Pelaksanaan PON Bisa Rusak

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Kamis , 29 Feb 2024 - 20:16

BERI SARAN: Sekda Kabupaten Cirebon Dr Hilmy Rivai MPd meminta perseteruan kedua belah pihak di internal KONI diselesaikan dengan duduk bersama secara internal, kemarin.-SAMSUL HUDA-RADAR CIREBON

pelaksanaan pon bisa rusak                             cirebon- kisruh internal koni kabupaten cirebon berdampak besar di sejumlah agenda olahraga. sebab, tidak sedikit agenda besar yang akan dihadapi koni dalam waktu dekat. pekan olahraga kabupaten (porkab) dan pekan olahraga nasional (pon). 
menyikapi kondisi itu, sekda kabupaten cirebon dr hilmy rivai mpd mengatakan, kisruh internal koni ini harus segera diakhiri. 
menurutnya, friksi perbedaan pendapat, gejolak itu harus diselesaikan secara internal.
“kalau saya sih pilihannya lebih baik ambil arbitrase dari koni jawa barat untuk melakukan dialog ulang, karena saya tidak berharap ada perpecahan di tubuh koni,” kata sekda hilmy rivai saat ditemui di sela-sela perpisahan masa purna bakti kadishub kabupaten cirebon, kamis (29/2). 
baca juga:pemerintah komitmen penuhi kebutuhan guru asn
alasannya, lanjut sekda, karena koni menjadi chord utama dalam menuju prestasi yang berkaitan dengan cabang olahraga (cabor). 
sebetulnya,  kata hilmy, cabor itu hanya subjek dan objek saja. artinya, tidak ada keterlibatan langsung dalam kisruh internal koni, sehingga tidak boleh diajak-ajak dalam mosi tidak percaya terhadap kondisi kondisi organisasi.
“harusnya komunikasi lagi, tapi kalau misalnya ternyata teman-teman yang tidak puas ingin melibatkan cabor ya terserah juga sih,” ungkapnya. 
masih kata hilmy, sejauh ini sebagai ketua cabor forki tidak merasakan dampak secara langsung. karena bantuan untuk anggaran stimulan atlet tidak ada masalah. 
baca juga:pemerintah tambah kuota pupuk subsidi 
“sebetulnya, secara keseluruhan cabor sudah mengambil anggaran stimulan. tapi ada juga yang belum mengambil stimulan. ya saya harap sih yang di-reshuffle bisa kumpul lagi ngobrol lagi. kalau tetap pada ego masing-masing, pelaksanaan pon bisa jadi rusak,” pungkasnya. 
sebelumnya, sembilan pengurus koni kabupaten cirebon di-reshuffle. mereka pun melakukan perlawanan. menyusun gerakan mosi tidak percaya.
anggota bidang organisasi koni kabupaten, jayadi mengaku tidak terima dengan manuver ketua koni sutardi raharja melakukan pergantian antar waktu (paw) kepada sembilan pengurus. 
sebab, paw dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art). terlebih tidak ada surat peringatan (sp) 1, sp2 maupun sp3.
baca juga:po wajib beri informasi transparan ke calon penumpang
“alasan dilakukannya paw ini tidak jelas. saya bersama pengurus lainnya yang di-paw jelas tidak terima dengan keputusan tersebut,” kata jayadi, saat konferensi pers, selasa (27/2).
tidak hanya jayadi, bendahara koni, h surya pun turut di-paw. ia mengaku tidak paham apa yang disangkakan ketua koni terhadap dirinya. padahal, usia kepengurusan koni saat ini belum genap satu tahun. dilantik pada 27 juni 2023 lalu. bahkan, belum ada event atau kegiatan di daerah. 
“jadi saya sendiri gak paham. kalaupun dari segi kinerja saya, saya tidak pernah dapat peringatan,” tegas surya. 
ketua koni kabupaten cirebon, sutardi raharja menjelaskan, pihaknya sudah menempuh mekanisme organisasi sebelum melakukan reshuffle. 
baca juga:skck pakai syarat bpjs kesehatan
menurutnya, sebelum keputusan reshuffle diambil, sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu di dalam rapat pleno. namun, tidak semua hadir. “artinya akan ada reshuffle kepengurusan, dan ada berita acaranya di dalam rapat pleno,” kata sutardi. 
masih kata sutardi, keputusan reshuffle itu sebagai bentuk penyegaran organisasi. karenanya, bagi pengurus yang terkena reshuffle, dirinya mohon maaf sebesar-besarnya. “yang bicara ini soalnya aturan,”  terang sutardi didampingi bidang organisasi koni, roni. 
aturan itu, lanjut sutardi, berdasarkan ad/art koni pasal 28 menyebutkan, ketua umum koni dapat melakukan paw terhadap pengurus di bawahnya yang tidak dapat melaksanakan tugas bagaimana mestinya. 
“jadi reshuffle yang kami lakukan itu dalam rangka meningkatkan kinerja. kepengurusan yang baru ini, sudah masuk di bulan ke tujuh. jadi perlu dilakukan evaluasi. apalagi, kita akan menghadapi porkab dan pon,” ucapnya. (sam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 01 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan