Sisa Material Dibersihkan, Gapura Pataraksa Belum Jelas Kapan Diperbaiki

CIREBON - Seperti apa kelanjutan dari ambruknya gapura alun-alun Patraraksa Sumber ini? Pantauan hingga Minggu sore 7 Januari 2024, kondisi gapura tradisional Pataraksa yang ambruk sudah dibersihkan. Sisa-sisa material sudah dipindahkan dari lokasi tersebut.

Rencana bangun ulang gapura sendiri menuai respons beragam. Bupati Cirebon Drs H Imron MAg meminta pelaksana proyek membongkar bangunan yang tersisa dan membangun ulang semua gapura. Bahkan, dari hasil pertemuan DLH dengan pelaksana proyek, disebutkan bahwa pihak pelaksana sudah siap membangun ulang gapura. Namun demikian, ada yang meminta agar ada audit dulu sebelum membangun ulang gapura tersebut. Nah, kabar terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, kalau pihaknya saat ini masih melakukan konsultasi dengan Inspektorat.

Konsultasi ini dianggap perlu agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pertamanan dan Kebersihan DLH Kabupaten Cirebon, Agus Muklis Saay. 

BACA JUGA:Ridwan Kamil : Pertemuan Jokowi-Airlangga Bahas Soal Dinamika Politik 2024

Menurut Agus, langkah tersebut penting ditempuh agar tidak ada persoalan di kemudian hari. “Kita akan segera berkoordinasi dengan pihak Inspektorat. Kita komunikasikan apa yang akan kita lakukan. Saran dari Inspektorat ini penting dan akan menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan," ujar Agus saat dikonfirmasi Radar Cirebon, Minggu 7 Januari 2024.

Agus juga menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah mengetahui insiden ambruknya gapura pada Alun-alun Pataraksa. “Pemprov sudah tahu. Bahkan setelah insiden itu, gak lama kemudian langsung menghubungi saya. Saya sampaikan apa adanya," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik, Rizky Pratama. Menurut dia, pembangunan ulang gapura bisa menjadi masalah baru. “Kalau dibangun dengan komposisi dan spesisifikasi yang sama dengan gapura yang ambruk, ini juga bakal masalah. Karena pasti ambruk lagi," ujar Rizky Pratama.

BACA JUGA:Tercatat Sudah 113 Kali Letusan, Gunung Merapi Kembali Erupsi

Tapi jika dibangun dengan spesifikasi dan komposisi berbeda maka hal itu justru akan membuat masalah baru. “Kalau struktur dan komposisinya beda, berarti yang dibangun saat awal jelas tidak sesuai. Apakah di perencanaan atau di pelaksanaannya," sambung Rizky Pratama.

Oleh karena itu, ia mendesak adanya audit terlebih dahulu untuk menentukan apakah komposisi yang pertama itu sudah sesuai sepesifikasi atau malah tidak sesuai. “Menurut saya harus diaudit dulu. Jangan asal bangun ulang saja. Audit dulu biar ditentukan apakah yang dibangun sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai RKA dan RAB, maka nanti bisa diperbaiki di perencanaannya," jelasnya.

Menurut dia, Pemkab Cirebon dalam hal ini DLH, harus berhati-hati mengambil kebijakan, khususnya terkait apakah masa pemeliharaan itu sama dengan kebijakan membuat bangunan yang baru seperti gapura tradisional. “Masa pemeliharaan itu kan untuk melakukan pemeliharaan, bukan untuk membangun ulang. Lagi pula anggarannya tidak besar hanya sekitar 5 persen saja," jelasnya.

BACA JUGA:Pj Bupati Majalengka Jumpa Alumni SMPN 1 Rajagaluh: Dari Dulu Kompak, Kini Ingin Kolaborasi Bangun Daerah

Sebelumnya, Anggota DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST, mendesak agar penanganan insiden Pataraksa dilakukan dengan serius sehingga tidak terulang di kemudian hari. Ia pun memberikan beberapa catatan terkait ambruknya gapura tersebut. Pertama, Bambang memberikan nilai minus untuk pelaksana proyek yang pada kenyataannya apa yang dikerjakan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini tentu membuat kita kecewa, baru diresmikan kok bisa kejadian seperti ini? Kami mendesak ada audit menyeluruh yang dilakukan terhadap proyek ini, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua,” ujar Bambang.