Demo, Honorer Kabupaten Cirebon Tolak Status Paruh Waktu

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 10 Jan 2025 - 19:25

Ribuan Honorer R3 mengepung Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (10/1/2025). Mereka datang membawa tuntutan agar diangkat menjadi pegawai penuh waktu, bukan paruh waktu.-Samsul Huda-radar cirebon

CIREBON- Ribuan Honorer R3 mengepung Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (10/1/2025). Mereka datang membawa tuntutan diangkat menjadi pegawai penuh waktu, bukan paruh waktu.

Ketua Forum Honorer R3 Kabupaten Cirebon Anton HS menjelaskan bahwa status paruh waktu yang diberikan tidak memiliki kejelasan, baik secara legalitas maupun kesejahteraan. Padahal, pengabdian ribuan honorer di Kabupaten Cirebon sudah belasan hingga puluhan tahun.

Sayangnya, sambung Anton, pengabdian itu diberi status kode R3. “Gaji yang kami terima jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten Cirebon. Ini sangat tidak layak," ujar Anton kepada Radar Cirebon di sela-sela aksi.

Tidak hanya itu, regulasi tentang paruh waktu juga tidak memiliki petunjuk teknis yang jelas. “Apa yang mau dipertahankan dari status paruh waktu ini? Kami sepakat, semua harus diangkat menjadi pegawai penuh waktu,” tegasnya.

Menurutnya, total jumlah pegawai honorer yang mereka tuntut untuk diangkat sekitar 1.300 yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon R Hasan Bashori MSi mengatakan pihaknya akan turut memperjuangkan para Honorer R3 ini. Menurutnya, ini adalah masalah serius.

Sebab, mayoritas pekerjaan teknis di OPD Kabupaten Cirebon dijalankan oleh tenaga honorer. “Aspirasi ini sangat strategis karena menyangkut sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kerja di OPD. Kami memahami tuntutan mereka agar diangkat jadi pegawai penuh waktu atau setidaknya mendapatkan upah layak," ungkapnya.

Hanya, pria yang akrab disapa RHB itu mdengatakan pengangkatan status pegawai honorer menjadi penuh waktu harus memperhatikan kapasitas fiskal daerah. “Ada dua opsi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pengangkatan penuh waktu, dan kedua, kenaikan upah yang layak bagi pegawai paruh waktu. Dua opsi ini harus dihitung matang agar sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah," imbuhnya.

Ia mengungkapkan kebijakan terkait pegawai honorer merupakan regulasi dari pemerintah pusat yang mengarahkan tenaga honorer daerah untuk dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Namun, kuota PPPK yang diberikan untuk Kabupaten Cirebon belum mencukupi. Dari 2.700 tenaga honorer, hanya sekitar 1.000 yang dapat diakomodasi tahun ini," jelasnya.

Meski begitu, DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi para pegawai honorer ini. “Harapan kami, pengangkatan penuh waktu bisa diprioritaskan. Jika tidak memungkinkan dalam waktu dekat, langkah menaikkan upah mereka menjadi sangat penting," tandasnya.

SELEKSI PPPK TAHAP II

Seluruh kepala daerah baik gubernur maupun walikota dan bupati, didorong untuk memastikan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di instansinya bisa daftar dan mengikuti seleksi PPPK Tahap II.

demo, honorer kabupaten cirebon tolak status paruh waktu                             cirebon- ribuan honorer r3 mengepung kantor dprd kabupaten cirebon, jumat (10/1/2025). mereka datang membawa tuntutan diangkat menjadi pegawai penuh waktu, bukan paruh waktu. 
ketua forum honorer r3 kabupaten cirebon anton hs menjelaskan bahwa status paruh waktu yang diberikan tidak memiliki kejelasan, baik secara legalitas maupun kesejahteraan. padahal, pengabdian ribuan honorer di kabupaten cirebon sudah belasan hingga puluhan tahun. 
sayangnya, sambung anton, pengabdian itu diberi status kode r3. “gaji yang kami terima jauh di bawah upah minimum kabupaten cirebon. ini sangat tidak layak," ujar anton kepada radar cirebon di sela-sela aksi.
tidak hanya itu, regulasi tentang paruh waktu juga tidak memiliki petunjuk teknis yang jelas. “apa yang mau dipertahankan dari status paruh waktu ini? kami sepakat, semua harus diangkat menjadi pegawai penuh waktu,” tegasnya. 
baca juga:pemdes purbawinangun helat baksos donor darah
menurutnya, total jumlah pegawai honorer yang mereka tuntut untuk diangkat sekitar 1.300 yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (opd) kabupaten cirebon. 
sementara itu, wakil ketua dprd kabupaten cirebon r hasan bashori msi mengatakan pihaknya akan turut memperjuangkan para honorer r3 ini. menurutnya, ini adalah masalah serius. 
sebab, mayoritas pekerjaan teknis di opd kabupaten cirebon dijalankan oleh tenaga honorer. “aspirasi ini sangat strategis karena menyangkut sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kerja di opd. kami memahami tuntutan mereka agar diangkat jadi pegawai penuh waktu atau setidaknya mendapatkan upah layak," ungkapnya. 
hanya, pria yang akrab disapa rhb itu mdengatakan pengangkatan status pegawai honorer menjadi penuh waktu harus memperhatikan kapasitas fiskal daerah. “ada dua opsi yang perlu dipertimbangkan. pertama, pengangkatan penuh waktu, dan kedua, kenaikan upah yang layak bagi pegawai paruh waktu. dua opsi ini harus dihitung matang agar sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah," imbuhnya.  
baca juga:disdukcapil jemput bola rekam e-ktp bagi odgj 
ia mengungkapkan kebijakan terkait pegawai honorer merupakan regulasi dari pemerintah pusat yang mengarahkan tenaga honorer daerah untuk dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). “namun, kuota pppk yang diberikan untuk kabupaten cirebon belum mencukupi. dari 2.700 tenaga honorer, hanya sekitar 1.000 yang dapat diakomodasi tahun ini," jelasnya.
meski begitu, dprd kabupaten cirebon berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi para pegawai honorer ini. “harapan kami, pengangkatan penuh waktu bisa diprioritaskan. jika tidak memungkinkan dalam waktu dekat, langkah menaikkan upah mereka menjadi sangat penting," tandasnya.
seleksi pppk tahap ii
seluruh kepala daerah baik gubernur maupun walikota dan bupati, didorong untuk memastikan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer di instansinya bisa daftar dan mengikuti seleksi pppk tahap ii. 
pemerintah kembali memperpanjang pendaftaran hingga 15 januari 2025 untuk memperluas kesempatan tenaga non asn mengikuti seleksi tahap 2. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-asn di instansi pemerintah daerah, rabu (8/1/2025). 
baca juga:harga cabai rawit merah meroket
rakor ini dilaksanakan bersama menteri dalam negeri tito karnavian dan kepala bkn zudan arif fakrulloh, serta diikuti seluruh kepala daerah beserta jajarannya. berdasarkan data bkn, kurang lebih 1,7 juta non-asn yang harus dilakukan penataan. kurang lebih 1,3 juta non-asn yang diproyeksikan akan terserap menjadi pppk dari hasil seleksi tahap i. 
namun masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan sisa sekitar 400 ribu tenaga non-asn mendaftar dan mengikuti seleksi pppk tahap ii. “saya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan mengonfirmasi data 443.712 tenaga non-asn sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga non-asn pada seleksi tahap ii,” ujar rini, dikutip dari laman kementerian panrb.
rini mengungkapkan, kementerian panrb dan bkn tidak bisa melnyelesaikan komitmen penataan tenaga non-asn tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah dan tenaga non-asn dalam seleksi tahap ii ini.
dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-asn, kementerian panrb telah mengeluarkan dua kebijakan penting. 
baca juga:rapat persiapan makanan bergizi gratis
pertama, keputusan menteri panrb no. 634/2024, yang subtansinya mengatur tentang kriteria pelamar seleksi pppk bagi non-asn yang terdata pada database bkn, jenis jabatan yang akan dilamar, serta penyesuaian usulan kebutuhan pppk.
kebijakan kedua, yakni surat menteri panrb nomor b/5993/m.sm.01.00/2024. “substansi surat itu mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian menganggarkan gaji bagi tenaga non-asn yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan,” jelas rini.
surat itu juga berisi apabila jumlah tenaga non-asn yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-asn dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu, sehingga anggaran pppk paruh waktu tersebut tetap disediakan. 
menteri rini mengungkapkan, pemerintah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-asn agar bisa ikut seleksi pppk tahun 2024. langkah penataan ini pun sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan komisi ii dpr ri.
baca juga:presiden ingin kepala daerah terpilih digembleng seperti para menteri
“pemerintah bersama dpr ri sudah berkomitmen menyelesaikan penataan tenaga non-asn yang sudah terdata dalam database bkn. seleksi pppk tahap ii ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin," terang menteri rini.
di sisi lain, menteri dalam negeri tito karnavian mengingatkan kepala daerah untuk konsisten melaksanakan amanat undang-undang no. 20/2023 tentang asn, untuk tidak mengisi jabatan asn dengan tenaga non-asn. “ada amanah uu, yakni tidak boleh melakukan rekrutmen tenaga non-asn, waspadai ini semua,” tegas tito.
kepala bkn zudan arif fakrulloh mengungkapkan, berpesan kepada kepala daerah dan bkd agar memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan penataan tenaga non-asn yang sudah ada di database bkn. pada seleksi periode kedua ini, zudan meminta kepala daerah atau pejabat terkait untuk ‘jemput bola’ kepada tenaga non-asn untuk ikut seleksi. “kepala daerah perlu mengumumkan secara luas agar non-asn bisa mendaftar sesuai jadwal,” ungkapnya.
baca juga:ppg kemenag mulai maret
kementerian panrb dan bkn yang dikoordinasikan oleh kementerian dalam negeri menyiapkan coaching clinic sebelum tanggal 15 januari 2025. bagi pemda yang ingin berdiskusi mengenai langkah-langkah penataan non-asn bisa memanfaatkan coaching clinic ini dengan optimal. (sam/don/rc)