3.766 PPPK Kemenag Resmi Dilantik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani melantik 3.766 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Mereka bertugas pada satuan kerja Kemenag yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Pelantikan dilaksanakan secara hybird (daring dan luring), dipusatkan pada Operation Room kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. “Saya ingin seluruh ASN Kementerian Agama bertransformasi menjadi ASN yang Smart dan Moderat," pesan Sekjen Ali Ramdhani, Senin (22/4/2024).

Menurutnya, ada sejumlah ciri khas ASN yang Smart, yaitu: berintegritas, nasionalis, profesional, memiliki wawasan global, memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan kemampuan berbahasa yang baik, pelayanan prima, berjejaring, dan memiliki jiwa etrepreneurship.

“Berjalan seiring dengan sikap moderat, memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, sikap toleran, anti terhadap kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya," sebut Ali Ramdhanu, dikutip dari laman resmi Kemenag.

BACA JUGA:Jadon Sancho Mau Kembali Ke Manchester United Dengan DUA Syarat: Satu Pecat Ten Hag, Satunya...

Sekjen mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK yang dilantik. Menurutnya, pengangkatan PPPK ini merupakan apresiasi dan dukungan negara untuk tenaga-tenaga honorer yang selama ini telah mengabdikan dirinya untuk berjuang hingga pojok-pojok negeri.

Selain PPPK yang berasal dari tenaga honorer, Sekjen juga mengapresiasi PPPK yang berasal dari pelamar umum. Bagi Sekjen, perjuangan mereka menjadi satu dari ratusan ribu pelamar untuk bergabung di Kemenag merupakan ikhtiar yang luar biasa.

“Dengan kekuatan aparatur yang besar Kementerian Agama harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memberikan layanan terbaik. Layanan dasar, seperti bimbingan masyarakat, layanan haji, layanan pendidikan agama dan keagamaan, layanan KUA, layanan produk halal, serta layanan-layanan dasar lainnya harus dijamin dan dirasakan dampaknya untuk umat," tutup Sekjen.

Turut hadir, Kepala Biro Pegawaian Wawan Djunaedi, Kepala Biro Perencanaan Muhamad Iqbal, dan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Subarja. (rc)