DPRD Sebut Petani Bisa Sejahtera, HPP Gabah Kering Resmi Berlaku, Bulog Wajib Ikuti Standar Harga

SIAP GILING: Salah seorang petani sedang menjemur gabah, kemarin. Anggota DPRD menyambut baik kebijakan pemerintah yang sudah menetapkan HPP gabah kering panen, kemarin. -SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON -
CIREBON-Pemerintah resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2025.
Kebijakan ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 22 Januari 2025. Dengan aturan ini, Perum Bulog diwajibkan membeli gabah petani dengan harga standar guna menjaga kestabilan pasar dan kesejahteraan petani.
Penetapan itu disikapi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno SH. Dia menilai, HPP penting agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Mengingat, biaya produksi pertanian yang tidak sedikit.
“Pemerintah memberlakukan HPP karena produksi pertanian cukup mahal. Dari mulai benih hingga panen. Makanya, pemerintah mungkin sudah menghitung dengan HPP gabah kering itu. Petani itu sebetulnya layak mendapatkan keuntungan,” ujar Cakra kepada Radar Cirebon, Kamis (30/1).
Menurutnya, dengan adanya batasan harga minimal ini, petani tetap bisa menjual hasil panennya dengan harga yang tidak merugikan mereka. Misalnya, harga di atasnya HPP, petani sejahtera. Artinya, ada batas ambang minimal harga ecerannya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa harga HPP ini nantinya akan berdampak pada harga beras di pasaran. Yang terkena imbas adalah masyarakat karena otomatis harga beras akan naik.
Cakra memastikan, stok beras di wilayah Cirebon cukup aman hingga Lebaran. Itu berdasarkan hasil kunjungannya ke Bulog. Saat ini, lanjutnya, produksi gabah surplus untuk target di Jawa Barat.
“Cirebon juga surplus jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk. Karena data Bulog ada sekitar 90 ribu ton gabah,” ungkapnya.
Cakra melihat, Jika harga gabah di pasaran tidak terkendali, Bulog memiliki mekanisme untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar. “Artinya, kalau pun harga tidak terkontrol, Bulog bisa melaksanakan operasi pasar. Salah satunya adalah pengadaan beras,” tandasnya.
Terkait kualitas gabah, Cakra menegaskan, Bulog tidak membedakan kualitas dan varietas. “HPP itu tidak memandang varietas, yang pasti Bulog akan membeli dengan harga HPP,” tandasnya.
“Petani selalu berusaha mendapatkan harga terbaik untuk hasil panennya. Sehingga HPP menjadi patokan yang memastikan harga jual tetap seimbang dengan biaya produksi,” pungkasnya. (sam)