MK Tolak Gugatan 01 dan 03, Prabowo-Gibran Tinggal Menunggu Pelantikan

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 22 Apr 2024 - 19:17

Prabowo-Gibran kini tinggal menunggu waktu pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.-dok jpnn-radar cirebon

JAKARTA- Sengketa Pilpres 2024 tuntas. Pada Senin, 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan 01 Anies-Muhaimin dan pasangan 03 Ganjar-Mahfud MD. Dengan demikian, pasangan 02 Prabowo-Gibran tinggal menunggu waktu pelantikan.

Dalam sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi, Ketua Hakim MK Suhartoyo mengatakan seluruh gugatan pihak pemohon ditolak. “Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK menilai seluruh dalil yang diajukan, baik oleh Anies-Muhaimin maupun Prabowo-Gibran, tidak terbukti atau kurang bukti. Beberapa di antaranya terkait cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Berikutnya, soal intervensi Presiden Jokowi dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, soal bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.

Perlu diketahui, ada lima hakim yang menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD. Yakni hakim Suhartoyo, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Dan, terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengketa Pilpres 2024 ini. Ketiga hakim tersebut adalah Enny Nubaningsih, Saldi Isra, dan Arief Hidayat.

Dalam pemaparan dissenting opinion, Saldi Isra menyampaikan bahwa seharusnya Majelis Hakim MK melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dengan pertimbangan adanya dalil Pemohon berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi apparat atau aparatur negara atau penyelenggara negara.

“Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas," kata Saldi Isra dalam keterangannya di persidangan.

Menurutnya, konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Ia menilai seharusnya majelis hakim memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu wajib didahulukan.

“Oleh karena itu, sebagai seorang hakim, saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materil yang secara ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt," kata Saldi.

Saldi menambahkan, hakim MK perlu memutuskan dengan bukti yang kuat disertai fakta hukum di persidangan. “Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945," tutup Saldi.

FINAL DAN MENGIKAT
Terpisah, Pembina Laskar Prabowo 08 Nasional, Anwar Husin, sejak awal meyakini putusan majelis hakim MK tidak akan mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang pemenang Pilpres 2024.

mk tolak gugatan 01 dan 03, prabowo-gibran tinggal menunggu pelantikan                            jakarta- sengketa pilpres 2024 tuntas. pada senin, 22 april 2024, mahkamah konstitusi (mk) menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan 01 anies-muhaimin dan pasangan 03 ganjar-mahfud md. dengan demikian, pasangan 02 prabowo-gibran tinggal menunggu waktu pelantikan.
dalam sidang yang berlangsung di gedung mahkamah konstitusi, ketua hakim mk suhartoyo mengatakan seluruh gugatan pihak pemohon ditolak. “dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata suhartoyo.
dalam pertimbangannya, majelis hakim mk menilai seluruh dalil yang diajukan, baik oleh anies-muhaimin maupun prabowo-gibran, tidak terbukti atau kurang bukti. beberapa di antaranya terkait cawe-cawe presiden jokowi di pilpres 2024.
berikutnya, soal intervensi presiden jokowi dalam pencalonan gibran rakabuming raka sebagai cawapres, soal bansos untuk mendongkrak suara, dan pengerahan aparat negara untuk memenangkan salah satu paslon.
baca juga:jadon sancho mau kembali ke manchester united dengan dua syarat: satu pecat ten hag, satunya...
perlu diketahui, ada lima hakim yang menolak gugatan anies-muhaimin dan ganjar-mahfud md. yakni hakim suhartoyo, daniel yusmic pancastaki foekh, guntur hamzah, ridwan mansyur, dan arsul sani.
dan, terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengketa pilpres 2024 ini. ketiga hakim tersebut adalah enny nubaningsih, saldi isra, dan arief hidayat.
dalam pemaparan dissenting opinion, saldi isra menyampaikan bahwa seharusnya majelis hakim mk melakukan pemungutan suara ulang atau psu dengan pertimbangan adanya dalil pemohon berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi apparat atau aparatur negara atau penyelenggara negara.
“demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil maka seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas," kata saldi isra dalam keterangannya di persidangan.
baca juga:cetak sejarah lolos ke perempat final piala asia u-23, marselino ferdinan ungkap kunci keberhasilan
menurutnya, konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. ia menilai seharusnya majelis hakim memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemilu wajib didahulukan.
“oleh karena itu, sebagai seorang hakim, saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materil yang secara ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt," kata saldi.
saldi menambahkan, hakim mk perlu memutuskan dengan bukti yang kuat disertai fakta hukum di persidangan. “namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. akan tetapi seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat pasal 24 c ayat (1) uud 1945," tutup saldi.
final dan mengikatterpisah, pembina laskar prabowo 08 nasional, anwar husin, sejak awal meyakini putusan majelis hakim mk tidak akan mendiskualifikasi dan menetapkan pasangan prabowo-gibran sebagai pemenang pemenang pilpres 2024.
baca juga:pkbm cinta damai buka ppdb paket abc dan home schooling
“pasalnya prabowo-gibran telah memenangkan pemilu dengan selisih suara yang sangat telak dengan pasang calon capres-cawapres nomor urut 01 dan 03. di mana prabowo-gibran memperoleh suara 96.214.691 suara (58,58 persen), sementara pasangan anies-muhaimin 40.971.906 suara (24,95 persen), sedangkan ganjar-mahfud hanya mendapatkan 27.040.878 suara (16,47 persen)," kata anwar husin di jakarta pada senin, 22 april 2024.
anwar husin menjelaskan perolehan suara prabowo-gibran sangat jauh dibandingkan dengan 2 paslon lainnya. sementara gugatan sengketa pilpres yang diajukan paslon nomor urut 2 ataupun 3 tidak menyentuh kepada perkara sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksudkan di dalam undang-undang.
“untuk itu kami yakin apa pun putusan mahkamah konstitusi sifatnya adalah final binding (mengikat). apapun yang diputuskan tidak boleh diganggu gugat kita harus menghormatinya. jika demikian adanya, maka biarkan prabowo-gibran dilantik pada bulan oktober mendatang untuk memimpin menuju indonesia emas," tegas ketua umum indonesia maju 34 itu.
sementara itu, dengan ditolaknya gugatan terkait sengketa pilpres 2024, maka prabowo subianto dan gibran rakabuming raka tinggal menunggu jadwal pelantikan saja.
baca juga:cetak 2 gol lawang nashville sc, messi antarkan inter miami ke puncak klasemen wilayah timur mls
sesuai jadwal pelantikan hasil pemilu 2024, maka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pilpres 2024 akan dilaksanakan pada minggu, 20 oktober 2024.
sementara pelantikan anggota dpr dan dpd terpilih hasil pileg 2024 dilakukan pada selasa 1, oktober 2024, dan pelantikan anggota dprd provinsi dan dprd kabupaten/kota disesuaikan dengan masa jabatan masing-masing anggota dprd provinsi dan kabupaten/kota.
terima putusan mkterpisah, ketua umum partai nasdem surya paloh mengatakan keputusan mk ini merupakan perjuangan semua pihak untuk menjaga demokrasi di indonesia. “sebuah episode perjalanan kita semua, untuk tetap berupaya menjaga agar sistem dan pelaksanaan demokrasi kita miliki ini tetap berjalan sebagaimana harapan itu," ucap surya paloh di nasdem tower, jalan gondangdia, jakarta pusat, senin (22/4).
dia menambahkan, sejak awal pihaknya menghormati keputusan kpu yang menetapkan prabowo-gibran sebagai capres dan cawapres terpilih. “saya telah menerima keputusan akhir itu, dan mengucapkan selamat," ujarnya.
baca juga:ra al-biruni inklusi membuka pendaftaran peserta didik baru
lanjut surya paloh, semua pihak kini menghormati dan menghargai keputusan mk ini. “bersamaan dengan itu, saya juga menegaskan bahwa seluruh proses dan upaya mencari rasa keadilan harus bisa kita hargai bersama," ucapnya.
dia pun menegaskan, nasdem sangat menghormati perjuangan yang dilakukan anies-muhaimin dalam mencari keadilan ke mk. “hari ini mk telah berikan keputusan, menolak seluruh gugatan,” terang surya paloh.
“apa sikap saya? saya pikir bagi nasdem ini adalah keputusan final dan mengikat bagi seluruh prosedur hukum yang kita miliki di negeri ini. konsekuensi bagi bangsa, bagi parpol, kita menghormati dan menghargai itu," tutupnya.
sementara itu, paslon nomor urut 3, ganjar pranowo-mahfud md menerima apapun yang telah diputuskan oleh mk. hal ini semata-mata demi menjaga keadaban hukum di indonesia.
baca juga:berjaya di liga voli korea selatan, megawati ’megatron’ bidik gelar juara pro liga bersama jakarta bin
ganjar langsung mengucapkan selamat bekerja kepada pihak yang dinyatakan menang pada sidang phpu pilpres 2024. “saya dan pak mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, apapun keputusan mk, kami sepakat menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang,” kata ganjar di gedung mk, jakarta, senin (22/4).
ia berharap pemenang pilpres 2024 bisa menjalankan amanah dengan baik dan menunaikan pekerjaan rumah (pr) republik indonesia. “mudah-mudahan pr-pr bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” harapnya.
ganjar juga berterima kasih kepada para hakim mk yang telah menyidangkan perkara sengketa hasil pilpres 2024. ia juga menghaturkan terima kasih kepada pendukung ganjar-mahfud yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan melalui gugatan phpu pilpres 2024 di mk.
“ya prosesnya sudah berjalan, saya, pak mahfud, dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. saya menyampaikan terima kasih kepada semua pendukung, partai pengusung, tpn, juga masyarakat, dan tentu para hakim,” kata mantan gubernur jawa tengah tersebut.
baca juga:lomba fashion show dan mewarnai hari kartini
senada disampaikan cawapres nomor urut 3, mahfud md kepada wartawan seusai sidang phpu pilpres 2024 di gedung mahkamah konstitusi, jakarta, pada senin sore (22/4). “kalau ada perkara hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. oleh sebab itu, ya kami menerima, demi keadaban hukum,” kata mahfud.
mantan menko polhukam ri ini menyebut, upaya menjaga keadaban hukum itu setidaknya harus ditunjukan dengan sikap sportif. sehingga, ketika proses hukum sudah ditemukan hasilnya maka harus diterima.
“ketika menegakkan hukum harus benar ketika menerima putusan juga harus sportif. sehingga perselisihan itu ya, sudah selesai, harus diakhiri,” ujarnya.
lebih jauh, mahfud md menyatakan bahwa berbagai upaya hukum sudah dilakukan oleh paslon 3 hingga berakhir pada sidang phpu pilpres 2024 di mk. oleh karenanya, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan.
baca juga:tingkatkan ekonomi masyarakat
“pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai, tentang pilpres. tidak ada upaya-upaya hukum lagi. karena keputusan tentang hasil pilpres itu harus melalui mk, kalau tidak ada perkara mk memberitahu ke kpu bahwa tidak ada perkara itu namanya konfirmasi,” kata mantan ketua mk itu.
besok kpu tetapkan presiden-wapres terpilihsementara itu, kpu menegaskan bahwa sk kpu nomor 360 tahun 2024 tentang pengumuman hasil pemilu tetap berlaku dan sah. “sk kpu nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dinyatakan benar dan tetap sah berlaku," terang ketua kpu ri hasyim asy'ari.
selanjutnya, sambung dia, kpu akan melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada rabu, 24 april 2024. penetapan akan digelar di kantor kpu ri mulai pukul 10.00 wib. (rm/jpnn/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 23 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan