Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024: RPH MK Digelar Maraton

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 17 Apr 2024 - 19:08

Jubir MK Fajar Laksono mengatakan 8 hakim konstitusi yang menangani 2 permohonan perkara PHPU Pilpres 2024 telah menggelar RPH sejak 10 hari lalu dan masih akan berlanjut hingga akhir pekan ini.-disway-radar cirebon

jelang putusan sengketa pilpres 2024: rph mk digelar maraton                            jakarta- rapat permusyawaratan hakim (rph) mahkamah konstitusi (mk) digelar maraton selama akhir pekan ini. selanjutnya, mengambil putusan atas permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) presiden dan wakil presiden 2024.
juru bicara mk, fajar laksono, menjelaskan bahwa 8 hakim konstitusi yang menangani 2 permohonan perkara phpu pilpres 2024 telah menggelar rph sejak 10 hari lalu dan masih akan berlanjut hingga akhir pekan ini.
“sampai 21 april 2024 (rph, red). jadi setiap hari diagendakan rph, fokus pembahasan perkara pilpres," kata fajar laksono kepada wartawan di jakarta pada rabu, 17 april 2024, dikutip dari rakyat merdeka online.
dia juga menegaskan, mk punya tenggat waktu jelas dalam menangani perkara phpu. apalagi setelah phpu pilpers 2024 putus, masih ada penanganan phpu untuk pileg 2024. “tetap diagendakan di 22 april 2024 untuk pengumuman putusan mk terhadap perkara phpu pilpres 2024, belum ada perubahan,” terang fajar laksono.
baca juga:pasien curhat pelayanan rawat jalan rumah sakit
“sejauh ini kita agendakan pukul 10.00 wib. tapi pastinya harus kita panggil para pihak 3 hari sebelumnya. tanggal 23 april 2024 nanti kita sudah harus registrasi (phpu) pileg. tapi mulai hari ini diagendakan rph terus, setiap hari,” tandas fajar laksono.
amicus curiae megawatisementara itu, langkah presiden ke-5 ri sekaligus ketua umum pdip, megawati soekarnoputri, yang mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa pilpres di mk, direspons beragam sebagian kalangan.
respons terbaru darianies baswedan. menurutnya, langkah megawati menjadi bukti betapa seriusnya dinamika demokrasi saat ini. "ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius," kata anies seperti dikutip melalui keterangan resminya pada rabu 17 april 2024.
menurut gubernur dki jakarta periode 2017-2022 itu, indonesia kini ada di persimpangan jalan. keputusan mk dianggap anies akan menentukan nasib demokrasi indonesia ke depan. apakah akan mundur ke era orde baru di mana segalanya serba diatur atau melanjutkan amanat reformasi.
baca juga:pola konsumsi masyarakat berubah setelah lewati pandemi
“beliau (megawati) merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor karena semua sudah tau hasil," imbuhnya.
mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu berharap, pandangan megawati soekarnoputri ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu). “ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian," tandas anies baswedan.
sementara itu, dpp partai gerindra merespons santai langkah ketua umum pdip, megawati soekarnoputri, yang bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada persidangan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi (mk).
ketua harian dpp partai gerindra, sufmi dasco ahmad, mengatakan amicus curiae tidak masuk pertimbangan hakim mk dalam memutuskan perkara phpu pilpres 2024, yang diajukan paslon anies-muhaimin dan ganjar-mahfud.
baca juga:disnaker tingkatkan mutu lpk
“undang undang mk maupun di dalam uu pemilu tidak ada yang namanya amicus curiae dimasukan ke dalam perimbangan-pertimbangan hakim,” kata dasco kepada wartawan, di kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu (17/4/2024).
lagi pula, kata dia, amicus curiae itu seharusnya diajukan pihak yang tidak terkait dengan perkara phpu pilpres 2024. terlebih hal-hal yang didalilkan dalam amicus curiae tak terbukti di persidangan mk.
“untuk itu, sebagai substansi kita sudah sama-sama tahu, bahwa apa yang dituangkan dalam amicus curiae juga sudah disampaikan kuasa hukum dari paslon nomor 3, dan sudah  terpatahkan dalam sidang mk,” kata wakil ketua dpr itu. (rm/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 18 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan