PBNU Minta Kaji Ulang PSN di PIK 2

Warga di wilayah proyek PIK 2 mempermasalahkan Proyek Strategis Nasional tersebut berkaitan dengan perizinan maupun kompensasi kepada masyarakat.-ist-radar cirebon

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji secara lebih mendalam. Permintaan ini muncul setelah adanya banyak laporan dan keluhan dari masyarakat terkait proyek tersebut.

"Kami juga mendapatkan laporan-laporan dari warga masyarakat di wilayah proyek PIK 2 itu. Ada banyak keluhan-keluhan dan sebagian juga merupakan masalah-masalah hukum," ujar pria yang akrab disapa Gus Yahya, Senin (13/1/2025).

Polemik yang berkaitan dengan PSN di PIK 2 terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa kelompok mendukung proyek ini, sementara yang lain menolak dengan tegas. Salah satu penentang utama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dengan tegas meminta pemerintah untuk menghentikan proyek tersebut hingga permasalahan hukum yang ada diselesaikan.

Bagi PBNU, Gus Yahya menegaskan bahwa proyek PSN di PIK 2 berhubungan langsung dengan masyarakat luas, termasuk hak-hak masyarakat tersebut. "Sehingga saya kira ini perlu mendapatkan kajian lebih dalam tentang, pertama bagaimana proyeksi ke depan atau visi dari proyek ini," tambahnya.

BACA JUGA:Hyundai Resmi Luncurkan New CRETA N Line

Gus Yahya juga menekankan pentingnya memahami bagaimana pengelolaan proyek ini dilakukan selama ini. Menurutnya, laporan dari masyarakat menunjukkan adanya berbagai masalah dalam pengerjaan proyek. "Karena kita melihat dari apa yang sudah dikerjakan selama ini, menurut laporan masyarakat memang ada berbagai masalah," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya kajian yang lebih mendalam diperlukan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat mencederai hak-hak masyarakat.

Sebelumnya, MUI juga mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan PSN di PIK 2. Hal ini berkaitan dengan berbagai persoalan yang belum terselesaikan, baik dari sisi perizinan maupun kompensasi kepada masyarakat.

"MUI sejauh ini hasil dari Mukernas tentu kami minta dihentikan. Karena lebih banyak masalahnya," ungkap Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

BACA JUGA:Makan Gratis, 45 Menit Langsung Habis

Dengan demikian, penting bagi stakeholder terkait untuk mengevaluasi kembali proyek-proyek strategis demi memastikan kepentingan masyarakat dapat terjaga dengan baik. (antara/jpnn)

Tag
Share