Nasib Politik Bahasa yang “Dipaksa” Tertidur

nasib politik bahasa yang “dipaksa” tertidur oleh: muhammad guruh nuary* jika ditanya menggunakan artificial intelligence (ai), apa pentingnya bahasa? mayoritas ai akan memaparkan jika bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai posisi penting sama halnya seperti bernapas.  lantas kemudian, dari jawaban kecerdasan buatan itu saya kemudian berpikir, meski napas dengan berbahasa adalah dua keluaran yang berbeda, namun keduanya memang melewati proses biologis dari tubuh kita. bukan bermaksud menyandarkan sepenuhnya pada ai, akan tetapi jika berbahasa dirasa penting, maka seharusnya dan semestinya indonesia punya peraturan yang bisa mengintegrasikan setidaknya tiga bahasa yakni bahasa daerah, bahasa indonesia dan bahasa asing dalam hal ini bahasa inggris.  baca juga:warga binaan lapas kelas 1 cirebon semangat belajar ilmu agama islam namun, semua itu hanya keniscayaan yang mungkin tidak pernah akan terwujud. sebab bahasa, bisa jadi dianggap hanya unit terkecil dari sebuah peristiwa sehari-hari. padahal disadari atau tidak, banyak persoalan yang timbul ketika pemerintah tidak serius menganggap bahasa hanya sebagai objek yang remeh-temeh.  adanya undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara dan diperkuat dalam peraturan presiden (perpres) nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa, tidak membuat masyarakat secara otomatis bisa memisahkan antara ketiga bahasa yang sudah penulis jelaskan di atas.  di sisi lain, regulasi ini terbilang lemah dari segi implementasinya, meskipun diatur dalam perpres itu pada pasal 23 ayat 4 yang membolehkan penggunaan bahasa asing agar dapat mendukung kemampuan peserta didik, sayangnya dari undang-undang yang diperkuat perpres itu, tidak kemudian turun dan diejawantahkan kepada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud).  baca juga:polres indramayu gelar program mudik gratis maka, harus diakui jika regulasi yang tercetus, hanya sebatas demi embel-embel rasa “nasionalisme”. bahkan secara ekstrem bisa penulis sampaikan jika pemerintah dalam hal ini tidak menginginkan masyarakatnya yang heterogen untuk bisa menguasai berbagai bahasa, yang secara global, paling penting tentu bahasa inggris.  padahal, pemerintah mestinya melek tentang bagaimana posisi indonesia dari aspek bahasa. menurut lingkar model kachru yang tenar pada era 1990, indonesia berada di lingkaran paling luar, yakni di bagian ‘expanding circle’, karena memiliki kebijakan bahasa inggris sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa kedua.  oleh sebab itu, segala bentuk pendidikan, landasan kita tetap mengacu pada undang-undang yakni bahasa indonesia. di sisi lain, sayangnya, indonesia sebagai negara yang besar tidak mampu memberikan aturan standar yang memadai agar secara implementasinya, masyarakat mampu mempunyai keterbacaan teks dan kemampuan berbahasa asing dengan baik.  baca juga:kemenag isi ramadan dengan berbagi kegiatan belum lagi, dunia saat ini juga memiliki konsep borderless alias tanpa batas. yang mana, media sosial adalah pengantar terseksi saat ini bagi indonesia bisa menjadi salah satu warga dunia yang berpengaruh. sungguh sayang, problematikanya adalah tidak semua masyarakat indonesia yang mempunyai media sosial mampu berbahasa inggris.   hal ini terpampang dalam data yang dikeluarkan oleh ef english proficiency index (ef epi) pada tahun 2022 lalu. ef epi mengukur kemampuan berbahasa inggris bagi warga negara yang berada pada non-bahasa inggris di seluruh dunia dengan lima kategori kecakapan yaitu very high proficiency, high proficiency, moderate proficiency, low proficiency, dan very low proficiency. baca juga:dprd kabupaten indramayu terima lkpj tahun 2023 ironinya, kemampuan berbahasa inggris orang indonesia berada di urutan ke-81 dari 111 negara yang disurvei. jika dikerucutkan, pada tingkat asia tenggara, indonesia jauh dari singapura yang bercokol di peringkat 1, disusul dengan filipina, kemudian malaysia, lalu vietnam dan indonesia hanya di peringkat kelima. mungkin bisa sedikit berbangga karena indonesia lebih unggul ketimbang myanmar (6), thailand (7), kambodia (8), dan laos (9).  kendati demikian, memang faktor historis juga tak bisa dilepas dari pengaruh inggris dan sekutunya amerika serikat yang mengiringi kemampuan berbahasa negara-negara yang berada di atas indonesia. meski begitu, penulis tak ingin terus meromantisasi “penyesalan historis” seolah-olah kemudian kita berandai-andai ‘coba dulu kita dijajah inggris, pasti lancar bahasa inggris’, tentu itu bukan juga pilihan yang bijak. baca juga:capaian program unggulan dekat, 3.247 pju terpasang di wilayah indramayu terlepas dari regulasi dan data yang penulis coba hamparkan, sekarang kita jamah juga kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (kemendikbudristek) dalam peranannya sudah sejauh mana untuk perkembangan bahasa asing dalam hal ini bahasa inggris.  sempat gemuruh kritik berdatangan saat bahasa inggris di tingkat sd (saat itu masih kemendikbud), ketika kurikulum 2013, hanya dijadikan ekstrakurikuler dan mata pelajaran pilihan artinya diterapkan atau tidak itu tergantung pihak sekolah.  kemudian merdeka belajar pun mengadopsi hal yang serupa sebelum akhirnya direvisi dan kini bahasa inggris menjadi mata pelajaran wajib untuk tingkat sd yang dimulai dari kelas 3. alasan kemendikbudristek karena memikirkan mereka yang sekolah di pelosok. meski benar, namun terdengar naif.  baca juga:sangat minim, anggaran pemeliharaan jalan dari sebelumnya rp5 miliar dipangkas menjadi rp3 miliar bahkan di tingkat smp dan sma yang tadinya 4 jam dalam sepekan, hanya menjadi 2 jam saja. kurikulum merdeka belajar masih tetap mengadopsi hal yang sama, hanya 2 jam per pekan. imbasnya, bahasa inggris peserta didik kita menjadi amat lemah, pasif dan tidak konstruktif bagi perkembangan dan penguasaan bahasa asing mereka.  belum lagi, kemendikbudristek mestinya malu,  serangan-serangan sekolah yang dahulu berani membangun dengan menyematkan ‘international school’. sekarang agak lebih halus dengan mengikuti aturan untuk diganti menjadi satuan pendidikan kerja sama (spk), dengan cerdiknya sekolah-sekolah ini menerapkan diksi ‘nasional plus’, yang dijual tentu ditambah yakni ‘cambridge curriculum’ yang terintegrasi kurikulum nasional.  baca juga:berada di pusat kota jatibarang dan depan stasiun, rth jatibarang enak buat ngabuburit bukan jadi soal apapun yang mereka jual, hanya saja, langkah berani yang diambil adalah mereka mampu menerapkan ‘english as medium of instruction’ (emi). pembiasaan yang dibangun dan bahasa inggris sebagai tumpuan berbahasa di sekolah, merupakan langkah maju untuk mengubah cara pandang dalam berbahasa. penerapan semacam emi ini, bukan hanya berpengaruh signifikan kepada siswa dalam berbahasa, tetapi juga dalam satu ekosistem utuh di sekolah sebagai tempat belajar dan berkembang. tanpa kehilangan identitas sebagai warga nkri yang berbahasa satu bahasa indonesia, yang sudah dicetuskan sejak 1928 lalu oleh para pemuda.  baca juga:gawat dbd sudah makan korban, siswa sd meninggal dunia di majalengka implikasi yang terjadi jika adanya harmonisasi bahasa daerah, bahasa nasional dengan bahasa asing yakni bahasa inggris, kemampuan literasi bangsa pun akan meningkat. ditambah ketimpangan yang terjadi saat ini bisa saja mereda seiring perbaikan regulasi bahasa yang seharusnya bisa dilihat secara gamblang oleh kemendikbudristek.  sebab, menguasai bahasa asing agaknya naif juga jika hanya diajarkan 2 jam per pekan. sebagai bahasa asing, setidaknya bahasa inggris seyogianya digunakan dalam lingkup pendidikan. ditambah, sekolah yang menerapkan nasional plus, sejak paud dan tk, anak-anak didik sudah terbiasa mendengar multi bahasa dari gurunya.  baca juga:pasar murah bakal digelar 4 kali, catat lokasi dan tanggalnya jika kemudian kemendikbudristek masih seperti sekarang, tidak memikirkan bagaimana politik bahasa harus diregulasikan sesuai penempatannya, maka tidak heran jika penulis berasumsi bahwa kemendikbudristek sengaja membuat literasi anak-anak kita lemah. ironisnya memang, sekolah yang sudah menerapkan emi ini lebih elite dan mahal ketimbang sekolah negeri yang diromantisasikan sebagai konotasi pas-pasan dan tidak mempunyai langkah maju ke depan untuk sekadar regulasi berbahasa.  jadi, pemerintah secara umum dan kemendikbudristek khususnya, harus melihat secara jeli bahwa negara yang bahasa asingnya mumpuni, akan menghasilkan literasi yang tergolong tinggi. singapura telah membuktikannya, indonesia kapan ambil aksi? (*) penulis adalah dosen pg-paud universitas muhammadiyah tangerang & mahasiswa s3 dltbi unika atma jaya

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•