Lagi, Bupati Cirebon Sebut Pekerjaan Gapura Pataraksa Asal-asalan, Minta Usut Tuntas

Reporter: Eep F |

Editor: Eep F |

Rabu , 10 Jan 2024 - 20:26

Bupati Cirebon Drs H Imron MAg kecewa dengan hasil pembangunan Alun-alun Pataraksa.--Radar Cirebon

Kedua, kata Bambang, pihaknya mendorong agar APH atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. Baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. Dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara.

Terlebih, menurut Bambang, ia membaca statement Bupati Cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi. “Ini harus jadi momentum APH bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. Siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. Bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya.

Selain itu, kata Bambang, dengan kejadian ini Pemprov Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilaksanakan di daerah. Jangan sampai, niat baik dari Pemprov Jawa Barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi.

Proyek Pataraksa, kata Bambang, bersumber penuh dari Provinsi Jawa Barat. “Ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? Ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya.

BACA JUGA:Ratusan Surat Suara Rusak

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata.

Hal tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Kabupaten Cirebon Ivan Yoko Wibowo. Menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. Hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim Kejaksaan.

“Pulbaket dan puldata ini konotasinya bukan kita harus memanggil orang untuk diperiksa. Bisa juga kita yang turun memghimpun data. Yang jelas terkait Pataraksa, sudah kita lakukan (pulbaket dan puldata). Tapi tentu hasilnya belum bisa kita sampaikan," ujar Ivan kepada Radar Cirebon, Kamis 4 Januari 2024.

Diterangkan Ivan, terkait penyebab ambruknya gapura tersebut pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut karena force majeur atau hal lainnya. Saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut. “Semua kemungkinan kita dalami. Nanti dari hasil pendalaman itu baru kita simpulkan, langkah apa yang akan kita ambil," imbuhnya.

Kejaksaan, kata Ivan, tak melakukan pendampingan terhadap proyek Alun-alun Pataraksa. Kejaksaan tahun 2023 hanya melakukan pendampingan pada dua proyek di Kabupaten Cirebon, yakni GOR Watubelah dan TPAS Kubangdeleg.

Di akhir pembicaraan, Ivan menyebut hanya fokus pada aspek hukum terkait Pataraksa saja. Ia pun memastikan kejaksaan akan berlaku profesional dan terbuka dalam persoalan tersebut. “Kami tidak melihat siapa dan apanya, kita fokus di aspek hukumnya saja. Selama kita benar, jangan takut. Kejaksaan akan profesional menangani persoalan ini," ungkapnya. (sam/dri)

lagi, bupati cirebon sebut pekerjaan gapura pataraksa asal-asalan, minta usut tuntas                            bupati cirebon drs h imron mag meminta kasus robohnya gapura alun-alun pataraksa diusut tuntas. ia pun mengaku masih kecewa dengan hasil revitalisasi itu.
“sebagai bupati, saya sangat kecewa. ini tamparan bagi pemerintah daerah. kok bisa-bisanya proyek di depan kantor bupati, dprd, dan kejaksaan, serta instansi lainnya, roboh. ini pemborong mikir gak?,” kesal imron, rabu 10 januari 2024. 
kejadian robohnya gapura, kata imron, berdampak besar bagi pembangunan kabupaten cirebon yang mendapatkan support anggaran dari pemprov jabar. apalagi alokasi pembangunan alun-alun pataraksa bersumber dari apbd provinsi jabar sebesar rp15 miliar lebih. 
“yang kasihan itu kepala dinas. kita sudah panggil kadisnya (kadis lh). minta penjelasan. saya tanya, katanya ada oknum dprd di balik proyek tersebut. tapi setelah dicek di pt itu, tidak tertera," terang bupati imron. 
baca juga:bijb kertajati tambah penerbangan kargo
karenanya, proyek bermasalah itu, kata imron, harus diaudit. jangan sampai kecolongan. “yang disesalkan, kenapa pengawasan ini sampai kecolongan. ceroboh sekali," ucapnya. 
imron juga mengatakan bahwa jawaban dari pelaksana proyek mengenai ambruknya gapura karena adanya gempa di sumedang, sangat tidak masuk akal. “masuk akal gak? yang lain gak kaya gitu. ini ujug-ujug alasannya gitu (karena gempa sumedang). pas dilihat di lapangan waktu itu, dari materialnya, memang terlihat asal-asalan," tuturnya. 
wajar, kata imron, kasus tersebut harus diusut tuntas. sampai saat ini pun ia masih menunggu laporan audit inspektorat. apalagi, tidak ada pendampingan dari aph dalam pelaksanaan proyek itu. pun tidak meminta pendampingan dari dinas pekerjaan umum dan tata ruang (dputr) yang paham konstruksi. 
“kita pantau terus sampai tuntas. bukan persoalan masih masa pemeliharaan, ini memalukan. di depan mata. asumsinya masyarakat pasti proyek di depan pusat pemerintahan saja seperti itu, gimana yang tidak terlihat. padahal, kita bangga punya ikon baru di pusat pemerintahan. tapi ikon itu jadi viral karena robohnya bangunan gapura,” tandas imron.
baca juga:kantor pmi bakal dipindah
audit pada proyek ini didorong banyak pihak. salah satunya dari anggota dprd jawa barat, bambang mujiarto st. ia mendesak agar penanganan insiden ambruknya gapura pataraksa dilakukan dengan serius sehingga tak terulang di kemudian hari. 
ia pun memberikan beberapa catatan terkait ambruknya gapura tersebut. pertama, bambang memberikan nilai minus untuk pelaksana proyek yang pada kenyataannya apa yang dikerjakan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.
“ini tentu membuat kita kecewa, baru diresmikan kok bisa kejadian seperti ini? kami mendesak ada audit menyeluruh yang dilakukan terhadap proyek ini, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua,” ujar bambang.
audit ini nantinya diharapkan bisa memberikan gambaran secara rinci apakah penggunaan anggaran dalam proyek itu sudah sesuai atau belum. sehingga jika nanti muncul temuan atau hal-hal yang tak sesuai, bisa segera diambil tindakan yang tepat.
baca juga:metland hotel cirebon yakin okupansi meningkat di 2024
kedua, kata bambang, pihaknya mendorong agar aph atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara.
terlebih, menurut bambang, ia membaca statement bupati cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi. “ini harus jadi momentum aph bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya.
selain itu, kata bambang, dengan kejadian ini pemprov jawa barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilaksanakan di daerah. jangan sampai, niat baik dari pemprov jawa barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi. 
proyek pataraksa, kata bambang, bersumber penuh dari provinsi jawa barat. “ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya.
baca juga:ratusan surat suara rusak
sementara itu, kejaksaan negeri kabupaten cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata.
hal tersebut disampaikan kasi intel kejari kabupaten cirebon ivan yoko wibowo. menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim kejaksaan.
“pulbaket dan puldata ini konotasinya bukan kita harus memanggil orang untuk diperiksa. bisa juga kita yang turun memghimpun data. yang jelas terkait pataraksa, sudah kita lakukan (pulbaket dan puldata). tapi tentu hasilnya belum bisa kita sampaikan," ujar ivan kepada radar cirebon, kamis 4 januari 2024.
diterangkan ivan, terkait penyebab ambruknya gapura tersebut pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut karena force majeur atau hal lainnya. saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut. “semua kemungkinan kita dalami. nanti dari hasil pendalaman itu baru kita simpulkan, langkah apa yang akan kita ambil," imbuhnya.
baca juga:hari ini, pisah sambut kapolresta cirebon
kejaksaan, kata ivan, tak melakukan pendampingan terhadap proyek alun-alun pataraksa. kejaksaan tahun 2023 hanya melakukan pendampingan pada dua proyek di kabupaten cirebon, yakni gor watubelah dan tpas kubangdeleg.
di akhir pembicaraan, ivan menyebut hanya fokus pada aspek hukum terkait pataraksa saja. ia pun memastikan kejaksaan akan berlaku profesional dan terbuka dalam persoalan tersebut. “kami tidak melihat siapa dan apanya, kita fokus di aspek hukumnya saja. selama kita benar, jangan takut. kejaksaan akan profesional menangani persoalan ini," ungkapnya. (sam/dri)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 11 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan