Pengelolaan BUMDes Masih Belum Efektif

SUMBER-Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Cirebon belum optimal. Kesuksesannya jauh dari harapan, masih di bawah satu persen. Pasalnya, dari 412 desa hanya 0,5 persen yang sukses mengelola BUMDes. 

Demikian disampaikan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati, kemarin. Artinya, kata Diah, pengelolaan BUMDes masih belum efektif. Sebab, hanya beberapa desa yang sudah berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes).  

“Dalam pengelolaan BUMDes itu, dibutuhkan juga pengawasan melekat terkait pengelolaan BUMDes,” terang politikus Partai Golkar itu.

Diah juga menyoroti penyertaan modal yang dari tahun ke tahun digelontorkan desa. Ini harus menjadi bahan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa.

BACA JUGA:Fokus Pemeliharaan Rumput, Ajukan Audit ke Tim Ahli Bangunan

“Seberapa layak bantuan permodalan tadi bisa diberikan, bisa kembali. Jangan melulu di support penyertaan modal,” tuturnya.  

Hal itu, lanjut Diah, perlu kajian mendalam dan akurat. Sesuai dengan perjalanan BUMDes itu sendiri, bagaimana manajemennya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana perjalanannya. Dan bagaiman feed back dari pengelolaan BUMDes itu sendiri. “Sejauh mana manfaatnya,” imbuhnya.  

Disinggung apakah ada standar minimum penyertaan modal? Diah menegaskan ada. Dicontohkannya, penyertaan modal awal Rp200 juta. Di tahun kedua, sambungnya, jangan sampai sama di angka Rp200 juta lagi. 

“Kan gak etis, kalau seperti itu. Jadi ada persentase yang harus dikeluarkan untuk pengimbangannya. Itu kalau modal awal Rp200 juta, ya untuk kedua kalinya apakah 60 persen,” ungkapnya.  

BACA JUGA: Kejaksaan: Cirebon Darurat Narkoba

Makanya perlu dilakukan evaluasi dan kajian. Sejauh mana permodalan itu layak untuk diberikan kembali. Di samping itu, Diah menyebutkan, dari 400 desa, BUMDes yang sudah bisa menyumbangkan PADes, hanya ada di beberapa desa. 

“Sebut saja BUMDes di Desa Cupang. Sudah mampu menyumbangkan PADes. Kemudian Hulubanteng Lor, itu melalui cuci mobil sama kafenya,” ungkapnya. 

Ditambahkannya, masih banyak BUMDes yang harus dikaji dan diawasi. Karenanya, Komisi I mendorong, DPMD sebagai pembinanya bisa mengevaluasi. “Selain DPMD juga Inspektorat, agar bisa mengkritisi dan mengawasi secara melekat,” pungkasnya. (sam)