Hak Pejalan Kaki akan Dihapus di Kota Cirebon?

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Jumat , 02 Feb 2024 - 16:31

Ilustrasi--radar cirebon

Itu tugas Satpol PP mengamankan perda menghadapi calon-calon yang telah bangga diri seakan sudah jadi pejabat.

Kalau anggota DPRD dimaklumi karena sedang mengumpulkan suara untuk Pemilu Februari 2024. Hanya saja kepada wakil rakyat Kota Cirebon (bukan pribadinya, tetapi pemegang jabatan wakil rakyat) penulis perlu bertanya atas nama UU dan rakyat pejalan kaki yang punya hak.

Mengapa uang honorarium yang diterima tiap bulan dari APBD tidak dikaitkan dengan tugas pengawasan trotoar yang terjadi pelanggarannya di dalamnya?

Aneh memang, karena sepertinya tidak musim lagi adanya kejujuran pejabat dan keterbukaannya sekarang ini.

Fungsi pengawasan program bisa saja dalam waktu tertentu beralih menjadi perdamaian. Betul enggak?

Tidak perlu jawaban, cukup dimasukkan ke dalam kalbu bapak/ibu pejabat wakil rakyat.

Penulis mengamati fakta, guru yang dengan honorariumnya Rp35.000 per 45 menit per bulan (empat kali mengajar).

Mereka taat UU Guru, taat perintah guru dan pengawasnya, tepat waktu, dan merasa malu jika terlambat masuk menemui muridnya.

Tukang batu yang mendapat upah Rp125.000 dari jam 08.00-16.00, seharian terlihat disiplin waktu, bekerja sesuai perintah majikannya, dan taat aturan yang ditentukan.

Juga pekerja pabrik dengan UMR sekitar Rp75.000/hari selalu menaati perintah mandor dan bosnya berdasarkan UU ketenagakerjaan.

Mereka dengan honor kecil tapi bekerja sesuai aturannya.

Lantas apakah uang gaji bulanan dan/atau honorarium dari APBD yang diterima oleh pejabat terkait pengawasan trotoar di pemerintahan itu tidak dikaitkan dengan tugas yang dibebankan oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, serta Permen PUPR tentang Teknis Jalan.

hak pejalan kaki akan dihapus di kota cirebon?                            oleh: a halim falatehan*
pertanyaan ini muncul setelah penulis menghubungkan antara sumpah jabatan (dimulai dari presiden dan wakil presiden) dengan perilaku pejabat (termasuk presiden, gubernur, atau walikota/bupati, anggota dpr ri dan dprd dan pejabat lainnya) dengan pelaksanaan fungsinya.
dalam sumpah atau janji presiden (misalnya) yang diucapkan dengan lantang disaksikan oleh kitab suci agamanya di atas kepalanya biasanya menyatakan “demi allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban (presiden atau wakil presiden) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh uud dan menjalankan segala uu dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.
penulis tidak akan menghubungkan perilaku presiden, menteri, atau gubernur, karena sudah banyak yang memberitakan atau terlalu jauh di jakarta, sumatra utara, sulawesi atau di papua.
tapi yang paling dekat saja di kota cirebon yang sering disebut-sebut kota wali (syekh syarif hidayatullah), terkait dengan tidak termanfaatkannya trotoar oleh pejalan kaki.
baca juga:takut makanan yang dijual beracun, pihak sekolah periksa para pedagang
trotoar bisa dibangun dengan lebar 0,5 m saja (permen pupr no. 5 tahun 2023 tentang persyaratan teknis jalan. di jalan kesambi sekitar kuburan jabangbayi, di pulasaren dan jalan perjuangan kota cirebon trotoar beralih fungsi.
hak warga negara pejalan kaki dilanggar, tidak diberi kesempatan memanfaatkannya, tidak diakui lagi keberadaannya, tapi diambl alih haknya oleh pedagang kaki lima. 
pemanfaat jalan terpaksa harus berjalan kaki di jalan aspal yang sekarang mulai padat lalu lintasnya. ini dibiarkan oleh pemerintah daerah.
kios-kios semi permanen dibangun dengan bebasnya di atas trotoar, sampai-sampai ada yang pasang plang dan iklan usahanya dalam bangunannya yang dilarang untuknya itu. 
baca juga:hujan deras, ini yang menyebabkan jalan dan rumah di cirebon terendam banjir 
mungkin walikota tidak sempat melihatnya karena masih berorientasi program karena baru menjabat. sedangkan, kepala satpol pp masih  menerbitkan baliho para calon legislatif, presiden, dan wakilnya yang tidak seluruhnya tertib.
penulis melihat pohon di pinggir jalan dijadikan tiang baliho, untuk ngirit biaya calon. efisiensi biaya?
tidakkah menempel baliho dipaku di pohon itu merusak lingkungan? baru jadi calon sudah mau bebas merusak lingkungan, tidak sadar, menanam pohon itu cukup lama menjadi rimbun. 
itu tugas satpol pp mengamankan perda menghadapi calon-calon yang telah bangga diri seakan sudah jadi pejabat.
baca juga:mengganggu pengendara, material galian berceceran di jalan, tapi dishub kok cuek saja
kalau anggota dprd dimaklumi karena sedang mengumpulkan suara untuk pemilu februari 2024. hanya saja kepada wakil rakyat kota cirebon (bukan pribadinya, tetapi pemegang jabatan wakil rakyat) penulis perlu bertanya atas nama uu dan rakyat pejalan kaki yang punya hak.  
mengapa uang honorarium yang diterima tiap bulan dari apbd tidak dikaitkan dengan tugas pengawasan trotoar yang terjadi  pelanggarannya di dalamnya?
aneh memang, karena sepertinya tidak musim lagi adanya kejujuran pejabat dan keterbukaannya sekarang ini. 
fungsi pengawasan program bisa saja dalam waktu tertentu beralih menjadi perdamaian. betul enggak?
baca juga:jangan khawatir, pemkab cirebon sudah siapkan anggaran rp132 miliar buat peningkatan jalan
tidak perlu jawaban, cukup dimasukkan ke dalam kalbu bapak/ibu pejabat wakil rakyat.
penulis mengamati fakta, guru yang dengan honorariumnya rp35.000 per 45 menit per bulan (empat kali mengajar). 
mereka taat uu guru, taat perintah guru dan pengawasnya, tepat waktu, dan merasa malu jika terlambat masuk menemui muridnya. 
tukang batu yang mendapat upah rp125.000 dari jam 08.00-16.00, seharian terlihat disiplin waktu, bekerja sesuai perintah majikannya, dan taat aturan yang ditentukan.
baca juga:asyik nih, anggaran buat kelurahan naik 2 persen di tahun 2025 
juga pekerja pabrik dengan umr sekitar rp75.000/hari selalu menaati perintah mandor dan bosnya berdasarkan uu ketenagakerjaan. 
mereka dengan honor kecil tapi bekerja sesuai aturannya. 
lantas apakah uang gaji bulanan dan/atau honorarium dari apbd yang diterima oleh pejabat terkait pengawasan trotoar di pemerintahan itu tidak dikaitkan dengan tugas yang dibebankan oleh uu nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, serta permen pupr tentang teknis jalan. 
dalam pasal 106 uu no. 22 itu ayat (2), pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan para pejalan kaki. 
baca juga:pertemuan tertutup, mahfud md sampaikan 3 hal ke jokowi
di pasal 131 tertulis aturan mengenai hak yang diperoleh pejalan kaki, yaitu pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
disimpulkan trotoar itu bukan untuk jualannya usaha mikro, berikanlah itu kepada pejalan kaki. pemerintah yang wajib mengaturnya, karena pejalan kaki itu rakyat lemah seperti ibu-ibu pengantar murid tk/ sd, smp, atau sma dan mahasiswa pasti takut semprotan air mata petugas keamanan, jika meluruskan dengan bentuk demo. 
di samping haknya pejalan kaki diatur kewajibannya di pasal 132 uu nomor 22/2009 dengan kewajibannya 1). menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi, atau menyeberang di tempat yang telah ditentukan, 2).
wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, 3) penyandang cacat harus menggunakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.
baca juga:kritik dari dunia kampus: jokowi makin menyimpang
dengan adanya fakta di lapangan tidak diakuinya hak-hak pejalan kaki, dengan menyerahkan sebagian jumlah trotoar kepada pihak usaha mikro kaki lima, penulis mengajak semua pihak terkait untuk memahami kewajiban dan haknya sendiri. lalu menghargai hak orang lain sambil  menuntut pelaksanaan kewajibannya juga. (*)
cirebon, 2/2/2024. 
*ketua dpd ormas pui (persatuan ummat islam) kota cirebon