Bawaslu Ajak Awasi Netralitas TNI, Polri, ASN, dan Kepala Desa

MAJALENGKA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Totok Hariyono, melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.

Kedatangan Totok yang juga Koordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI ini disambut Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka, Dede Rosada, anggota Bawaslu Majalengka Dardiri, Ayub Fahmi, Ketua Panwascam Cigasong, Jejep Falahul Alam, dan jajaran stafnya.

Terkait netralitas penyelenggara Pemilu, Bawaslu, KPU, TNI, Polri, ASN, dan kepala desa, Totok menyampaikan, netralitas ASN, TNI-Polri maupun penyelenggara pemilu merupakan hal yang wajib dalam menjaga integritas Pemilu 2024.

Jika melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:Karna Bakal Tempuh Jalur Hukum

"ASN, TNI, Polri, terancam sanksi apabila terbukti tidak netral, di Pemilu 2024 ini," ujarnya Minggu 21 Januari 2024.
Kendati belum menerima laporan secara resmi terkait dugaan ketidaknetralan, Totok mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi netralitas TNI, Polri, ASN, dan kepala desa dalam menjaga netralitas, demi suksesnya pesta demokrasi bangsa Indonesia.

"Mari kita awasi bersama netralitas jajaran penyelenggara hingga TNI, Polri, ASN, dan kepala desa, karena pemilu ini hajatnya bangsa Indonesia," ajaknya.

Disinggung mengenai surat suara yang rusak atau hilang dalam proses sortir dan lipat (sorlip) Pemilu 2024 itu harus segera diganti.

"Penggantian surat suara ini dilakukan agar jumlah surat suara sesuai dengan data pemilih di setiap wilayah," katanya.

BACA JUGA:Kabar Gembira! Seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 Bisa Dibuka Sampai Tiga kali, Total 2,3 Juta Formasi

Totok menjelaskan, bahwa setiap kerusakan atau kehilangan surat suara itu dilaporkan secara berjenjang, dan penggantian akan disesuaikan dengan jumlah yang tercatat.

Meski saat ini belum dapat memberikan rincian jumlah surat suara rusak. Totok menegaskan, bahwa Bawaslu di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia terus mengawasi tahapan sorlip yang dilakukan KPU di berbagai daerah.

"Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan distribusi logistik Pemilu 2024 berlangsung sesuai target, tepat waktu, dan dengan jumlah yang akurat," jelasnya.

Totok menambahkan, bahwa fokus pengawasan juga mencakup tahapan pendistribusian logistik tidak ada kesalahan, sehingga prosesnya berjalan lancar hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

BACA JUGA:Digugat ke PN Jaksel Soal Harun Masiku, Begini Respons KPK