Apresiasi Untuk Kuwu yang Lunas PBB, Pemkab Cirebon Siapkan 99 Kursi Umrah

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 04 Apr 2024 - 09:00

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg memberikan hadiah berupa undian umrah bagi kuwu yang desanya optimal mengumpulkan pajak.-dokumen -tangkapan layar

apresiasi untuk kuwu yang lunas pbb, pemkab cirebon siapkan 99 kursi umrah                            cirebon- badan pendapatan daerah (bapenda) memberikan reward atau hadiah umrah untuk puluhan kuwu untuk tahun pengumpulan pbb 2021, 2022, dan 2023.
kuwu ini membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak bumi dan bangunan (pbb) dari masyarakat.
jelas kiprah pemerintah desa ini sangat vital bagi pemkab cirebon. 
baca juga:sarpras untuk mudik lancar
atas kinerja optimalnya dalam mengumpulkan pbb. 
bupati cirebon drs h imron mag menyampaikan, pajak mempunyai kontribusi besar untuk pembangunan di kabupaten cirebon.
“saya apresiasi sekali dengan kinerja para kuwu dan perangkat desa, terima kasih karena sudah mencurahkan segenap tenaganya untuk mengumpulkan pajak yang nantinya uang ini akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan,” ujar bupati imron.
baca juga:dicairkan bertahap sebelum cuti bersama
menurutnya, pemkab cirebon memberikan apresiasi untuk para kuwu yang capaian pbb nya positif untuk tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023. 
“tapi tentunya tidak semua, tidak semuanya diberangkatkan karena keterbatasan alokasi anggaran, makanya sekarang diundi siapa saja yang bisa berangkat,” imbuhnya.
sementara itu, kepala bapenda kabupaten cirebon, drs h rahmat sutrisno msi menyebut pihaknya menyiapkan alokasi anggaran untuk 99 kursi umrah bagi para pemenang. 
baca juga:masuk kategori miskin ekstrem
dijelaskannya, ada beberapa kategori undian, ada lunas tercepat, lunas berturut-turut dan lainnya.
“hasil kesepakatan karena undiannya tiga periode maka jika ada desa atau kuwu yang menandapatkan lebih dari satu kursi maka kursi sisanya akan diberikan kepada perangkat desa,” ujar rahmat.
“karena ini kan kinerja desa, tidak boleh untuk keluarga, hanya untuk kuwu dan perangkat, jadi kalau ada desa dapat lebih dari satu kursi maka sisanya menjadi hak dari perangkat desa,” ungkapnya.