Dewan Dinilai Kurang Peka

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Senin , 05 Feb 2024 - 19:52

Ilustrasi-EEP-RADAR CIREBON

dewan dinilai kurang peka                             cirebon - persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kota cirebon terhadap kenaikan pajak daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan (pbb), melalui rapat paripurna dprd, menuai kritik. 
akademisi dari universitas 17 agustus jakarta, dr cecep suhardiman sh mh menyayangkan kenaikan tarif pbb tersebut.

menurut cecep, ini menunjukkan kurang pekanya  dprd dalam merumuskan kebijakan bersama pemkot (walikota dan jajaran). 
sebagai bukti, disahkannya peraturan daerah (perda) pdrd (pajak daerah dan retribusi daerah) yang diajukan oleh walikota kepada dprd kota cirebon.
baca juga:fgd soroti peran bawaslu, dan dkpp 
“ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa bagaimana suatu kebijakan yang membebani rakyat tidak dikaji dengan baik,” ujarnya. 
cecep menduga pembahasan perda pdrd ini tidak dipahami secara utuh, tidak dibaca secara menyeluruh isinya. 
sehingga ketika draf itu disampaikan ke dprd, tidak diketahui bahwa walikota meminta persetujuan dewan untuk menaikkan salah satu tarif pajak daerah, yaitu pbb. 
“begitu pansus terbentuk, tidak dipelajari secara komprehensif. lalu disetujui saja. ini berbahaya bagi rakyat, terutama karena pajak yang sudah diserahkan ke daerah tidak hanya pbb,” katanya.
baca juga:33 desa di kabupaten kuningan terima predikat desa mandiri
cecep juga menyinggung sindiran penjabat sekretaris daerah (pj. sekda) tentang kebanyakan anggota dewan kunjungan kerja (kunker) dan merokok, yang menunjukkan pembahasan perda tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.
cecep juga mengkritik pernyataan anggota dprd yang menyatakan bahwa walikota menaikkan tarif pbb sepihak menjadi tidak tepat.
apalagi pernyataan ketua komisi ii h karso yang mengatakan, jalan saja dulu baru hearing.
pernyataan ini menunjukkan kurangnya sensitivitas anggota dewan terhadap kesulitan ekonomi masyarakat saat ini dengan berbagai kenaikan harga pangan. 
baca juga:stok beras aman hingga lebaran 
“karso tidak sensitif sebagai wakil rakyat, padahal masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi,” ujarnya.
cecep mengimbau kepada penjabat (pj) walikota cirebon untuk menunda kenaikan tarif pbb ini, sampai dengan kondisi ekonomi masyarakat membaik.
jika tidak ditunda, dirinya siap mengadvokasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan judicial review atas perda pdrd ini untuk dibatalkan. 
“saya siap mengadvokasi masyarakat, termasuk siap melakukan judicial review atas perda pdrd,” tegasnya. 
baca juga:konvoi bikin resah warga, 42 anggota geng motor diamankan polisi
sementara itu, mantan anggota dprd, drs priyatmo adji menjelaskan, pbb diberikan sepenuhnya kepada daerah. sehingga hak pungutnya juga sepenuhnya oleh pemerintah daerah. 
menanggapi kenaikan pungutan yang mencapai 300 persen bahkan lebih, adji menyarankan agar dilaksanakan secara bertahap, misalnya setiap tahun naik 50 persen.
“memang banyak pbb yang tidak pernah dinaikkan selama 20-30 tahun, sehingga jika sekarang dinaikkan maka warga akan terkejut. contohnya daerah pesisir/pantura yang selama 25 tahun tidak pernah naik. bahkan, banyak yang tidak membayar pbb atau pbbnya hilang entah ke mana,” katanya.
“jika pemerintah daerah sengaja menaikkan pbb hingga 300 persen, menurut saya itu tidak wajar. rakyat mungkin akan setuju jika dinaikkan hingga 300 persen, namun secara bertahap. misalnya 50 persen dalam 6 tahun,” usulnya.
baca juga:bendungan karet cilet jebol
adji meyakini bahwa jika diberi kebebasan untuk menawar, masyarakat akan menawar semua, yang akhirnya akan membuat pajak diberikan secara bertahap. 
“saya yakin hal ini sudah dibicarakan dengan dprd. perlu diketahui bahwa pbb tidak ada hubungannya dengan kunker, bimtek, studi banding, apalagi merokok,” ujarnnya membela. (abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 06 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan