Transformasi Guru Majukan Indonesia

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 26 Nov 2023 - 17:00

guru-ilustrasi-jawapos

Menurut Sen, ada lima jenis kebebasan instrumental kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, dan keamanan protektif. Kebebasan memiliki elemen fundamental, yakni kapabilitas. Semakin besar kapabilitas seseorang, makin besar pula kebebasan atau meraih kondisi yang bernilai.

Dalam perspektif development as freedom, peraih Nobel Ekonomi 1998 Amartya Sen mengemukakan perspektif pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan masyarakat. Menurut Sen, ada lima jenis kebebasan instrumental. kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan trans- paransi, dan keamanan protektif. Kebe- basan memiliki elemen fundamental, yakni kapabilitas.

Semakin besar kabilitas seseorang, makin besar pula kebebasan yang dimiliki untuk merespons peluang yang ada. Begitu pula sebaliknya.

Konsep kapabilitas disandingkan dengan konsep keberfungsian (functionings). Keberfungsian menunjuk aneka bentuk pencapaian aktual di hidup seseorang. Kapabilitas adalah kebebasan substantif seseorang guna mencapa aneka kombinasi keberfungsian yang dipilihnya karena dipandang berharga bagi hidupnya.

Gagasan Sen bisa menjelaskan bagaimana dunia pendidikan meningkatkan kapabilitas dan kebebasan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pendidikan yang berorientasi meningkatkan kapabilitas memiliki posisi amat strategis bagi masa depan bangsa.

AKAR PERSOALAN DAN SOLUSI

Pasal 82 UUGD mengamanatkan bahwa pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik bagi para guru, harus sudah diselesaikan paling lama 10 tahun sejak berlakunya UUGD.

Akan tetapi pemerintah sendiri telah melenceng jauh dari itu, sampai saat ini pun masih terdapat guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik D-IV atau S-1 dan belum memiliki sertifikat akademik sebagai bukti keprofesionalannya.

Persoalan kepastian dan kejelasan status, jenjang karier, kesejahteraan, dan perlindungan guru pun menjadi benang kusut tata kelola guru di Indonesia. Sebagai contoh terkait problematika jenjang karier, kini berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak bahwa syarat untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun penugasan lain di bidang pendidikan, harus memiliki sertifikat guru penggerak. Di tengah pelaksanaan program guru penggerak yang belum optimal dan belum seluruh guru mengikuti program guru penggerak, persyaratan ini tentu berpotensi diskriminatif dan melangggar HAM.

Belum lagi dalam Pasal 6 huruf d Permendikbud-Ristek No 26 Tahun 2022 menyebutkan bahwa calon peserta pendidikan guru penggerak harus memenuhi persyaratan salah satunya ialah memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini tentu dapat mematikan proses pemelajaran, pengembangan keprofesionalan, dan jenjang karir guru.

Padahal berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf g UUGD menyebutkan bahwa salah satu prinsip profesionalitas guru ialah memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.

Oleh karena itu, adanya batasan untuk mengikuti program guru penggerak sangat diskriminatif dan melanggar ketentuan UUGD. Aspek kesejahteraan dan kejelasan status guru honorer melalui pengangkatan sebagai ASN pun masih menyisakan persoalan.

transformasi guru majukan indonesia                            dr pendi susanto mpd “pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan” ki hadjar dewantara.
dalam buku pendidikan yang berkebudayaan, yudi latif mencatat hingga akhir abad ke-19 kaum gurulah yang pertama kali mempromosikan gerakan kemajuan. kaum guru pula yang memelopori pembentukan ruang-ruang publik modern.
keberfungsian guru pada akhir abad ke-19 sebagai pelopor gerakan kemajuan telah membuka jalan bagi kebangkitan nasional dan mendorong perjuangan kemerdekaan indonesia. guru mampu mencapai keberfungsian itu karena punya kapabilitas sebagai elite intelektual di masa itu melalui pendidikan yang bermutu tinggi dan terbatas.
menurut catatan furnivall (1940) yang dikutip yudi latif (2020), hanya ada sekitar 300 sekolah di jawa dan kurang dari 400 di luar jawa dengan jumlah siswa tak lebih dari 40.000.
baca juga:bahas raperda rtrw, belajar dulu ke dprd surabaya
dalam perspektif sen, para guru di masa itu telah mendapatkan kebebasan instrumental berupa peluang sosial lewat pendidikan sehingga mampu berfungsi menggulirkan gerakan kemajuan di ruang-ruang publik modern.
sebagai intelektual baru, guru mengemukakan konsep "kemajuan sebagai tolok ukur baru dalam menentu- kan privilese sosial. gagasan "kemajuan" dan kritik kaum guru diartikulasikan dalam ruang publik melalui media cetak dan berbagai perkumpulan yang mereka dirikan, seperti soeloeh pengajar (sejak 1887) dan taman pengadjar (sejak 1899), beserta perkumpulan guru yang paling berpengaruh, mufakat guru.
"pada tingkat embrional, pergerakan kaum gurulah yang membuka jalan bagi kebangkitan nasional yang mendorong perjuangan kemerdekaan indonesia".
setelah 78 tahun merdeka, kapabilitas dan keberfungsian guru indonesia mengalami situasi yang berbeda dalam masyarakat yang kian kompleks. menurut data terakhir kemendikbud, ada 217.270 sekolah dan lebih dari 27 juta guru untuk melayani lebih dari 44 juta siswa.
baca juga:gencar sosialisasi, kasus bullying bisa ditekan
pada 2023, indeks pembangunan manusia (ipm) indonesia 74,39 -terendah 63,01 di provinsi papua, dan tertinggi di di yogyakarta 81,09. disparitas antara daerah maju dan tertinggal ini masih menjadi isu pembangunan. dimensi pendidikan pada ipm ialah harapan lama sekolah (hls) dan rata-rata lama sekolah (rls).
guru dulu dan sekarang juga (diharapkan) punya ketangguhan sama dalam menggerakkan masyarakat untuk jadi lebih setara, adil makmur, dan bermartabat melalui karya-karya pendidikan. 
bagaimana peran guru dalam perjuangan memajukan indonesia? masyarakat 5.0 dicetuskan dan dijadikan bagian inti dari rencana strategis kebijakan ekonomi dan fiskal kabinet jepang di 2016 untuk menyelesaikan berbagai tantangan dan masalah sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi masyarakat 5.0 bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia.
peningkatan kualitas hidup manusia berkaitan dengan kapabilitasnya mengembangkan seluruh potensi diri untuk melakukan tindakan bernilai atau meraih kondisi yang bernilai. dalam perspektif development as freedom, peraih nobel ekonomi 1998 amartya sen mengemukakan perspektif pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan masyarakat.
baca juga:pkt kelurahan munjul bangun drainase
menurut sen, ada lima jenis kebebasan instrumental kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, dan keamanan protektif. kebebasan memiliki elemen fundamental, yakni kapabilitas. semakin besar kapabilitas seseorang, makin besar pula kebebasan atau meraih kondisi yang bernilai.
dalam perspektif development as freedom, peraih nobel ekonomi 1998 amartya sen mengemukakan perspektif pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan masyarakat. menurut sen, ada lima jenis kebebasan instrumental. kebebasan politik, fasilitas ekonomi, peluang sosial, jaminan trans- paransi, dan keamanan protektif. kebe- basan memiliki elemen fundamental, yakni kapabilitas.
semakin besar kabilitas seseorang, makin besar pula kebebasan yang dimiliki untuk merespons peluang yang ada. begitu pula sebaliknya.
konsep kapabilitas disandingkan dengan konsep keberfungsian (functionings). keberfungsian menunjuk aneka bentuk pencapaian aktual di hidup seseorang. kapabilitas adalah kebebasan substantif seseorang guna mencapa aneka kombinasi keberfungsian yang dipilihnya karena dipandang berharga bagi hidupnya.
baca juga:pkt kelurahan munjul bangun drainase
gagasan sen bisa menjelaskan bagaimana dunia pendidikan meningkatkan kapabilitas dan kebebasan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. pendidikan yang berorientasi meningkatkan kapabilitas memiliki posisi amat strategis bagi masa depan bangsa.
akar persoalan dan solusi
pasal 82 uugd mengamanatkan bahwa pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik bagi para guru, harus sudah diselesaikan paling lama 10 tahun sejak berlakunya uugd.
akan tetapi pemerintah sendiri telah melenceng jauh dari itu, sampai saat ini pun masih terdapat guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik d-iv atau s-1 dan belum memiliki sertifikat akademik sebagai bukti keprofesionalannya.
baca juga:pulang kampung, iwan bule kangen makan sorabi dan gemet
persoalan kepastian dan kejelasan status, jenjang karier, kesejahteraan, dan perlindungan guru pun menjadi benang kusut tata kelola guru di indonesia. sebagai contoh terkait problematika jenjang karier, kini berdasarkan pasal 13 peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 26 tahun 2022 tentang pendidikan guru penggerak bahwa syarat untuk menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun penugasan lain di bidang pendidikan, harus memiliki sertifikat guru penggerak. di tengah pelaksanaan program guru penggerak yang belum optimal dan belum seluruh guru mengikuti program guru penggerak, persyaratan ini tentu berpotensi diskriminatif dan melangggar ham.
belum lagi dalam pasal 6 huruf d permendikbud-ristek no 26 tahun 2022 menyebutkan bahwa calon peserta pendidikan guru penggerak harus memenuhi persyaratan salah satunya ialah memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun. ketentuan ini tentu dapat mematikan proses pemelajaran, pengembangan keprofesionalan, dan jenjang karir guru.
padahal berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf g uugd menyebutkan bahwa salah satu prinsip profesionalitas guru ialah memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
oleh karena itu, adanya batasan untuk mengikuti program guru penggerak sangat diskriminatif dan melanggar ketentuan uugd. aspek kesejahteraan dan kejelasan status guru honorer melalui pengangkatan sebagai asn pun masih menyisakan persoalan.
baca juga:paman gibran tak tinggal diam
wacana kemendikbud-ristek untuk mengangkat satu juta guru sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pun masih belum mencapai target secara optimal.
bahkan para guru yang telah lolos passing grade dalam seleksi pppk di tahun sebelumnya pun masih banyak yang belum memperoleh penempatan. oleh karena itu, perlu adanya upaya agar proses rekrutmen guru menjadi asn diperluas dan diperbanyak serta menjamin penempatannya setelah dinyatakan lulus atau lolos passing grade.
kedepan, alangkah lebih bijak jika kemendikbud-ristek menyelesaikan akar persoalan-persoalan di atas terlebih dahulu. bukan sebaliknya menambah masalah-masalah baru melalui wacana kebijakan yang menuai kontroversi.
apalagi wacana marketplace guru berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti bagaimana menjamin perekrutan guru langsung oleh sekolah berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif dan berintegritas.
baca juga:soal penetapan umk, sekda apresiasi kerja depeko
pasalnya tanpa adanya mekanisme yang jelas, dikhawatirkan proses perekrutannya berpotensi sangat bersifat transaksional dan menumbuhkan praktik kolusi dan nepotisme. sekolah bisa saja mengangkat guru-guru yang dekat dan kenal secara personal dengan salah satu pihak di sekolah.
begitu pun dengan wacana anggaran gaji dan tunjangan bagi guru asn dari dana alokasi umum spesifik bidang pendidikan, yang nantinya dialihkan dan dikelola oleh sekolah perlu diawasi secara ketat, transparan, dan akuntabel.
jangan sampai menimbulkan persoalan baru seperti praktik-praktik korupsi yang merajalela di institusi pendidikan. di samping itu, pembentukan grand design atau peta jalan tata kelola guru pun perlu segera dirumuskan.
upaya menyelesaikan problematika guru tidak bisa hanya sekadar menciptakan aplikasi-aplikasi semata. perlu adanya roadmap sebagai kompas penunjuk arah guna menyelesaikan problematika guru secara sistematis, terukur, terarah, dan berkelanjutan.  pendataan guru secara komprehensif dari setiap jenjang pendidikan, setiap daerah, dan bahkan setiap guru mata pelajaran pun penting untuk segera dilakukan.
baca juga:pj gubernur jabar: kasatpol pp jangan takut jaga trantibum 
hal ini bertujuan untuk memetakan sebaran guru di berbagai daerah, berapa banyak guru yang akan pensiun, dan berapa banyak kebutuhan formasi guru yang nantinya akan diangkat. begitu pun dengan pembinaan dan pengembangan profesi guru setelah diangkat menjadi asn pun perlu dilakukan secara berkelanjutan.
upaya ini penting guna meningkatkan kualitas dan kompetensi guru profesional. jangan sampai hanya mengangkat satu juta guru sebagai asn, tanpa ada rencana yang matang guna meningkatkan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan.
melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan mampu memberikan solusi permanen dan komprehensif bagi permasalahan guru di indonesia. dengan demikian, upaya mengatasi problematika guru tidak bisa dilakukan secara parsial dengan kebijakan-kebijakan yang tidak disusun secara sistematis dan berkesinambungan.
apalagi hanya mengandalkan aplikasi-aplikasi yang justru mendegradasikan harkat dan martabat guru sebagai pendidik terhormat.
baca juga:pemkab cirebon gencar operasi rokok ilegal
tantangan dahulu dan sekarang
seabad lalu, sebagai elite intelektual, para guru di bumi nusantara menyuarakan dan menggulirkan gerakan kemajuan, sementara rakyat tetap melakukan pekerjaan masing-masing sebagai buruh tani, nelayan, tukang, dan lain-lain.
ketika wacana kemajuan dan perjuangan kian meluas, seruan kemerdekaan memuncak pada beberapa perang di beberapa daerah, dan rakyat bergerak melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. elite intelektual berseru, semua elemen masyarakat bertindak angkat senjata.
perang yang dihadapi pada masa sekarang berbeda. gerakan intelektual mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kualitas hidup melalui peluang sosial pendidikan bukan hanya demi agregat ipm. di balik agregat itu, harapan lama sekolah seyogianya bukan hanya statistik jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah, melainkan juga kapabilitas siswa yang bertambah, sehinga nantinya mereka bisa berfungsi optimal dalam memajukan masyarakat.
bambu runcing di masa sekarang adalah penalaran kritis, kreativitas, dan inovasi untuk menghadapi berbagai tantangan dan masalah sosial melalui penguasaan kecerdasan artifisial, internet of things, big data, dan robotik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara adil dan setara.
baca juga:pansus i dprd kabupaten cirebon jawab keraguan eksekutif soal revisi perda rtrw
bidang pekerjaan sektor pertanian, perikanan, dan pertukangan masih tetap ada dan akan dikelola lulusan sekolah, tetapi strategi pengerjaannya sudah harus berubah dan membutuhkan kreativitas dan inovasi. dalam konteks negara demokrasi, hls juga berarti peningkatan kebebasan serta kapabilitas menilai dan menentukan pilihan-pilihan politik.
seabad lalu, rakyat tak punya kebebasan memilih penguasa mereka sehingga suara elite intelektual menggerakkan mereka. sekarang, semua manusia dewasa indonesia bisa memilih pemimpin mereka secara langsung. kecerdasan menilai dan memilih pemimpin terbaik dari berdasarkan pertimbangan rasional akan menentukan kebijakan publik yang berorientasi kemajuan masyarakat.
peran guru dalam memajukan indonesia makin berat. guru mempunyai kapabilitas melalui peluang sosial yang sudah diperolehnya dan ketangguhan melayani siswa sepenuh hati. peluang sosial ini juga perlu didukung oleh pemenuhan fasilitas ekonomi dan keamanan, terutama untuk guru di daerah tertinggal dengan tantangan geografis berupa jaminan hidup layak dan infrastruktur jaringan telekomunikasi agar kapabilitas mereka juga bisa meningkat.
dan agar ketangguhan guru bisa berbuah kemajuan. selamat hari guru, transformasi guru, wujudkan indonesia maju! (*)penulis adalah wakil ketua pgri kabupaten indramayu

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 27 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan