Kendala dan Solusi Penerapan Kurikulum Merdeka

Oleh Kelompok MBKM 5A*

KURIKULUM Merdeka belajar telah menjadi topik hangat hingga saat ini. Dibentuknya kuriklum ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memodernisasikan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

Dengan adanya kurikulum merdeka, diharapkan memberikan lebih banyak kebebaan kepada guru dan siswa. 

Namun, dalam implementasinya pasti memiiki kendala atau permasalahan yang dihadapi baik guru maupun siswa.

Setiap guru dan siswa tentunya menghadapi kedala yang berbeda. Kendala yang dihadapi guru misalnya, keterbatasan pengalaman guru mengenai kurikulum ini, sumber daya yang kurang memadai, kurangnya pemahaman mengenai program yang terdapat di dalam kurikulum ini.

BACA JUGA:Berkat Lapangan Futsal dan Penggemukan Sapi

Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh siswa seperti sulitnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, sulitnya dalam mengelola waktu dan sumber daya mereka, tidak semua siswa memiliki akses yang memadai, kurangnya pemahaman mengenai pengoperasian teknologi.

Selaku mahasiswa IPB Cirebon ingin menggali lebih dalam mengenai kendala yang ada dalam implementasi kurikulum merdeka, serta solusi untuk menanggulangi kendala tersebut. 

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, kendala penerapan kurikulum merdeka ini misalnya, masih ada beberapa guru yang belum paham dalam mengoperasikan komputer. 

Sedangkan pada kurikulum merdeka banyak memanfaatkan komputer sebagai media, maupun melakukan tahapan perencanaan. Hal itu seperti dirasakan salah satu guru SD.

BACA JUGA:Gerak Cepat Bantu Korban Puting Beliung

Ia mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembelajaran karena memiliki tahapan yang panjang. Berbeda dengan kurikulum sebelemnya. Apalagi sekolahnya menerapkan dua kurikulum yang berbeda.

Sementara itu, Dr Ade Sastrawijaya MPd salah satu dosen IPB Cirebon menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. 

Ia menilai guru yang belum paham mengenai implementasi kurikulum merdeka dimungkinkan karena belum mendapatkan sosialisasi. Karena memang sosialisasinya berjenjang mulai dari pusat ke provinsi, lalu ke pemerintah daerah masing-masing.