Rencana Bangun Ulang Gapura Pataraksa, DLH Tunggu Arahan Inspektorat

rencana bangun ulang gapura pataraksa, dlh tunggu arahan inspektorat dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten cirebon akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan inspektorat terkait penanganan gapura tradisional di alun-alun pataraksa. konsultasi ini dianggap perlu agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. hal tersebut disampaikan kepala bidang pertamanan dan kebersihan dlh kabupaten cirebon, agus muklis saay.  menurut agus, langkah tersebut penting ditempuh agar tidak ada persoalan di kemudian hari. “kita akan segera berkoordinasi dengan pihak inspektorat. kita komunikasikan apa yang akan kita lakukan. saran dari inspektorat ini penting dan akan menjadi pijakan dalam mengambil kebijakan," ujar agus saat dikonfirmasi radar cirebon, minggu 7 januari 2024. agus juga menjelaskan bahwa pemprov jawa barat sudah mengetahui insiden ambruknya gapura pada alun-alun pataraksa. “pemprov sudah tahu. bahkan setelah insiden itu, gak lama kemudian langsung menghubungi saya. saya sampaikan apa adanya," imbuhnya. baca juga:waspada potensi cuaca ekstrem sementara itu, pantauan hingga minggu sore 7 januari 2024, kondisi gapura tradisional pataraksa yang ambruk sudah dibersihkan. sisa-sisa material sudah dipindahkan dari lokasi tersebut. rencana bangun ulang gapura sendiri menuai respons beragam. bupati cirebon drs h imron mag meminta pelaksana proyek membongkar bangunan yang tersisa dan membangun ulang semua gapura. bahkan, dari hasil pertemuan dlh dengan pelaksana proyek, disebutkan bahwa pihak pelaksana sudah siap membangun ulang gapura. namun demikian, ada yang meminta agar ada audit dulu sebelum membangun ulang gapura tersebut. seperti disampaikan pengamat kebijakan publik, rizky pratama. menurut dia, pembangunan ulang gapura bisa menjadi masalah baru. “kalau dibangun dengan komposisi dan spesisifikasi yang sama dengan gapura yang ambruk, ini juga bakal masalah. karena pasti ambruk lagi," ujar rizky pratama. baca juga:jalan santai dan pengobatan gratis meriahkan milad muhammadiyah tapi jika dibangun dengan spesifikasi dan komposisi berbeda maka hal itu justru akan membuat masalah baru. “kalau struktur dan komposisinya beda, berarti yang dibangun saat awal jelas tidak sesuai. apakah di perencanaan atau di pelaksanaannya," sambung rizky pratama. oleh karena itu, ia mendesak adanya audit terlebih dahulu untuk menentukan apakah komposisi yang pertama itu sudah sesuai sepesifikasi atau malah tidak sesuai. “menurut saya harus diaudit dulu. jangan asal bangun ulang saja. audit dulu biar ditentukan apakah yang dibangun sesuai atau tidak. kalau tidak sesuai rka dan rab, maka nanti bisa diperbaiki di perencanaannya," jelasnya. menurut dia, pemkab cirebon dalam hal ini dlh, harus berhati-hati mengambil kebijakan, khususnya terkait apakah masa pemeliharaan itu sama dengan kebijakan membuat bangunan yang baru seperti gapura tradisional. “masa pemeliharaan itu kan untuk melakukan pemeliharaan, bukan untuk membangun ulang. lagi pula anggarannya tidak besar hanya sekitar 5 persen saja," jelasnya. sebelumnya, anggota dprd jawa barat, bambang mujiarto st, mendesak agar penanganan insiden pataraksa dilakukan dengan serius sehingga tidak terulang di kemudian hari.  baca juga:logistik pemilu 2024 sudah lengkap ia pun memberikan beberapa catatan terkait ambruknya gapura tersebut. pertama, bambang memberikan nilai minus untuk pelaksana proyek yang pada kenyataannya apa yang dikerjakan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. “ini tentu membuat kita kecewa, baru diresmikan kok bisa kejadian seperti ini? kami mendesak ada audit menyeluruh yang dilakukan terhadap proyek ini, baik untuk tahap pertama maupun tahap kedua,” ujar bambang. audit ini nantinya diharapkan bisa memberikan gambaran secara rinci apakah penggunaan anggaran dalam proyek itu sudah sesuai atau belum. sehingga jika nanti muncul temuan atau hal-hal yang tak sesuai, bisa segera diambil tindakan yang tepat. kedua, kata bambang, pihaknya mendorong agar aph atau apparat penegak hukum bisa terlibat aktif dalam pengawasan pekerjaan tersebut. baik saat pelaksanaan ataupun sesudahnya. dengan adanya pengawasan ketat dari penegak hukum maka bisa meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang nantinya merugikan keuangan negara. terlebih, menurut bambang, ia membaca statement bupati cirebon yang kecewa karena melihat konstruksi gapura yang kacau dan kurang besi. “ini harus jadi momentum aph bergerak masuk, agar nanti terlihat seperti apa pelaksanaan proyek di daerah kita. siapa-siapa yang terlibat harus dimintai keterangan, agar ketahuan penyebab pasti insiden ini. bupati saja sampai ngomong kurang besi,” imbuhnya. baca juga:wawancara dengan sekjen dpn partai gelora mahfuz sidik: visi baru perjuangan politik umat selain itu, kata bambang, dengan kejadian ini pemprov jawa barat harus melakukan evaluasi terkait program- program prioritas yang dilak­sanakan di daerah. jangan sampai, niat baik dari pemprov jawa barat membangun daerah tapi tanpa pengawasan dan evaluasi.  proyek pataraksa, kata bambang, bersumber penuh dari provinsi jawa barat dengan anggaran lebih dari rp15 miliar. “ini catatan untuk pemprov juga, untuk program-program prioritas di daerah sudah seperti apa evaluasinya? ini insiden serius, kualitas bangunannya kini jadi pertanyaan,” katanya. sementara itu, kejaksaan negeri kabupaten cirebon juga sudah bergerak melakukan pendalaman dengan mengumpulkan bahan keterangan atau pulbaket dan pengumpulan data atau puldata. hal tersebut disampaikan kasi intel kejari kabupaten cirebon ivan yoko wibowo. menurut dia, hasil dari pulbaket dan puldata tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. hal itu akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut untuk tim kejaksaan. “pulbaket dan puldata ini konotasinya bukan kita harus memanggil orang untuk diperiksa. bisa juga kita yang turun memghimpun data. yang jelas terkait pataraksa, sudah kita lakukan (pulbaket dan puldata). tapi tentu hasilnya belum bisa kita sampaikan," ujar ivan kepada radar cirebon, kamis 4 januari 2024. baca juga:dari peristiwa tabrakan kereta api, pemerintah percepat double track diterangkan ivan, terkait penyebab ambruknya gapura tersebut pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah hal tersebut karena force majeur atau hal lainnya. saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut. “semua kemungkinan kita dalami. nanti dari hasil pendalaman itu baru kita simpulkan, langkah apa yang akan kita ambil," imbuhnya. kejaksaan, kata ivan, tak melakukan pendampingan terhadap proyek alun-alun pataraksa. kejaksaan tahun 2023 hanya melakukan pendampingan pada dua proyek di kabupaten cirebon, yakni gor watubelah dan tpas kubangdeleg. di akhir pembicaraan, ivan menyebut hanya fokus pada aspek hukum terkait pataraksa saja. ia pun memastikan kejaksaan akan berlaku profesional dan terbuka dalam persoalan tersebut. “kami tidak melihat siapa dan apanya, kita fokus di aspek hukumnya saja. selama kita benar, jangan takut. kejaksaan akan profesional menangani persoalan ini," ungkapnya. (dri) 

Tag

• # gapura pataraksa
• # kabupaten cirebon

Share

• 
• 
• 
• 
•