BPKP Awasi Layanan Sertifikasi Halal Kemenag, Ada Kelebihan Tagihan

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Kamis , 21 Mar 2024 - 15:54

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendukung penyelenggaraan layanan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Dukungan BPKP diwujudkan melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan sertifikasi halal BPJPH terutama bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK).

“Pemberdayaan dan penguatan UMKM menjadi salah satu fokus pengawasan. Khususnya dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) 2024 BPKP, Peningkatan Daya Saing UMKM menjadi salah satu topik pengawasan dalam rangka transformasi ekonomi bangsa,” kata Deputi Pengawasan Bidang PIP Bidang Polhukam BPKP Iwan Taufiq Purwanto, Kamis (21/3).

Peningkatan jumlah pelaku UMK yang mengajukan sertifikat halal membuktikan pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Tingginya angka pengajuan sertifikat halal gratis dari pelaku UMK yang disambut dengan komitmen pelayanan BPJPH, menyebabkan jumlah sertifikasi halal yang diselesaikan melalui mekanisme self declare melewati ketersediaan anggaran negara.

Akibatnya, terdapat kelebihan tagihan biaya sertifikasi dari anggaran yang tersedia. Selanjutnya untuk proses penyelesaiannya, reviu BPKP menjadi prasyarat dari Kementerian Keuangan atas pencairan biaya sertifikasi halal.

“Dari hasil review atas tagihan tunggakan, kami masih menemukan beberapa hal yang harus diklarifikasi. Namun untuk mempercepat proses pencairan tunggakan, hasil reviu akan disampaikan bertahap khusus untuk tagihan yang sudah lengkap dan tidak memerlukan klarifikasi lebih lanjut,” ujar Iwan.

Dia juga mengharapkan kerja sama pengawasan dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Iwan juga mengungkapkan harapan terhadap hasil sertifikasi halal agar BPJPH senantiasa melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap hasil sertifikasi halal yang telah dilaksanakan.

“Hal ini penting agar masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, mendapat kepastian atas makanan dan minuman yang dikonsumsinya,” ungkap Iwan.

Merespon hal itu, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikanz apresiasi atas komitmen pengawasan BPKP kepada pemberdayaan UMKM. Aqil mengungkapkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki regulasi yang mewajibkan pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan bagi masyarakat Muslimnya.

BACA JUGA:PDIP Kembali Usung Nina Agustina

"Negara-negara lain, seperti Malaysia, sertifikasi kehalalan dilakukan secara voluntery (suka rela) oleh masyarakatnya sendiri. Dengan kondisi ini, Pemerintah Indonesia melalui sertifikasi halal dapat memberikan manfaat bagi UMK," ungkap Aqil. (jpnn)

bpkp awasi layanan sertifikasi halal kemenag, ada kelebihan tagihan                            badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) mendukung penyelenggaraan layanan sertifikasi halal oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kementerian agama. dukungan bpkp diwujudkan melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan sertifikasi halal bpjph terutama bagi pelaku usaha mikro kecil (umk). 
“pemberdayaan dan penguatan umkm menjadi salah satu fokus pengawasan. khususnya dalam agenda prioritas pengawasan (app) 2024 bpkp, peningkatan daya saing umkm menjadi salah satu topik pengawasan dalam rangka transformasi ekonomi bangsa,” kata deputi pengawasan bidang pip bidang polhukam bpkp iwan taufiq purwanto, kamis (21/3).
peningkatan jumlah pelaku umk yang mengajukan sertifikat halal membuktikan pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. tingginya angka pengajuan sertifikat halal gratis dari pelaku umk yang disambut dengan komitmen pelayanan bpjph, menyebabkan jumlah sertifikasi halal yang diselesaikan melalui mekanisme self declare melewati ketersediaan anggaran negara. 
akibatnya, terdapat kelebihan tagihan biaya sertifikasi dari anggaran yang tersedia. selanjutnya untuk proses penyelesaiannya, reviu bpkp menjadi prasyarat dari kementerian keuangan atas pencairan biaya sertifikasi halal.
baca juga:sejumlah pejabat eselon ii hingga iv bergeser
“dari hasil review atas tagihan tunggakan, kami masih menemukan beberapa hal yang harus diklarifikasi. namun untuk mempercepat proses pencairan tunggakan, hasil reviu akan disampaikan bertahap khusus untuk tagihan yang sudah lengkap dan tidak memerlukan klarifikasi lebih lanjut,” ujar iwan. 
dia juga mengharapkan kerja sama pengawasan dari inspektorat jenderal (itjen) kemenag sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (apip). iwan juga mengungkapkan harapan terhadap hasil sertifikasi halal agar bpjph senantiasa melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap hasil sertifikasi halal yang telah dilaksanakan. 
“hal ini penting agar masyarakat, khususnya masyarakat muslim, mendapat kepastian atas makanan dan minuman yang dikonsumsinya,” ungkap iwan.
merespon hal itu, kepala bpjph muhammad aqil irham menyampaikanz apresiasi atas komitmen pengawasan bpkp kepada pemberdayaan umkm. aqil mengungkapkan bahwa indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki regulasi yang mewajibkan pelaksanaan sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan bagi masyarakat muslimnya. 
baca juga:pdip kembali usung nina agustina
"negara-negara lain, seperti malaysia, sertifikasi kehalalan dilakukan secara voluntery (suka rela) oleh masyarakatnya sendiri. dengan kondisi ini, pemerintah indonesia melalui sertifikasi halal dapat memberikan manfaat bagi umk," ungkap aqil. (jpnn)

Tag

Share