pmt ini sangat penting disalurkan dalam kegiatan posyandu yang digelar oleh para kader untuk menunjang gizi balita. namun, sampai bulan mei ini, pmt belum juga turun.
di sisi lain, kegiatan posyandu harus tetap berjalan. sehingga, selama lima bulan ini, ketika melaksanakan kegiatan posyandu di lapangan, para kader terpaksa harus mencari dana talangan untuk memenuhi pmt bagi balita.
selama lima bulan melaksanakan posyandu di tahun 2024 ini, para kader berusaha menalangi kebutuhan penyediaan pmt.
ketua lpm kelurahan kejaksan, arie setyawan, menjelaskan bahwa keluhan ini muncul saat rakor lintas sektor di kelurahan kejaksan beberapa waktu lalu.
“di tengah gencarnya upaya pemkot menekan angka prevalensi stunting, miris bahwa anggaran untuk intervensi gizi melalui pmt malah tak turun-turun,” ujar arie setyawan, senin 20 mei.
dia menyebutkan bahwa kelurahan kejaksan memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di kota cirebon, dengan angka 21,98 persen.
namun, intervensi melalui pmt dalam program posyandu ini seperti tidak diperhatikan, sehingga selama lima bulan melaksanakan posyandu, para kader terpaksa menggunakan dana pribadi, urunan, bahkan dana pinjaman ke koperasi.
“penurunan stunting ini masuk dalam rpd 2024-2026, tapi dukungan untuk pmt saja seperti ini,” keluh arie.
dia mengaku bahwa ketika berkoordinasi dengan posyandu di kelurahan-kelurahan lainnya, ternyata kasusnya sama, di mana anggaran untuk pmt yang turun dari apbd melalui dinas kesehatan sampai lima kali posyandu belum juga direalisasikan.
“per posyandu ada anggarannya 300 ribu rupiah. di kota cirebon ada 345 posyandu, sehingga untuk pmt satu bulan perlu 103.500.000 rupiah. dari januari hingga sekarang sudah lima bulan, berarti sudah mencapai 500 juta rupiah,” jelas arie.
beberapa kader yang masih ingin berjuang pun terpaksa melakukan merger posyandu, dengan maksud agar biaya untuk pmt tidak terlalu besar, tetapi kualitas pmt akan berkurang.
“para kader mengantisipasi dengan menggabungkan posyandu sementara. namun, ada juga yang sudah lima bulan menggunakan dana pribadi, bulan depan mereka mungkin sudah tidak mampu lagi,” imbuhnya. (azs)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 24 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan