Ketua LSM Fronta Sarankan Bupati Harus Copot Kepala Puskesmas Darma

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi terhadap Puskesmas Darma pada Rabu pagi (12/3/2025), mendapat apresiasi dari Ketua LSM Frontal Uha Juhana. Sidak yang dilakukan bupati di pukul 07.30 itu menemukan fakta mencengangkan, di mana Kepala Puksesmas Darma dan banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berada di tempat.

Atas temuan tersebut, LSM Frontal menyarankan bupati untuk bertindak tegas dengan mencopot kepala Puskesmas Darma. Menurut Uha, sudah saatnya Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar sebagai Pembina Kepegawaian untuk mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas berupa pencopotan kepada yang bersangkutan dari jabatannya.

“Apa yang dilakukan oleh Bupati Dian (sidak) sudah sangat bagus dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun bupati juga harus tegas dengan memberikan sanksi termasuk pencopotan kepada yang bersangkutan agar kepala puskemas lainnya tidak melakukan hal serupa di masa mendatang,” tegas Uha Juhana.

Uha bilang, inspeksi mendadak didasarkan banyaknya keluhan dari masyarakat kepada bupati, di mana pelayanan Puskesmas Darma kurang maksimal dan mengecewakan. Di saat pemerintah daerah sedang menggalakkan akselerasi kinerja terkait pencapaian program 100 Hari Kerja Dian – Tuti dalam membangun Kuningan, malah Kepala UPTD Puskesmas Darma mangkir dari tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

BACA JUGA:Dorong Penerapan Pola Makan B2SA

“Ini sangat ironis. Apalagi kalau melihat situasi ekonomi sekarang yang sedang sulit karena tertekan inflasi, keterbatasan pasokan dan rendahnya daya beli. Semestinya, para pegawai Puskesmas Darma lebih responsif dalam melakukan aktivitas pelayanan masyarakat,” sebut Uha, Kamis (13/3/2025).

Uha juga mengaku tidak habis pikir, bisa-bisanya Kepala Puskesmas Darma memberikan contoh disiplin kerja yang jelek kepada seluruh pegawai puskesmas se Kabupaten Kuningan. Padahal selaku Ketua Apkesmi (Akselerasi Puskesmas Indonesia) mestinya yang bersangkutan memperlihatkan keteladanan.

“Yang paling menyedihkan adalah Kepala Puskesmas Darma melupakan prinsip utama. Bahwa uang yang dialokasikan oleh negara untuk membayar gaji mereka adalah uang yang dipungut dari hasil keringat rakyat melalui pajak dan retribusi. Sehingga semestinya bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya,” sebut aktivis yang gemar unjuk rasa tersebut.

Karena itu, Uha menyatakan sudah seharusnya aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kajari Kuningan bergerak cepat untuk mengusut dan mengejar kejanggalan-kejanggalan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran dana kesehatan yang nilai totalnya luar biasa mencapai puluhan miliar rupiah.

BACA JUGA:Askrindo Buka Puasa Bersama Tahfidz Quran dan Anak Yatim

“Sehingga nanti apabila ada tindak pidana korupsi dalam kegiatan dan proyek yang menggunakan anggaran kesehatan tersebut, dapat ditelusuri. Siapa saja yang terlibat mulai dari proses administrasi perencanaan maupun sampai pelaksanaan kegiatan dan pengerjaannya,” saran Uha.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi tak mampu menutupi kekecewaannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPTD Puskesmas Kecamatan Darma, Rabu pagi (12/3/2025). Penyebabnya, saat datang ke Puskesmas Darma, banyak pegawainya yang belum hadir.

Dan yang membuat bupati semakin mangkel dan sewot, kepala Puskesmas Darma ternyata tidak ada di tempat tanpa keterangan yang jelas. Dengan wajah kecewa, Bupati Dian akhirnya berkeliling di dalam gedung puskesmas untuk memantau langsung pelayanan kepada masyarakat.

Sidak yang dilakukan oleh orang nomor satu di Kota Kuda tersebut untuk memastikan pelayanan kesehatan cepat tanggap dan sesuai dengan ketentuan jam kerja. Namun dengan belum hadirnya kepala dan banyak PNS saat sidak, bupati bilang bahwa hal ini menjadi catatan.