Outlet Pelayanan Masih Kosong

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 07 Mar 2024 - 18:25

MASIH KOSONG: Layanan MPP di kabupaten Cirebon masih belum maksimal. Terlihat, otlet MPP masih terlihat kosong.-samsul huda-radar cirebon

“Ini kembali, kepada regulasi yang tidak jelas, yang harusnya menegaskan bahwa semua perizinan harus satu pintu dan selesai di MPP,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono ST mengatakan, terkait regulasi MPP sejak awal sudah ditentukan oleh pusat. Hal itu tertuang dalam Permendagri nomor 25 tahun 2021, tentang DPMPTSP. Lalu ada juga Permen-RB nomor 29 tahun 2021. Isinya tentang petunjuk tekhnis penyelenggaranan MPP. Lalu diperkuat lagi oleh Perpres nomor 89 tahun 2021, tentang penyelenggaran MPP.

“Regulasi itu sejak awal sudah diatur pusat. Lalu ada turunannya yaitu Perbup nomor 61 tahun 2022. Isinya tentang penyelenggaraan MPP. Jadi intinya, keberadaan MPP di Kabupaten Cirebon adalah permintaan pusat,” tandasnya (sam)

outlet pelayanan masih kosong                            cirebon-komisi iii dprd kabupaten cirebon meminta bupati cirebon drs h imron mag tegas terkait pelayanan mall pelayanan publik (mpp) yang terintegrasi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp). 
wakil ketu komisi iii dprd kabupaten cirebon yoga setiawan ssi mengatakan, outlet mpp di dpmptsp belum semuanya terisi. padahal, semua otlet telah disediakan pemerintah daerah. 
harusnya, kata yoga, kehadiran menpan-rb senin (4/3) kemarin itu harus menjadi bahan evaluasi bupati. 
“jadi wajar saja, ketika menpan-rb menyebut pelayanan mpp di kabupaten cirebon tidak maksimal. karena itu adalah kenyataan. bagaimana mau maksimal, sementara bupati imron sendiri sejak mpp berdiri, tidak ada ketegasan dalam membuat regulasi terkait pelayanan mpp,” ujar yoga, kemarin. 
baca juga:bea cukai musnahkan 20 juta batang rokok ilegal
padahal, kata yoga, bupati adalah garda terdepan, untuk melihat maksimal tidaknya pelayanan mpp selama ini. 
meskipun ada pelayanan mpp yang vertikal, tapi tetap ketegasan bupati adalah garda terdepan. “harus ada sanksi yang jelas ketika ada pelayanan publik yang terhambat dan ada skpd yang tidak menempatkan petugasnya di mpp,” ujarnya. 
selama, lanjut yoga, dprd awalnya sudah mendorong untuk membuat mpp. namun, setelah terealisasi ternyata pelayanannya tidak maksimal. 
“jadi pantas saja, menpan-rb menilai pelayanannya tidak maksimal. hal itu juga dibuktikan dengan penilaian pemprov jabar, yang menyebut kabupaten cirebon peringkat ketiga dari bawah dalam urusan pelayanan publik,” tandasnya. 
baca juga:peringatan dini deteksi banjir untuk siapa?
politisi partai hanura itu mengaku ironis, dengan sistim pelayanan mpp saat ini. harusnya, kata yoga, para pemohon izin tidak harus bolak balik ke dinas lainnya.
tapi pada kenyataannya, tetap saja pemohon juga harus mendatangi dinas terkait. padahal aturannya, begitu pemohon datang, tingggal menunggu di gedung mpp, lalu proses bisa selesai.
“contohnya kalau ngurus izin pbg. pemohon tetap saja harus bolak balik ke dinas. jadi buat apa jadi sebenarnya mpp itu. ini kan pakai anggaran yang tidak sedikit. toh tiap hari mpp selalu sepi. bupati harusnya bergerak cepat mencari solusi masalah ini,” imbuhnya.
yoga menambahkan, ada yang salah dalam proses pembuatan mpp. sebab, gedung sudah dibangun, sementara regulasi pelayanan belum juga dibuatkan oleh pemkab cirebon. dengan kata lain, yoga menilai keberadaan mpp sampai saat ini belum ada fungsinya.
baca juga:tingkatkan kamtibmas dengan patroli malam
“ini kembali, kepada regulasi yang tidak jelas, yang harusnya menegaskan bahwa semua perizinan harus satu pintu dan selesai di mpp,” ujarnya. 
sementara itu, kepala dpmptsp kabupaten cirebon, dede sudiono st mengatakan, terkait regulasi mpp sejak awal sudah ditentukan oleh pusat. hal itu tertuang dalam permendagri nomor 25 tahun 2021, tentang  dpmptsp. lalu ada juga permen-rb nomor 29 tahun 2021. isinya tentang petunjuk tekhnis penyelenggaranan mpp. lalu diperkuat lagi oleh perpres nomor 89 tahun 2021, tentang penyelenggaran mpp. 
“regulasi itu sejak awal sudah diatur pusat. lalu ada turunannya yaitu perbup nomor 61 tahun 2022. isinya tentang penyelenggaraan mpp. jadi intinya, keberadaan mpp di kabupaten cirebon adalah permintaan pusat,” tandasnya (sam)