Pemkot Belum Bisa Tambah PJU

CIREBON - Penerangan jalan umum (PJU) di Kota Cirebon tidak mengalami penambahan dalam beberapa tahun terakhir, akibat keterbatasan anggaran. 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon memastikan bahwa pada tahun ini, tidak ada kegiatan penambahan konstruksi titik PJU di Kota Cirebon.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon Drs Andi Armawan MSi, menjelaskan bahwa pihaknya masih berfokus pada kegiatan pemeliharaan dan perawatan PJU saja. 

Penambahan titik konstruksi PJU sudah beberapa tahun ini tidak terpenuhi karena anggarannya terbatas.

“Sejak awal pandemi Covid-19, kita sudah merencanakan penambahan titik PJU, tetapi terkena refocusing anggaran. Sampai tahun ini, belum ada alokasi untuk kegiatan penambahan PJU,” ujar Andi Armawan kemarin 28 April.

Meskipun belum memungkinkan menanggarkan penambahan PJU dari APBD Kota Cirebon, pihaknya telah beberapa kali mencoba mengajukan bantuan keuangan dari pusat maupun provinsi untuk penambahan titik PJU.

Namun, permohonan bantuan pendanaan PJU dari pusat dan provinsi tampaknya belum dikabulkan hingga tahun 2024. 

Beberapa daerah tetangga seperti Kuningan dan Kabupaten Cirebon pernah mendapatkan bantuan keuangan untuk penambahan titik PJU.

Andi mengakui bahwa dari 8.048 titik PJU yang dikelola oleh Dishub Kota Cirebon, tidak semuanya dalam kondisi baik. Beberapa di antaranya bahkan rusak atau dalam kondisi sedang.

Meskipun demikian, pihaknya terus melakukan upaya pemeliharaan secara bertahap berdasarkan laporan dari warga maupun hasil inventarisasi petugas di UPT PJU. 

Namun, untuk kondisi kerusakan yang cukup berat tidak bisa langsung diperbaiki karena terkendala oleh spare part.

Contohnya, untuk PJU yang menggunakan tenaga surya, ketika panel surya atau baterai penyimpanan daya rusak, perbaikannya memakan waktu karena harus mencari spare part yang sesuai terlebih dahulu.

Selain itu, untuk menjaga agar penerangan jalan di Kota Cirebon tetap optimal, pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola jalan nasional dan provinsi. 

Ketika PJU rusak atau mati di ruas jalan nasional atau provinsi, akan dilaporkan agar segera ditangani.